Honorer 518 Resmi Dipecat, Pemprov NTB Siapkan Tali Asih di Tengah Euforia HUT ke-67

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 18 Desember 2025 - 21:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal - Hj Indah Dhamayanti Putri saat menerima Aksi 518 Tenaga Honor

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal - Hj Indah Dhamayanti Putri saat menerima Aksi 518 Tenaga Honor

SUMBAWAPOST.com| Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi memberhentikan 518 tenaga honorer.

Kepastian pahit itu disampaikan dalam audiensi yang berlangsung hingga pukul 22.00 WITA jelang ditik-Detik HUT ke-67 NTB, Rabu 17 Desember 2025, dalam suasana haru dan tegang, di tengah meriahnya perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke-67.

Ratusan honorer yang selama ini setia mengabdi harus menerima keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah berjam-jam menunggu kepastian dari pemerintah daerah. Momen audiensi malam itu menjadi titik akhir masa bakti mereka, saat keputusan resmi disampaikan oleh pemerintah.

Pemprov NTB menyatakan telah menyiapkan tali asih sebagai bentuk perhatian sekaligus kompensasi bagi para honorer yang terdampak kebijakan tersebut.

Rasa kecewa tak terbendung. Irfan, Koordinator Aliansi Honorer 518, menuturkan bahwa momen perayaan HUT NTB seharusnya menjadi hari bahagia bagi semua pihak, bukan justru menjadi penanda berakhirnya masa pengabdian.

Baca Juga :  Tak Perlu Lagi Antre di Samsat, Kini Warga NTB Bisa Bayar Pajak Kendaraan Lewat Koperasi Desa

“Kami berharap Pemprov NTB membagi kebahagiaan perayaan HUT NTB ke-67 dengan kami. Namun yang kami terima justru tali asih, bersamaan dengan keputusan PHK. Ini bukan kebahagiaan, ini perpisahan yang menyakitkan,” ujar Irfan, dalam keterangan yang diterima media ini. Kamis (18/12/2025).

Irfan juga secara terbuka memohon pemerintah Provinsi, khususnya Gubernur NTB, untuk menggunakan kewenangan diskresi demi membuka peluang penyelamatan bagi mereka.

“Pak Gubernur, kami berharap di hari yang berbahagia ini, beri kami satu diskresi. Mungkinkah ada pengaturan internal yang dapat diambil untuk mengakomodir kami,” pintanya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak tinggal diam. Ia menyatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan Honorer 518, namun seluruhnya terkendala oleh kebijakan Pemerintah Pusat.

“Pemerintah Provinsi dalam hal ini telah sering mencari solusi untuk Honorer 518. Jika ada celah sebesar lubang jarum, saya pastikan akan memperjuangkan kalian. Namun faktanya tidak ada, kita dihalangi oleh peraturan pusat,” ujar Gubernur NTB.

Baca Juga :  BRIDA NTB Buka Sayembara Riset 2026, Pemprov Siapkan Dana Rp30 Juta per Proposal untuk 15 Inovasi Terbaik

Meski demikian, ia menambahkan bahwa pemerintah tetap berusaha memberikan dukungan dalam bentuk tali asih sebagai bentuk perhatian di tengah momen perayaan Daerah.

“Pemprov tengah menyiapkan tali asih sebagai bentuk berbagi kebahagiaan di tengah perayaan HUT NTB ke-67,” tambahnya.

Keputusan PHK yang diumumkan malam itu memicu ledakan emosi dalam ruang audiensi. Tangis dan kekecewaan pecah, menggambarkan betapa besar dampak kebijakan ini bagi kehidupan para honorer yang selama bertahun-tahun menggantungkan harapan pada pekerjaan mereka.

Bagi Honorer 518, malam peringatan HUT NTB ke-67 akan terkenang sebagai malam paling kelam sebuah perayaan yang berbalut perpisahan, ketika di tengah gegap gempita ulang tahun daerah, mereka justru kehilangan pekerjaan yang menjadi sandaran hidup.

 

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari
Berita ini 116 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Jumat, 4 September 2026 - 01:10 WIB

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan

Berita Terbaru