SUMBAWAPOST.com| Mataram-Di tengah maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB), Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menyatakan daerah ini sudah berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Karena itu, ia mendorong Lombok tidak hanya dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid, tetapi juga menjadi Pulau Seribu Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Isvie saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, tokoh agama, hingga lembaga pemerhati perempuan dan anak di Kantor DPRD NTB, Kamis (4/6).
Menurut Isvie, identitas religius yang selama ini melekat pada NTB harus diwujudkan dalam perlindungan nyata terhadap perempuan dan anak. Ia menilai tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini menjadi alarm serius bagi seluruh elemen masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya bangga dengan sebutan Pulau Seribu Masjid, tetapi masih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sudah saatnya NTB menjadi Pulau Seribu Perlindungan Perempuan,” tegasnya.
Politisi Golkar tersebut mengaku prihatin melihat rentetan kasus yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari dugaan pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren, kasus yang menyeret oknum aparat, hingga dugaan kekerasan seksual terhadap pelajar yang mencuat di sejumlah daerah di NTB.
Menurutnya, kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera ditangani secara serius dan menyeluruh.
Karena itu, Isvie mengajak seluruh pihak untuk membangun sistem perlindungan yang lebih kuat, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kampus, pondok pesantren, hingga pemerintah daerah.
“Perempuan tidak boleh lagi menjadi objek seksual dengan alasan apa pun. Kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi generasi muda NTB,” ujarnya.
Selain memperkuat pengawasan di lingkungan pendidikan, Isvie juga menekankan pentingnya penguatan regulasi, pendidikan karakter, peningkatan layanan pengaduan, serta keberanian korban untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya.
Ia memastikan DPRD NTB akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak agar kasus serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi tugas kita bersama sebagai masyarakat NTB,” katanya.
Isvie berharap semangat membangun NTB yang religius harus sejalan dengan komitmen melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Baginya, keberhasilan daerah tidak hanya diukur dari banyaknya rumah ibadah, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu menjamin rasa aman bagi kelompok yang paling rentan.
“Pulau Seribu Masjid harus juga menjadi Pulau Seribu Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
