Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan era pekerja migran asal NTB berangkat ke luar negeri hanya bermodal nekat kini resmi berakhir. Pemerintah Provinsi NTB menerapkan kebijakan ketat. PMI hanya akan diberangkatkan jika telah lulus sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan negara tujuan, sebagai langkah meningkatkan daya saing dan keselamatan pekerja di Pasar Global.
SUMBAWAPOST.com| Mataram- Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa mulai ke depan, pengiriman tenaga kerja NTB ke luar Negeri hanya akan dilakukan bagi calon pekerja yang telah memiliki sertifikasi keahlian (skill verification) sesuai kebutuhan negara tujuan. Langkah ini menjadi komitmen baru NTB untuk memastikan tenaga kerjanya memiliki daya saing tinggi dan dihargai di pasar global.
“Selama ini kita hanya mengirim badan saja, tanpa dibarengi skill, sehingga tenaga kerja kita tidak memiliki daya saing,” tegasnya saat menerima audiensi tim Jepang terkait pelatihan dan pengiriman magang di Pendopo Gubernur, Rabu (5/11).
Gubernur menjelaskan bahwa NTB kini telah memiliki skill center yang terus dioptimalkan fungsinya untuk meningkatkan keterampilan (upskilling) tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Fasilitas ini disiapkan untuk memastikan calon pekerja memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan, terutama untuk pasar Jepang.
Sebagai daerah pengirim tenaga kerja terbesar ketiga di Indonesia, Gubernur meminta negara-negara tujuan khususnya Jepang untuk memberikan kurikulum pelatihan yang sesuai kebutuhan. Dengan begitu, proses sertifikasi mulai dari kemampuan bahasa Jepang level dasar (N5) hingga dasar menengah (N4), termasuk sertifikasi Specified Skilled Worker (SSW) dengan menghadirkan tim penilai dari Jepang, bisa dilakukan langsung di NTB.
“Ini merupakan bagian dari keseriusan kami dalam meningkatkan skill tenaga kerja kita di NTB, baik dalam maupun luar negeri,” tegasnya.
Pada tahun 2025, Jepang membuka peluang besar dengan menyediakan 100 ribu slot tenaga kerja Indonesia. Gubernur berharap NTB dapat mengambil kesempatan ini secara maksimal. Pemerintah, tambahnya, akan terus memberikan dukungan dan solusi atas setiap kendala sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat.
Lebih jauh, Gubernur juga menginstruksikan Balai Latihan Kerja (BLK) NTB yang melakukan pelatihan dan peningkatan keterampilan untuk menyusun konsep kerja yang lebih terarah. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan intervensi yang optimal untuk peningkatan mutu BLK yang ada saat ini.
“Saya minta BLK untuk menyusun konsep, sehingga ke depan dapat dilakukan intervensi baik oleh pemerintah maupun dari swasta,” tutupnya.
