DPD RI Mirah Midadan Fahmid Soroti Temuan 110 Ton Beras Oplosan di Lombok Timur, Dorong Pengawasan Bulog Diperketat

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 15 November 2025 - 09:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPD RI Dapil NTB, Mirah Midadan Fahmid, menyoroti temuan polisi sebanyak 110 ton beras oplosan yang dicampur menir di sebuah gudang di Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Dalam kunjungannya ke Kantor BULOG NTB, Mirah menekankan perlunya pengawasan ketat, audit menyeluruh, dan evaluasi mitra Bulog agar program SPHP tetap menjaga akses pangan murah tanpa celah bagi pelaku nakal.

SUMBAWAPOST.com| Mataram- Anggota DPD RI Dapil NTB, Mirah Midadan Fahmid, menyoroti langsung temuan 110 ton beras oplosan yang dicampur menir di sebuah gudang di Kecamatan Sikur, Lombok Timur, saat kunjungannya ke Kantor BULOG NTB pada 14 November 2025.

Baca Juga :  DPRD NTB Desak Pemprov Beri Kepastian untuk 518 Tenaga Honorer Non-Database

“Ke depan, pemerintah daerah dan BULOG harus segera memperkuat pengawasan agar kejadian seperti ini tidak berulang,” tegas Mirah dalam keterangan yang diterima media ini. Sabtu (15/11/2025).

Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan BULOG dengan gudang-gudang rekanan. Mekanisme kontrol kualitas dan audit rutin perlu diperketat. “Jika terbukti melanggar, mitra wajib diputus kerja samanya,” ujarnya.

Mirah menambahkan, Program SPHP merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan akses pangan murah bagi masyarakat, sehingga tidak boleh ada celah bagi oknum nakal yang merugikan publik.

Baca Juga :  Harganas 2024, Momentum NTB Perkuat Komitmen Keluarga Turunkan Angka Stunting

Selain itu, Mirah mendorong audit menyeluruh terhadap seluruh gudang mitra BULOG di NTB, khususnya yang terlibat dalam penyaluran SPHP. Ia juga menekankan pentingnya pembentukan tim pengawasan terpadu yang melibatkan BULOG, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta aparat penegak hukum untuk memonitor distribusi beras hingga tingkat pengecer.

“Kontrol dan pengawasan yang ketat akan memastikan ketersediaan pangan berkualitas bagi seluruh masyarakat NTB,” pungkasnya.

Berita Terkait

Kangkung Lombok Diproyeksikan Jadi Ikon Agrowisata dan Produk Unggulan Berkelas Nasional
DPKP NTB Gandeng Kemenkum Perkuat Perlindungan Indikasi Geografis Kangkung Lombok
Keluar dari Zona Merah Stunting Tak Mudah, Ini Kendala yang Dihadapi Pemkab Lotim
Lotim dan KLU Masih Zona Merah Stunting, Wagub NTB dan TP PKK Turun Tangan
TNI dan Warga Kompak Bangun Jembatan Aramco di Lombok Utara di Tengah Minimnya Dukungan
BKN Restui Perombakan Besar Birokrasi NTB, Jabatan ASN Berbasis Kompetensi Bukan Kedekatan
Asyik Nongkrong di Lapangan Karijawa, Dua Pemuda Dompu Diamankan Polisi, Ternyata Ini Penyebabnya
Karya Jurnalistik dan Fotografi Jadi Penutup Porwada PWI NTB 2026, Ini Daftar Pemenang Terbaik
Berita ini 49 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 20:21 WIB

Kangkung Lombok Diproyeksikan Jadi Ikon Agrowisata dan Produk Unggulan Berkelas Nasional

Kamis, 2 Juli 2026 - 20:10 WIB

DPKP NTB Gandeng Kemenkum Perkuat Perlindungan Indikasi Geografis Kangkung Lombok

Kamis, 2 Juli 2026 - 18:47 WIB

Keluar dari Zona Merah Stunting Tak Mudah, Ini Kendala yang Dihadapi Pemkab Lotim

Kamis, 2 Juli 2026 - 17:54 WIB

Lotim dan KLU Masih Zona Merah Stunting, Wagub NTB dan TP PKK Turun Tangan

Kamis, 2 Juli 2026 - 17:41 WIB

TNI dan Warga Kompak Bangun Jembatan Aramco di Lombok Utara di Tengah Minimnya Dukungan

Berita Terbaru