Aroma Politik Kampus Makin Tajam, Kandidat Kuat Rektor Unram Diduga Dijegal Lewat Sanksi Etik Misterius

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 16 Oktober 2025 - 17:20 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kuasa Hukum Desak Kemendiktisaintek Tunda Pemilihan dan Audit Administrasi Unram

Aroma politik kampus di Universitas Mataram (Unram) makin terasa menyengat. Menjelang pemilihan rektor, nama Prof. Hamsu Kadriyan, guru besar Fakultas Kedokteran yang disebut-sebut sebagai kandidat terkuat calon Rektor Unram, mendadak terseret dalam sanksi etik misterius. Kuasa hukumnya menyebut, langkah itu bukan sekadar persoalan administratif, melainkan indikasi upaya sistematis untuk menjegal Prof. Hamsu dari gelanggang perebutan kursi orang nomor satu di kampus hijau tersebut.

SUMBAWAPOST.com, Mataram-Menjelang pemilihan Rektor Universitas Mataram (Unram), situasi kampus memanas. Nama Prof. Hamsu Kadriyan, guru besar Fakultas Kedokteran yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat terkuat calon rektor, mendadak terseret dalam kasus sanksi etik.

Padahal, Prof. Hamsu mengaku tidak pernah melakukan pelanggaran etik sebagaimana yang dituduhkan.

Kuasa hukumnya, Dr. Ainuddin, menilai sanksi etik tersebut sebagai upaya sistematis untuk menjegal langkah Prof. Hamsu menuju kursi rektor.

“Kami melihat ada indikasi upaya penjegalan oleh rektor terhadap Prof. Hamsu. Rektor sudah keluar dari koridor hukum administrasi yang seharusnya dijalankan dengan baik dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,” ujar Ainuddin, didampingi Michael Ansori dan Aditiya Saputra, Kamis (16/10).

Menurut Ainuddin, tindakan rektor tersebut bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan nondiskriminasi yang wajib dijunjung tinggi dalam tata kelola universitas. Ia bahkan menyebut ada tekanan langsung yang diterima Prof. Hamsu agar tidak mencalonkan diri.

Baca Juga :  Tiga Calon Rektor Unram Ditetapkan, Lonjakan Suara Prof Ali Jadi Sorotan, Sinyal Kuat Menuju Kampus Kelas Dunia

“Rektor beberapa kali menelpon dan memanggil langsung Prof. Hamsu, menyampaikan secara pribadi agar tidak maju dalam pemilihan. Padahal mencalonkan diri adalah hak setiap dosen, hal yang lumrah dalam kompetisi akademik,” katanya.

Persoalan mencuat ketika nama Prof. Hamsu tidak tercantum dalam daftar anggota senat universitas yang dilantik pada 7 Oktober 2025. Padahal, ia merupakan satu-satunya guru besar Fakultas Kedokteran yang telah resmi diusulkan oleh dekan untuk menjadi anggota senat.

“Tanpa ada berita acara penolakan atau pemberitahuan administratif, tiba-tiba nama klien kami hilang dari daftar senat. Ironisnya, sebelum pelantikan, Prof. Hamsu ditelepon dan diberitahu bahwa ia punya putusan etik. Putusan itu ternyata ditandatangani 3 Oktober 2025 dan baru diberikan lewat satpam pada Rabu (15/10) pagi,”ungkap Ainuddin.

Tim kuasa hukum menilai langkah tersebut sebagai bagian dari skenario untuk menutup peluang Prof. Hamsu mengikuti proses pencalonan rektor.

“Dari informasi yang kami terima, pemilihan rektor direncanakan pada 27 Oktober dan ditutup akhir bulan. Artinya, tenggat keberatan terhadap SK etik ini dibuat sedemikian rupa agar Prof. Hamsu tidak sempat membela diri,” katanya.

Baca Juga :  100 Mahasiswa Pertanian Unram Terima Beasiswa Kelapa dari Yayasan JHL Merah Putih Kasih

Lebih lanjut, Ainuddin mengungkapkan pernyataan rektor yang dinilai tidak pantas ketika pihaknya meminta salinan SK etik.

“Ketika kami minta salinan SK sanksi etik, rektor menjawab singkat: ‘Hanya saya dan Tuhan yang tahu’. Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada proses tidak transparan di balik penerbitan sanksi tersebut,” ujarnya.

Kuasa hukum juga mempertanyakan dasar hukum penerbitan SK etik itu.

“SK ini ditandatangani oleh Prof. Husni (mantan rektor Unram), padahal Prof. Hamsu hanya menandatangani berkas DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) untuk keperluan jabatan fungsional. Prof. Husni ini tidak pernah diperiksa, tidak ada proses etik yang dijalani. Kami menilai ini diskriminatif,” tegasnya.

Selain itu, Satuan Pengawas Internal (SPI) disebut turut keliru dalam penanganan kasus ini dengan mencantumkan pasal pidana 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dalam surat panggilan pemeriksaan.

“Ini sangat keliru. Masalah ini murni administratif, bukan pidana. Pendekatan seperti itu tidak semestinya dilakukan di lingkungan akademik,” jelas Ainuddin.

Menyikapi persoalan tersebut, pihak Prof. Hamsu telah melayangkan surat keberatan kepada rektorat pada 10 dan 13 Oktober, serta meminta salinan SK sanksi etik dan SK senat yang belum juga diberikan. Mereka juga telah mengadu ke Ombudsman RI dan mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk melakukan audit kepatuhan administrasi di Unram.

“Kami menolak segala bentuk ketidakadilan. Kami menuntut asas keadilan, transparansi, dan kepastian hukum ditegakkan. Jangan sampai hak konstitusional Prof. Hamsu sebagai warga akademik dibungkam hanya karena politik kampus,” pungkas Ainuddin.

 

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Berita ini 207 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 November 2026 - 20:09 WIB

Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji

Sabtu, 21 November 2026 - 20:00 WIB

DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB