Dana Tipis Bukan Alasan, Wagub NTB Tegaskan BPJS untuk Pekerja Miskin Harus Masuk APBD

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 25 Juli 2025 - 13:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., menghadiri rapat pembahasan program kerja dan komitmen pencapaian Universal Coverage Jamsostek tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk tahun 2025 dan 2026, yang digelar Jumat (25/7/2025).

Dalam sambutannya, Wagub menekankan pentingnya konsistensi dan keberpihakan anggaran dari seluruh jajaran pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia menyoroti bahwa dalam pembahasan APBD Perubahan 2025, komitmen terhadap universal coverage harus menjadi prioritas, meskipun di tengah situasi efisiensi anggaran.

Baca Juga :  Dilaporkan, Badai NTB Siap Tunjukkan Bukti Keterlibatan Kapolsek Bolo, Anggota DPRD Hilda dan Hamid

“Kondisi efisiensi anggaran saat ini kita rasakan bersama, sesuai dengan instruksi presiden. Namun, terkait BPJS Ketenagakerjaan, para pimpinan daerah perlu diberikan pemahaman pentingnya alokasi anggaran yang berpihak,” ujar Wagub.

Ia juga mendorong seluruh kepala badan pengelola keuangan daerah agar menjadikan program perlindungan pekerja rentan sebagai bagian dari prioritas belanja daerah, meski tantangan fiskal cukup berat. Menurutnya, dukungan terhadap universal coverage akan berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dan stunting di NTB.

Baca Juga :  Gubernur NTB Iqbal Buka ‘Beauty Contest’ Jabatan, Pejabat Pemprov Siap Adu Gaya?

“Yang harus kita lakukan adalah memastikan APBD Perubahan mencakup alokasi anggaran untuk para pekerja miskin ekstrem, termasuk kelompok rentan,” tegasnya.

Selain itu, Wagub menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan melakukan pemantauan secara intens terhadap realisasi dukungan kabupaten/kota. Pemantauan ini mencakup APBD Perubahan 2025 maupun APBD murni 2026, guna memastikan sinergi lintas pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.

 

Berita Terkait

Panitia Optimistis Shorinji Kempo Porprov XII Cetak Atlet Nasional, Hari Ketiga Berlangsung Sengit dan Sportif
Wagub NTB dan Bupati Dompu Hadir, Hari Ketiga Shorinji Kempo Porprov XII Makin Semarak
Ketua PERKEMI NTB Syamsuriansyah: Porprov Bukan Sekadar Rebut Medali, Tapi Merajut Persaudaraan
Di Tengah Dinamika Porprov, Ketua PERKEMI NTB Pilih Bangun Kebersamaan, Atlet hingga Wasit Dapat Saweran
Gubernur NTB Tegaskan Birokrasi Jangan Bergantung pada Pemimpin, Politisi Datang dan Pergi
UNRAM Siap Dukung Transformasi Sumbawa, Bupati Jarot Buka Suara
Bupati Lombok Barat Terjaring OTT KPK, 19 Orang dan Uang Ratusan Juta Diamankan, Diduga Terkait Proyek Pemkab
Ketua PERKEMI NTB Syamsuriansyah Siapkan Beasiswa Kuliah Gratis untuk Juara Shorinji Kempo Porprov NTB 2026
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 19:44 WIB

Panitia Optimistis Shorinji Kempo Porprov XII Cetak Atlet Nasional, Hari Ketiga Berlangsung Sengit dan Sportif

Selasa, 21 Juli 2026 - 16:21 WIB

Wagub NTB dan Bupati Dompu Hadir, Hari Ketiga Shorinji Kempo Porprov XII Makin Semarak

Selasa, 21 Juli 2026 - 14:35 WIB

Ketua PERKEMI NTB Syamsuriansyah: Porprov Bukan Sekadar Rebut Medali, Tapi Merajut Persaudaraan

Selasa, 21 Juli 2026 - 14:07 WIB

Di Tengah Dinamika Porprov, Ketua PERKEMI NTB Pilih Bangun Kebersamaan, Atlet hingga Wasit Dapat Saweran

Senin, 20 Juli 2026 - 20:55 WIB

Gubernur NTB Tegaskan Birokrasi Jangan Bergantung pada Pemimpin, Politisi Datang dan Pergi

Berita Terbaru