Dana Tipis Bukan Alasan, Wagub NTB Tegaskan BPJS untuk Pekerja Miskin Harus Masuk APBD

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 25 Juli 2025 - 13:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., menghadiri rapat pembahasan program kerja dan komitmen pencapaian Universal Coverage Jamsostek tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk tahun 2025 dan 2026, yang digelar Jumat (25/7/2025).

Dalam sambutannya, Wagub menekankan pentingnya konsistensi dan keberpihakan anggaran dari seluruh jajaran pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia menyoroti bahwa dalam pembahasan APBD Perubahan 2025, komitmen terhadap universal coverage harus menjadi prioritas, meskipun di tengah situasi efisiensi anggaran.

Baca Juga :  Diikuti 1.500 Peserta, NTB Tuan Rumah Kejuaraan Tarkam Kemenpora dan FOP 2024

“Kondisi efisiensi anggaran saat ini kita rasakan bersama, sesuai dengan instruksi presiden. Namun, terkait BPJS Ketenagakerjaan, para pimpinan daerah perlu diberikan pemahaman pentingnya alokasi anggaran yang berpihak,” ujar Wagub.

Ia juga mendorong seluruh kepala badan pengelola keuangan daerah agar menjadikan program perlindungan pekerja rentan sebagai bagian dari prioritas belanja daerah, meski tantangan fiskal cukup berat. Menurutnya, dukungan terhadap universal coverage akan berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dan stunting di NTB.

Baca Juga :  Disnakertrans NTB Perkuat Benteng Anti-Gratifikasi: Cegah, Bukan Sekadar Kendalikan

“Yang harus kita lakukan adalah memastikan APBD Perubahan mencakup alokasi anggaran untuk para pekerja miskin ekstrem, termasuk kelompok rentan,” tegasnya.

Selain itu, Wagub menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan melakukan pemantauan secara intens terhadap realisasi dukungan kabupaten/kota. Pemantauan ini mencakup APBD Perubahan 2025 maupun APBD murni 2026, guna memastikan sinergi lintas pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.

 

Berita Terkait

Sekda Baru Dilantik, Ketua DPRD Isvie  ‘Warning’ Keras: Benahi Birokrasi dan Selamatkan Keuangan NTB
Di Tengah Efisiensi, Anggaran Makan-Minuman DPRD NTB Justru Capai Rp38 Miliar
Rektor Unram Siapkan Jalur Khusus Alumni: Dari Mentor hingga Orang Tua Asuh Mahasiswa
Konsolidasi Nasional IKA Unram, Ketua dan Rektor Kompak ‘Gas’ Ratusan Ribu Alumni Agar Tak Sekadar Nama
Halal Bihalal IKA Unram Jadi Ajang Konsolidasi Nasional, Alumni Didorong Perkuat Peran Strategis
Halal Bihalal IKA Unram, Isvie Rupaeda Tegaskan Peran Alumni Jadi Kunci Kemajuan Kampus
Perpres 4/2026 Disorot, Sawah NTB Beralih Fungsi, Direktur Mi6: Ini Sawah atau Real Estate Sih?
Soal Reklamasi Amahami, Persatuan Pemuda NTB Desak Kejati Tangkap Wali Kota Bima
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 April 2026 - 18:50 WIB

Sekda Baru Dilantik, Ketua DPRD Isvie  ‘Warning’ Keras: Benahi Birokrasi dan Selamatkan Keuangan NTB

Senin, 13 April 2026 - 13:46 WIB

Di Tengah Efisiensi, Anggaran Makan-Minuman DPRD NTB Justru Capai Rp38 Miliar

Sabtu, 11 April 2026 - 23:50 WIB

Rektor Unram Siapkan Jalur Khusus Alumni: Dari Mentor hingga Orang Tua Asuh Mahasiswa

Sabtu, 11 April 2026 - 22:35 WIB

Konsolidasi Nasional IKA Unram, Ketua dan Rektor Kompak ‘Gas’ Ratusan Ribu Alumni Agar Tak Sekadar Nama

Sabtu, 11 April 2026 - 21:55 WIB

Halal Bihalal IKA Unram Jadi Ajang Konsolidasi Nasional, Alumni Didorong Perkuat Peran Strategis

Berita Terbaru