113 Ribu Warga NTB Hidup di Jurang Kemiskinan Ekstrem, DPRD Abdul Rauf Ungkap Program Pemerintah Gagal Sasaran

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 30 Juli 2025 - 13:57 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Anggota DPRD Provinsi NTB, Abdul Rauf, menegaskan bahwa persoalan kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Barat masih membutuhkan perhatian serius dan langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB per Maret 2025, angka kemiskinan di NTB mencapai 11,78 persen atau sekitar 654.570 jiwa. Dari jumlah tersebut, 2,04 persen atau lebih dari 113.000 jiwa masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Tiga kabupaten tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi, yaitu Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kabupaten Bima. Di Lombok Timur, sebanyak 58.262 rumah tangga dikategorikan miskin ekstrem berdasarkan data P3KE dan verifikasi lapangan. Lombok Utara mencatat angka 5,79 persen, tertinggi secara persentase di NTB. Sementara itu, Kabupaten Bima mengalami lonjakan signifikan menjadi 13,88 persen pada Maret 2024, jauh di atas rata-rata provinsi.

“Kondisi ini menunjukkan kemiskinan ekstrem di NTB masih jauh dari terkendali, meskipun program pengentasan telah dijalankan. Padahal NTB memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan hingga pariwisata,” tegas Abdul Rauf.

Duta Partai Demokrat Dapil NTB VI (Bima, Dompu dan Kota Bima) tersebut  menguraikan sejumlah persoalan yang selama ini membuat upaya pengentasan kemiskinan ekstrem kurang maksimal, di antaranya:

1. Validasi dan integrasi data yang lemah, sehingga intervensi sering salah sasaran.

2. Program bersifat konsumtif dan tidak berkelanjutan, karena banyak bantuan sosial tidak diikuti dengan transformasi ekonomi keluarga penerima.

3. Potensi lokal desa belum dioptimalkan, terutama yang berbasis kebutuhan pasar.

4. Kurangnya pengawasan dan keterbukaan hasil program, sehingga sulit dievaluasi oleh publik.

Sebagai anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi sektor ekonomi, Abdul Rauf mendorong pemerintah provinsi untuk mengambil langkah-langkah strategis berikut:

1. Mempercepat konsolidasi dan verifikasi data Regsosek, P3KE, dan DTKS berbasis desa agar program tepat sasaran.

2. Mengimplementasikan Program Desa Mandiri Ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokal: pertanian terpadu, peternakan rakyat, UMKM berbasis keluarga, dan koperasi produksi.

Baca Juga :  Koalisi Rakyat Gempur Mapolda NTB: Bongkar Dalang Pembakaran DPRD, Stop Kambing Hitamkan Demonstran

3. Melakukan refocusing anggaran ke sektor produktif dan kegiatan padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja lokal.

4. Meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas program pengentasan kemiskinan, termasuk membangun dashboard publik yang dapat dipantau DPRD, masyarakat, dan media.

Rauf mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB yang telah menempatkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas utama dalam RPJMD 2025–2029. Komitmen ini diiringi dengan penguatan kolaborasi lintas sektor, pendekatan berbasis desa, dan integrasi data kemiskinan dengan sistem pelayanan sosial daerah.

“Kami siap mengawal implementasi program tersebut melalui fungsi penganggaran dan pengawasan, agar benar-benar menyentuh sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Abdul Rauf menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem di Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kabupaten Bima tidak bisa diatasi dengan program jangka pendek. “Diperlukan reformasi arah kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, berbasis data akurat, serta melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan,” tandasnya.

Komisi II DPRD NTB berkomitmen terus mendorong kebijakan yang adil dan berbasis bukti, sehingga NTB benar-benar mampu keluar dari belenggu kemiskinan ekstrem – bukan sekadar di atas kertas, tetapi nyata dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berita Terkait

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa
Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya
Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini
Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta
HMI Sumbawa Dukung Tes Urine Pejabat Segera Digelar, Hasilnya Harus Dibuka ke Publik
Foto Gibran Dicopot dari Ruang Paripurna DPRD Kota Bima, IMM: Bentuk Perlawanan
IMM Bima Kepung Dua Kantor DPRD Bawa 13 Tuntutan, Soroti Penyadapan, Polemik Gibran hingga Krisis Air Bersih
Badai NTB Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum, Tim Advokat Sentil Jaksa: Kejar Bandar Narkoba, Bukan Aktivis!
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 18:57 WIB

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa

Sabtu, 14 November 2026 - 08:55 WIB

Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya

Sabtu, 14 November 2026 - 07:46 WIB

Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini

Jumat, 13 November 2026 - 17:14 WIB

Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 16:06 WIB

HMI Sumbawa Dukung Tes Urine Pejabat Segera Digelar, Hasilnya Harus Dibuka ke Publik

Berita Terbaru

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan perwakilan Pemprov NTT dalam penandatanganan lima Rencana Aksi KRBNN di Denpasar, Bali

Pemerintahan

Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini

Sabtu, 14 Nov 2026 - 07:46 WIB