Selain UMKM, Badko HMI Bali Nusra Dorong Pemprov NTB Program MBG Libatkan Petani Lokal dan Nelayan

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 12 Februari 2025 - 13:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Dalam rangka untuk memperluas manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Bali Nusa Tenggara (Badko HMI Nusra) meminta Pemerintah Daerah agar dapat melibatkan Petani lokal, nelayan dan peternak untuk menyuplai bahan untuk memenuhi asupan makanan bagi para siswa sekolah.

“Pentingnya melibatkan petani lokal, para nelayan, peternak dalam menyuplai bahan pangan lokal di tiap kabupaten kota di NTB. Melalui konsep Pemberdayaan ( Peduli, Bersih, Aman dan Alami). Hal itu sebagai bentuk dukungan pemerintah Daerah terhadap mereka, sehingga MBG ini dapat berdampak bagi ekonomi rakyat serta keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG),”sebut Ketua Umum Badko HMI Bali Nusra Caca Handika, melalui Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) David Putra Pratama, Rabu (12/02/2025).

Selain itu, Badko HMI Bali Nusra mendorong agar pemerintah ikut melibatkan UMKM. UMKM lokal dapat berperan sebagai pemasok bahan pokok yang dibutuhkan, khususnya dalam upaya memprioritaskan pemanfaatan komoditas lokal untuk menyajikan makanan bergizi bagi penerima manfaat, seperti anak sekolah, balita, dan ibu hamil.

Baca Juga :  Di-Backup Sel-Sel Tim Pemenangan TGB pada Pilgub 2013, Elektabilitas Pasangan Rohmi-Firin Kian Berada di Posisi Teratas

“Melalui kolaborasi dengan Patani di tiap daerah, nelayan, para peternak dengan UMKM, saya yakin MBG akan lebih efisien dalam operasionalnya dan mendapatkan bahan pokok yang segar untuk diolah,” jelas David Putra Pratama.

Misalkan, sambung pria yang akrab disapa David, kebutuhan beras, sayur-sayuran, daging atau kebutuhan apapun itu.

“Kami dengan tegas meminta Pemprov NTB hal ini dapat jadi perhatian dan prioritas. Dan juga kami meminta agar hal ini segera lakukan sosialisasi ke kepala daerah agar kebutuhan kebutuhan dan peralatan dapur harus melibatkan teman-teman UMKM, di daerah,” tegas Kader HMI Cabang Mataram ini.

Selain itu, Pria kelahiran Kabupaten Bima ini, ingatkan untuk memastikan gizi dan sanitasi menjadi perhatian utama dalam pemberian Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Selain siswa, para petugas di dapur yang menyiapkan makanan juga dipastikan steril dan bersih.

Baca Juga :  Kapolsek Bolo Polres Bima Turun Tangan Bantu Bersihkan Pemukiman Warga dan Bagikan Makanan Gratis

“Pemda harus menjamin gizi dan sanitasi higienisnya, bahwa itu memenuhi syarat standar kesehatan juga ada ahli gizi. Karena sebelum ditunjuk, saya yakin Pemprov NTB dapur tersebut sudah mengantongi ijin dan sertifikat. Dapurnya harus higienis dan sanitasi memenuhi standar,” terang David.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang resmi diberlakukan sejak Senin (6/1) di sekolah-sekolah dan posyandu pada 26 provinsi di Indonesia termasuk di NTB dengan anggaran Rp71 triliun.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat itu terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Berita Terkait

Kasus BGN Belum Tuntas, KAHMI NTB Minta Prabowo Tekan Tombol ‘Pause’ Program MBG
10 Ribu Rumah BSPS untuk NTB, Wagub Umi Dinda Ingatkan: Data Harus Valid, Bantuan Tak Boleh Nyasar
Kangkung Lombok Diproyeksikan Jadi Ikon Agrowisata dan Produk Unggulan Berkelas Nasional
DPKP NTB Gandeng Kemenkum Perkuat Perlindungan Indikasi Geografis Kangkung Lombok
Keluar dari Zona Merah Stunting Tak Mudah, Ini Kendala yang Dihadapi Pemkab Lotim
Lotim dan KLU Masih Zona Merah Stunting, Wagub NTB dan TP PKK Turun Tangan
TNI dan Warga Kompak Bangun Jembatan Aramco di Lombok Utara di Tengah Minimnya Dukungan
BKN Restui Perombakan Besar Birokrasi NTB, Jabatan ASN Berbasis Kompetensi Bukan Kedekatan
Berita ini 77 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 5 Juli 2026 - 15:49 WIB

Kasus BGN Belum Tuntas, KAHMI NTB Minta Prabowo Tekan Tombol ‘Pause’ Program MBG

Jumat, 3 Juli 2026 - 16:05 WIB

10 Ribu Rumah BSPS untuk NTB, Wagub Umi Dinda Ingatkan: Data Harus Valid, Bantuan Tak Boleh Nyasar

Kamis, 2 Juli 2026 - 20:21 WIB

Kangkung Lombok Diproyeksikan Jadi Ikon Agrowisata dan Produk Unggulan Berkelas Nasional

Kamis, 2 Juli 2026 - 20:10 WIB

DPKP NTB Gandeng Kemenkum Perkuat Perlindungan Indikasi Geografis Kangkung Lombok

Kamis, 2 Juli 2026 - 18:47 WIB

Keluar dari Zona Merah Stunting Tak Mudah, Ini Kendala yang Dihadapi Pemkab Lotim

Berita Terbaru