Wagub NTB Sentil Tradisi Merarik Kodeq: ‘Adat Itu Penting, Tapi Kalau Rugikan Anak Harus Kita Evaluasi’

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 29 Juli 2025 - 19:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPD IKAL Lemhannas) NTB di Gedung Ibnu Sina INKES YARSI Mataram, Senin (28/7).

Kegiatan ini dirangkai dengan seminar serta bedah buku berjudul “Problematika Merarik Kodeq, Tradisi atau Jalan Tengah”. Tema tersebut mengangkat isu penting terkait praktik adat Sasak yang belakangan menuai perhatian publik, khususnya dari sisi hukum, perlindungan anak, dan masa depan generasi perempuan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada para alumni Lemhannas NTB yang telah memprakarsai forum tersebut.

“Saya merasa bangga hadir di forum yang digagas para alumni Lemhannas NTB yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk aktivis dan akademisi yang peduli memberikan kontribusi nyata terhadap permasalahan daerah, terutama yang berkaitan dengan adat dan budaya,” ujarnya.

Baca Juga :  KPU NTB Kolaborasi dengan Fatayat NU, Kaji Fiqih Demokrasi dan Sosialisasikan Pilkada 2024

Wakil Gubernur menegaskan bahwa tantangan pembangunan saat ini semakin beragam, mulai dari transformasi ekonomi, dinamika sosial budaya, polarisasi informasi, hingga ancaman terhadap jati diri kebangsaan.

“Saya berharap forum ini melahirkan rumusan program kerja yang tajam, kontekstual, dan dapat diaplikasikan. Terutama untuk memperkuat ketahanan sosial, wawasan kebangsaan, serta karakter generasi muda NTB,” tegasnya.

Indah Dhamayanti juga mengapresiasi tema yang diangkat dalam seminar dan bedah buku mengenai Merarik Kodeq, sebuah tradisi dalam budaya Sasak yang kerap menimbulkan pro dan kontra.

Merarik Kodeq merupakan bagian dari identitas budaya kita. Namun kita tidak boleh menutup mata bahwa praktik ini memiliki sisi kontroversial, terutama bila dilihat dari aspek hukum dan perlindungan anak,” ungkapnya.

Baca Juga :  Iqbal-Dinda ‘Turun Gunung’, Gempur Kemiskinan dan Stunting NTB Lewat Program Desa Berdaya

Ia menilai penting adanya pendekatan yang dialogis dan terbuka dalam menyikapi tradisi lokal. Tidak semua adat, lanjutnya, harus dipertahankan jika bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, hak asasi, dan pendidikan.

Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur mengajak para alumni Lemhannas untuk memperkuat peran sebagai agen perubahan, penjaga moral publik, sekaligus mitra strategis pemerintah daerah.

“Saya percaya para alumni Lemhannas memiliki kapasitas untuk menjembatani nilai-nilai kebangsaan dengan dinamika lokal. Mari kita perkuat komitmen bersama demi mewujudkan pembangunan NTB yang berkeadilan, inklusif, dan berakar pada kearifan lokal,” pungkasnya.

Berita Terkait

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri
Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka
Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal
Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan
Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode
Eceng Gondok Bendungan Batujai Dibidik Jadi Produk Ekspor, Disperindag NTB Dorong Industri Bernilai Tambah
Bendungan Batujai Disiapkan Jadi Hub Seaplane Pertama di Indonesia, Investasi Awal Capai Rp450 Miliar
NTB Raih WTP ke-15 Berturut-turut, Ketua DPRD Isvie Tegaskan Komitmen Kawal Rekomendasi BPK
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:17 WIB

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:37 WIB

Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:22 WIB

Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:42 WIB

Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:15 WIB

Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode

Berita Terbaru