Video Viral Oknum Polisi Jerowaru Mabuk dan Hina Suku Sumbawa, Kapolda NTB: Sudah Dicopot, Diproses Propam

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 11:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan angkat bicara terkait ulah oknum anggotanya yang bikin gaduh publik. Ia menegaskan, oknum polisi berinisial AS, yang menjabat Kanit Reskrim Polsek Jerowaru, sudah dicopot dari jabatannya dan kini tengah diperiksa Propam.

Kisruh ini bermula pada Senin dini hari (11/8/2025) sekitar pukul 02.30 WITA. (AS) diketahui tengah berada di sebuah villa di Lombok Timur bersama rekannya yang diduga seorang kepala dusun. Setelah menenggak minuman beralkohol dan ditemani sejumlah LC, keributan pecah saat tagihan minuman disodorkan oleh pekerja villa.

Awalnya, (AS) mengaku kehilangan uang Rp5 juta, lalu Rp10 juta, hingga akhirnya Rp17 juta. Dengan nada tinggi, ia membentak karyawan dan menolak membayar. Situasi makin panas ketika (AS) menyeret seluruh karyawan villa ke Polsek Jerowaru.

Baca Juga :  Dalam 14 Hari, Operasi Antik Rinjani 2025 Ungkap 112 Kasus Narkoba dan 165 Tersangka

Dalam rekaman video yang beredar luas, (AS) bahkan melontarkan kata-kata kasar yang menghina adat dan martabat suku Sumbawa. Ucapan itu menyulut emosi warga Sumbawa. “Kalian orang Sumbawa anjing, padi pun tidak mau tumbuh di Sumbawa. Makanya kalian cari makan di Lombok,” kutipan pernyataan (AS) dalam video yang viral.

Pernyataan tersebut sontak memicu kemarahan masyarakat Sumbawa, baik di tanah kelahiran maupun perantauan. Banyak pihak mendesak agar oknum tersebut diberi sanksi berat hingga PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) karena dianggap sebagai provokator yang berpotensi merusak keharmonisan antar-suku di NTB.

Baca Juga :  Kapolres Dompu Angkat Pedang: Polisi yang Main Narkoba Tak Ada Ampun, Langsung Dipecat dan Dihukum Berat

Kapolda NTB menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir perilaku anggotanya yang mencoreng nama institusi. Polri tidak akan melindungi anggota yang bertindak arogan, apalagi sampai menghina suku atau kelompok masyarakat.

“Sudah di copot dari jabatannya dan diperiksa propam,”kata Kapolda NTB melalui Group WhatsApp ‘Suara Rakyat NTB’. Sabtu 16 Agustus 2025.

Masyarakat berharap kasus ini menjadi pelajaran penting agar aparat penegak hukum justru menjadi pengayom, bukan sumber kegaduhan

Berita Terkait

Nama Gubernur NTB Ikut Terseret di Sidang Kasus Dana Siluman DPRD, Publik Tuntut Klarifikasi Terbuka dan Dihadirkan di Persidangan
DPR RI Turun ke NTB, Penegakan Hukum Disorot di Tengah Sidang Kasus Dana Siluman DPRD
NTB Jadi Kiblat Baru Ekonomi Syariah Nasional, BPRS Tampil Perkasa di Tengah Krisis
Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan
DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan
Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 
Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB
TGB Ingatkan Bahaya Ghibah, Tekankan Etika Sosial dalam Halalbihalal NWDI di Mataram
Berita ini 2,685 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 15:14 WIB

Nama Gubernur NTB Ikut Terseret di Sidang Kasus Dana Siluman DPRD, Publik Tuntut Klarifikasi Terbuka dan Dihadirkan di Persidangan

Selasa, 21 April 2026 - 20:56 WIB

DPR RI Turun ke NTB, Penegakan Hukum Disorot di Tengah Sidang Kasus Dana Siluman DPRD

Selasa, 21 April 2026 - 18:53 WIB

NTB Jadi Kiblat Baru Ekonomi Syariah Nasional, BPRS Tampil Perkasa di Tengah Krisis

Selasa, 21 April 2026 - 17:07 WIB

Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan

Selasa, 21 April 2026 - 15:33 WIB

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan

Berita Terbaru