Tradisi Sakral Lombok Barat Tembus Nasional, Pujawali dan Perang Topat Resmi Masuk 110 Kharisma Event Nusantara 2025

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 5 Desember 2025 - 22:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tradisi budaya Pujawali dan Perang Topat Lingsar resmi terpilih dan masuk dalam daftar 110 Kharisma Event Nusantara (KEN) 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia.

Tradisi budaya Pujawali dan Perang Topat Lingsar resmi terpilih dan masuk dalam daftar 110 Kharisma Event Nusantara (KEN) 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia.

SUMBAWAPOST.com| Lombok Barat-Kabar membanggakan datang dari Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Tradisi budaya Pujawali dan Perang Topat Lingsar resmi terpilih dan masuk dalam daftar 110 Kharisma Event Nusantara (KEN) 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia.

Piagam penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan diserahkan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Lombok, Dr. Ali Muhtasom, pada gelaran prosesi Budaya Pujawali dan Perang Topat di Pura Taman Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (04/12/2025).

Usai menerima penghargaan tersebut, Bupati LAZ menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi Pujawali dan Perang Topat sebagai warisan luhur para leluhur.

Baca Juga :  Wali Kota Bima Aji Man Ultimatum Pejabat Malas: Mundur atau Saya Copot

“Pujawali dan Perang Topat ini sebagai tradisi yang harus kita jaga dan pelihara sebagai generasi penerus, ini warisan leluhur kita. Hal ini mencerminkan bentuk toleransi yang sangat tinggi, ini ada umat hindu dan umat muslim bersatu,” terang Bupati Lobar H. Ahmad Zaini.

Menurutnya, meski bernama ‘Perang Topat’, tradisi ini sejatinya bukan konflik, melainkan simbol kuat persaudaraan dan persatuan.

“Yang masuk Kharisma Event Nusantara (KEN) itu kategorinya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia dan kita hanya mengusulkan. Dan Perang Topat ini masuk di KEN sehingga diakui secara nasional,” ujarnya.

Lebih jauh, Bupati LAZ berharap setiap event budaya yang digelar di Lombok Barat tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga :  BANMUS DPRD NTB Sambangi Lombok Barat, Bedah PAW DPRD hingga Program Rp1 Miliar Per Desa

“Pujawali dan Perang Topat kedepannya kita angkat lebih tinggi lagi. Kita akan kemas dari awal dan bila perlu kita hadirkan Kementerian Agama, MUI dan pengurus-pengurus agama pada level pusat, supaya ini bentuk toleransi yang harus kita pelihara,” tutupnya.

Masuknya Pujawali dan Perang Topat dalam daftar KEN 2025 menjadi pengakuan nasional atas kekuatan budaya Lombok Barat sebagai simbol toleransi, persatuan, sekaligus potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri
Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka
Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal
Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan
Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode
Eceng Gondok Bendungan Batujai Dibidik Jadi Produk Ekspor, Disperindag NTB Dorong Industri Bernilai Tambah
Bendungan Batujai Disiapkan Jadi Hub Seaplane Pertama di Indonesia, Investasi Awal Capai Rp450 Miliar
NTB Raih WTP ke-15 Berturut-turut, Ketua DPRD Isvie Tegaskan Komitmen Kawal Rekomendasi BPK
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:17 WIB

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:37 WIB

Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:22 WIB

Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:42 WIB

Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:15 WIB

Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode

Berita Terbaru