SUMBAWAPOST.com| Mataram-Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) ASN dan Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi NTB di Hotel Lombok Astoria, Kota Mataram, Senin (8/12/2025). Kegiatan strategis ini turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, serta para bupati dan wali kota se-Nusa Tenggara Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur NTB menegaskan komitmennya untuk membenahi sistem kepegawaian di NTB agar benar-benar berbasis meritokrasi dan terbebas dari kepentingan politik.
“Saya ingin dalam sistem kepegawaian kita, orang yang tepat harus berada di tempat yang tepat. Semua harus berkompetisi melalui kinerja, bukan kedekatan politik,” tegasnya.
Gubernur mengungkapkan, sejak awal memimpin NTB, ia secara intens berdiskusi dengan Kepala BKN guna memastikan seluruh langkah reformasi ASN berjalan sejalan dengan ketentuan nasional. Menurutnya, dukungan BKN menjadi faktor penting dalam memperkuat tata kelola kepegawaian di daerah.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan penerapan manajemen talenta di NTB sebagai strategi pengembangan karier ASN yang lebih terarah, adil, dan profesional.
“Mudah-mudahan tahun depan Provinsi NTB bisa menggunakan sistem manajemen talenta. Biayanya lebih murah dan setiap pegawai bisa menentukan sendiri arah kariernya,” ujarnya.
Gubernur berharap sistem tersebut tidak hanya diterapkan di tingkat provinsi, tetapi juga dapat diadopsi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTB dalam dua tahun ke depan.
Selain itu, ia turut mengapresiasi Kepala BKN yang dinilainya sangat memahami dinamika pemerintahan daerah, berkat pengalaman panjang memimpin sejumlah provinsi sebagai Penjabat Gubernur.
“Beliau sangat memahami dinamika daerah. Belum kita berbicara, beliau sudah tahu apa yang kita maksud,” kata Gubernur.
Rangkaian kegiatan Musrenbangkom dan Rakor Kepegawaian ini ditutup dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Barang antara BKN dan Pemerintah Provinsi NTB, yang diharapkan dapat memperkuat sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kepegawaian di daerah.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
