SUMBAWAPOST.com | Dompu- Polemik dugaan manipulasi data tenaga honorer di Kabupaten Dompu terus menghangat. Setelah Ketua DPRD Dompu, Ir. Muttakun, menyuarakan keras soal dugaan permainan data di tubuh BKD dan PSDM, kini Wakil Bupati Dompu Syirajuddin angkat bicara.
Wabup menegaskan bahwa persoalan tenaga honorer yang tidak jelas data dan statusnya memang menjadi masalah serius yang harus dituntaskan. Ia sepakat bahwa dugaan honorer siluman dan manipulasi data harus ditindaklanjuti secara terbuka.
“Memang itu yang jadi persoalannya. Oleh karena itu harus diusut tuntas. Sepakat dengan pihak DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkait penyelesaian masalah honor siluman,” tegas Wakil Bupati Dompu Syirajuddin, Sabtu (20/12/2025) saat dihubungi media ini.
Pernyataan ini menjadi respon resmi pemerintah daerah setelah isu dugaan permainan data honorer menyeruak ke publik. Ketua DPRD Dompu sebelumnya menyoroti tidak adanya sistem database honorer yang dinilai membuka peluang terjadinya manipulasi dalam proses pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.
Wabup menilai, penyelesaian masalah honorer harus menjadi prioritas bersama baik eksekutif maupun legislatif agar proses pendataan hingga pengangkatan honorer menjadi ASN berjalan transparan dan adil.
Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Ir. Muttakun, sebelumnya menegaskan, kondisi ini menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi namun tidak terdata, tersisih, bahkan tergeser oleh honorer baru yang justru lolos lebih awal menjadi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
“Manipulasi data honorer terjadi karena tidak tersedianya sistim database honorer di BKD dan PSDM Kabupaten Dompu,” ujarnya.
“Karena tidak tersedianya sistim database inilah yang memberi ruang dan kesempatan bagi oknum-oknum bermain untuk melakukan manipulasi data bagi tenaga honorer yg diangkat menjadi ASN baik PPPK Penuh Waktu maupun Paruh Waktu,” lanjut Muttakun.
Ia juga menilai, tidak dibuatnya sistem database honorer pada instansi terkait menjadi tanda tanya besar, bahkan terkesan disengaja sehingga memudahkan terjadinya manipulasi data sesuai kepentingan tertentu.
“Sepertinya BKD yg memiliki tupoksi terkait data kepegawaian (Honorer) sengaja untuk tidak membuat sistim database tenaga honorer agar mudah melakukan manipulasi data sesuai kepentingannya,” tegasnya.
Muttakun dengan lantang meminta oknum pelaku manipulasi data diberikan sanksi tegas karena telah merusak proses seleksi dan penetapan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, serta mencoreng citra pemerintahan yang tengah berupaya mewujudkan Dompu Maju.
“Oknum yg terlibat memanipulasi data harus diberi sanksi tegas karena telah merusak proses seleksi, penetapan hingga pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK. Sehingga membuat rusaknya citra pemerintahan saat ini yang ingin mewujudkan Dompu yang Maju,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinan mendalam melihat honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun justru tidak terdata, sementara honorer baru beberapa bulan bahkan sekadar satu tahun bertugas sudah lolos menjadi PPPK.
“Prihatin sekali ketika melihat tenaga honorer yang sudah lama mengabdi kemudian tidak terdata. Terselib serta tersalip oleh honorer yg baru beberapa bulan bahkan baru 1 tahun bertugas sudah lolos menjadi PPPK,” katanya.
Menutup keterangannya, Muttakun menyampaikan bahwa DPRD menunggu penyerahan hasil verifikasi dan validasi (verval). Ia berharap setelah hasil tersebut diberikan, tidak muncul lagi laporan keluhan dari masyarakat.
“Wakil rakyat menunggu penyerahan hasil verifikasi dan validasi (verval). Semoga tidak ada lagi laporan yang masuk dari masyarakat pasca penyerahan hasil verval,” tutupnya.
Terpisah, Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Dompu Arif Munandar dihubungi media ini belum mendapatkan tanggapan hingga Berita ini terbit.
