SUMBAWAPOST.com | Mataram- Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB. Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyerukan gerakan bersama lintas sektor untuk melawan kekerasan berbasis gender yang dinilai masih menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Wakil Gubernur NTB yang akrab disapa Umi Dinda bersama Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, meluncurkan program ‘Voice for Equality: Stop Kekerasan Berbasis Gender’ yang dirangkaikan dengan Dialog Kerja Sama dan Pemetaan Situasi Kebutuhan Layanan Kekerasan Berbasis Gender di NTB.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Rinjani BPSDMD Provinsi NTB, Mataram, Kamis (4/6/2026), itu menjadi momentum memperkuat sinergi berbagai pihak dalam mewujudkan NTB yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Acara tersebut juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor.
Dalam sambutannya, Umi Dinda menyoroti tingginya kerentanan sosial yang masih dihadapi NTB, khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang beririsan dengan persoalan perkawinan anak, stunting, hingga kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, kekerasan berbasis gender bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan keberhasilan pembangunan daerah.
“Isu kekerasan berbasis gender tidak bisa dipisahkan dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu dibutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak agar solusi yang dihasilkan benar-benar berkelanjutan,” ujarnya.
Wagub NTB menegaskan bahwa upaya menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi kelompok rentan.
“Atas nama pemerintah, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Kami percaya bahwa tanpa dukungan berbagai pihak, capaian yang ingin kita raih bersama tidak mungkin dapat terwujud. Saya berharap kita semua memiliki komitmen untuk menjadi duta dalam memerangi kekerasan berbasis gender agar tidak terus terulang,” ujar Indah Dhamayanti Putri.
Umi Dinda juga menekankan pentingnya langkah konkret hingga ke tingkat desa dan dusun melalui penguatan pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta pengembangan sekolah perempuan yang selama ini telah berjalan di berbagai wilayah NTB.
Menurutnya, program-program pemberdayaan tersebut mampu meningkatkan kapasitas perempuan, memperkuat ketahanan mental, serta membangun keberanian dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar.
Tidak hanya itu, Umi Dinda mengajak kaum laki-laki untuk menjadi bagian penting dalam gerakan perlindungan perempuan dan anak dengan menciptakan keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.
“Khususnya para suami yang hadir hari ini, harus mampu melindungi, mencintai, mengayomi, dan memastikan tidak terjadi kekerasan, baik terhadap istri sebagai sosok perempuan maupun terhadap anak-anak perempuan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Misiyah, mengungkapkan fakta memprihatinkan bahwa berdasarkan data statistik, satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan.
Namun demikian, angka tersebut diyakini masih jauh lebih besar karena banyak korban yang memilih diam akibat rasa takut, tekanan sosial, maupun anggapan bahwa kekerasan merupakan aib keluarga.
Menurutnya, dampak kekerasan sangat luas, mulai dari hilangnya rasa aman, terganggunya masa depan korban, hingga meningkatnya risiko kematian akibat perkawinan anak dan rendahnya kualitas kesehatan.
“Kita berkumpul di sini karena percaya bahwa situasi ini harus diubah dan dicarikan jalan keluar. Pertemuan ini merupakan langkah awal untuk menyatukan kekuatan bersama dengan harapan dapat menginisiasi forum multipihak sebagai ruang kolaborasi di Nusa Tenggara Barat,” jelas Misiyah.
Forum multipihak tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, kelompok disabilitas, hingga lembaga adat dan keagamaan dalam memperkuat pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender.
Hal senada disampaikan Project Manager PLAN Indonesia, Kristi Pratiwi. Ia menegaskan program Voice for Equality hadir untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender melalui partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan.
Menurutnya, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia di NTB apabila tidak ditangani secara bersama-sama.
“Capaian utama yang ingin kami dorong adalah organisasi masyarakat sipil dapat bermitra dan berperan aktif dalam mencegah kekerasan berbasis gender. Harapan kami, NTB semakin bebas dari kekerasan berbasis gender, serta angka perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menurun,” ungkap Kristi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi NTB Ahmad Masyhuri, Direktur PPA dan PPO Polda NTB Kombes Pol Ni Made Pujewati, Direktur LPSDM Ririn Hayudiani, Direktur PPK Aprilina Utari, serta Koordinator Program Inspire Sicilia Setiawan. Melalui peluncuran program Voice for Equality, Pemerintah Provinsi NTB bersama para mitra berharap lahir gerakan kolektif yang mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sekaligus memperkuat perlindungan bagi korban di seluruh wilayah NTB.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
