Mataram | SUMBAWAPOST.com- Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KONI NTB) menggelar kegiatan Buka Puasa Bersama di halaman Kantor KONI NTB, Kota Mataram, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus, para sesepuh olahraga, seluruh ketua cabang olahraga (cabor), serta perwakilan masing-masing cabor.
Dalam kesempatan itu, Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, menyampaikan kabar penting terkait agenda besar olahraga daerah. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat, insya Allah dalam waktu dekat, akan menandatangani Surat Keputusan (SK) penetapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028.
“Alhamdulillah, pemerintah pusat insya Allah dalam waktu dekat akan mengeluarkan atau menandatangani SK NTB sebagai tuan rumah,” ujarnya.
Meski demikian, Mori menjelaskan bahwa KONI NTB harus berkompromi terkait sejumlah cabang olahraga yang belum dapat dipertandingkan di NTB karena keterbatasan venue. Untuk itu, sebagian pertandingan akan diserahkan ke DKI Jakarta berdasarkan kesepakatan bersama.
“Kami KONI Provinsi NTB wajib berkompromi. Ada cabor-cabor yang memang tidak bisa kita pertandingkan di NTB karena tidak ada venue-nya, maka sebagian akan kita serahkan ke DKI Jakarta. DKI Jakarta ini sesuai kesepakatan. Jadi tuan rumahnya tetap NTB, tetapi ada pertandingan yang akan dipertandingkan di DKI Jakarta. Ini kesepakatannya seperti itu,” jelasnya.
Ia juga memohon doa dan restu seluruh pihak karena pada Jumat (27/2/2026) pukul 13.30 WIB akan dilakukan perundingan final terkait penetapan tersebut.
“Kami mohon doa dan restu karena besok Jumat pukul 13.30 WIB kami akan melakukan perundingan final,” tambahnya.
Mori berharap cabang-cabang olahraga yang telah dipertahankan, khususnya cabang olahraga prioritas (priority sports), tidak dihapus atau dikurangi. Pasalnya, saat ini pemerintah pusat tengah memfokuskan perhatian pada cabang olahraga Olimpiade.
“Mudah-mudahan cabor-cabor yang sudah kita pertahankan, khususnya cabor prioritas, tidak dihapus atau diminta dikurangi. Karena fokus pemerintah saat ini hanya pada cabor Olympic. Lewat kesempatan ini, mumpung bulan puasa, mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah SWT,” ungkapnya.
NTB pun memasang target ambisius, menembus lima besar nasional melalui cabang-cabang prioritas tersebut.
“Kita berharap cabor-cabor prioritas NTB tetap dipertahankan sehingga keinginan kita untuk menjadi lima besar insya Allah bisa tercapai,” katanya.
Selain PON, Mori juga menyinggung agenda besar lainnya tahun ini, yakni pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Ia berharap ajang tersebut dapat berlangsung sukses, baik dari sisi prestasi maupun penyelenggaraan, meski di tengah berbagai keterbatasan.
“Kita punya agenda besar pelaksanaan Porprov. Mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berlangsung sukses. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan di tengah keterbatasan kita semua,” tutupnya.
Penunjukan NTB-NTT sebagai tuan rumah PON XXII 2028 sebelumnya dipandang sebagai simbol pemerataan pembangunan olahraga ke kawasan timur Indonesia. Namun, keterbatasan infrastruktur memunculkan pertanyaan soal kesiapan teknis.
Terpisah, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, menegaskan dirinya terbuka terhadap skema provinsi penyangga.
“Saya sangat terbuka, tetapi saya tunggu keputusan KONI-nya, baru saya mengeluarkan surat secara resmi mengenai tuan rumah NTT dan NTB dibantu provinsi mana,” ujar Erick kepada awak media di Graha Kemenpora, Rabu (25/2/2026) dalam keterangan yang diterima media ini.
Ia juga menyinggung hasil kerja sama dengan Menteri Dalam Negeri yang telah ditandatangani sebelumnya, termasuk evaluasi fasilitas olahraga di daerah.
“Karena kita tahu dari hasil kerja sama kami dengan Menteri Dalam Negeri yang kemarin sudah ditandatangani, banyak juga fasilitas yang tidak maksimal, termasuk juga fasilitas olahraga. Salah satunya tidak ada venue baru,” sebutnya.
Konsep provinsi penyangga dinilai sebagai opsi realistis. Dalam skema ini, NTB-NTT tetap tuan rumah PON 2028, namun sejumlah cabang olahraga berpotensi digelar di provinsi lain yang memiliki fasilitas memadai.
Erick menegaskan keputusan teknis masih akan dibahas melalui rapat koordinasi nasional bersama KONI.
“Di situlah kita bicara apakah nanti NTT-NTB juga akan bersama KONI mengadakan rakornas untuk juga menambahkan provinsi tertentu sebagai supporting system. Jadi tuan rumahnya tetap NTT-NTB, tetapi provinsi tertentu yang punya fasilitas bisa dipergunakan,” terangnya.
Ia menekankan pentingnya payung hukum sebelum surat resmi diterbitkan.
“Suratnya memang belum saya keluarkan. Kalau mereka sudah (memutuskan), baru saya keluarkan. Karena memang payung hukumnya harus ada. Jangan sampai nanti saya mengeluarkan surat atau menunjuk-nunjuk dari KONI, ternyata nanti secara audit pemerintahan menjadi isu baru ke depannya,” urainya.
Publik kini menanti kepastian teknis penyelenggaraan PON 2028, terutama terkait dampaknya terhadap ekonomi lokal, kesiapan atlet, serta efektivitas skema provinsi penyangga.
Keputusan akhir nantinya akan menjadi penentu apakah NTB-
NTT benar-benar menjadi simbol pemerataan pembangunan olahraga nasional, atau sekadar kompromi atas keterbatasan fiskal dan infrastruktur yang ada.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
