SUMBAWAPOST.com|Mataram- Dinas PUPR-PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan langkah pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut ditandai dengan rapat koordinasi awal Pengelola Teknis BGN yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR-PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya, ST., MT., pada Jumat (6/3/2026).
Rapat koordinasi ini digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus menyiapkan ‘Pasukan Teknis’ yang akan mendampingi pelaksanaan pembangunan gedung negara di wilayah Nusa Tenggara Barat. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mengoptimalkan pendampingan teknis dan administratif pada setiap proyek pembangunan gedung milik negara maupun daerah.
Dalam arahannya, Plt Kadis PUPR-PKP NTB menekankan pentingnya koordinasi yang solid antar tenaga teknis agar setiap proyek pembangunan dapat berjalan sesuai standar teknis dan tata kelola yang berlaku.
“Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dan memastikan pendampingan teknis terhadap pembangunan gedung negara di NTB berjalan optimal. Dengan koordinasi yang baik, setiap proyek diharapkan dapat terlaksana secara tertib, profesional, dan tepat sasaran,” ujar Lalu Kusuma Wijaya.
Rapat yang diikuti para pengelola teknis tersebut juga menjadi forum penyampaian penyesuaian struktur organisasi tim pelaksana koordinasi. Penataan struktur organisasi itu berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR NTB Nomor 55/KPTS/DPUPR/2025.
Dalam struktur baru tersebut, tim pelaksana diperkuat oleh 15 tenaga pengelola teknis, 3 tenaga pembantu, serta 6 tenaga administrasi. Formasi ini diharapkan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan gedung negara di berbagai daerah di NTB.
Selain membahas struktur organisasi, rapat juga menyoroti pentingnya penataan sistem pelaporan kegiatan oleh tenaga teknis di lapangan. Dinas PUPR-PKP NTB mendorong setiap pengelola teknis agar lebih aktif dan tertib dalam menyusun laporan monitoring (F0) secara berkala sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan tata kelola proyek pembangunan.
“Pelaporan monitoring menjadi bagian penting dari pengawasan proyek. Karena itu kami mendorong seluruh tenaga teknis agar disiplin menyusun laporan secara berkala sehingga setiap tahapan pekerjaan dapat terpantau dengan baik,” tambahnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Dinas PUPR-PKP Provinsi NTB juga merencanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) serta program sertifikasi pelatihan bagi calon tenaga teknis baru di seluruh kabupaten/kota di NTB.
Langkah tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa setiap pembangunan bangunan gedung negara harus didukung oleh tenaga profesional yang memiliki sertifikasi kompetensi.
Dengan dukungan tenaga teknis yang profesional serta sistem koordinasi yang kuat, pembangunan gedung negara di NTB diharapkan dapat berjalan lebih tertib, menghasilkan bangunan yang fungsional dan andal, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
