KPU NTB Jajaki Kolaborasi Dengan Dikpora, Pendidikan Demokrasi hingga Data Pemilih Pemula Jadi Fokus Bersama

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 19 Mei 2026 - 17:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kadiv Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi NTB, Bukhari, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara KPU dan Dikpora NTB dalam pemanfaatan data Dapodik sebagai data pembanding untuk memperkuat akurasi data pemilih pemula menjelang pemilu mendatang.

Kadiv Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi NTB, Bukhari, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara KPU dan Dikpora NTB dalam pemanfaatan data Dapodik sebagai data pembanding untuk memperkuat akurasi data pemilih pemula menjelang pemilu mendatang.

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menjajaki kolaborasi strategis dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB dalam berbagai program kepemiluan dan pendidikan pemilih.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan jajaran KPU NTB dengan Kepala Dinas Dikpora NTB, Syamsul Hadi, Selasa (19/5/2026). Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu dan dunia pendidikan dalam membangun kesadaran demokrasi sejak dini.

Kadiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU NTB, Agus Hilman, menyampaikan sejumlah program yang berpotensi menjadi agenda prioritas bersama antara KPU dan Dikpora NTB.

Menurutnya, ruang kerja sama tersebut mencakup pendidikan pemilih dan demokrasi, dukungan terhadap tahapan teknis kepemiluan, penguatan data pemilih pemula, hingga pembangunan zona integritas.

“Program yang dapat dikolaborasikan di antaranya pendidikan pemilih dan demokrasi, tahapan teknis, data pemilih pemula, serta pembangunan zona integritas,” ujarnya.

Sementara itu, Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU NTB, Zuriati, menyoroti pentingnya dukungan Dikpora dalam proses verifikasi ijazah secara faktual yang menjadi bagian dari tahapan teknis pemilu mendatang.

Baca Juga :  KPU NTB Hadiri Launching Indeks Partisipasi Pilkada 2024: Dorong Demokrasi yang Lebih Bermakna dan Partisipatif

Di bidang data pemilih, Kadiv Perencanaan Data dan Informasi KPU NTB, Bukhari, mengungkapkan keinginan KPU untuk memperkuat akurasi data pemilih melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemanfaatan data pokok pendidikan (Dapodik) sebagai data pembanding terhadap data kependudukan yang bersumber dari Dukcapil dan Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya, menegaskan bahwa kolaborasi tidak hanya dapat diwujudkan melalui perjanjian kerja sama formal, tetapi juga melalui program-program yang langsung menyentuh lingkungan sekolah.

Menurutnya, pembangunan dan inovasi tidak semata-mata diukur dari lahirnya program baru, melainkan juga dari kemampuan membangun sinergi lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama.

“Perspektif pembangunan dan inovasi tidak hanya terbatas pada penciptaan program, tetapi juga pada penguatan sinergi lintas sektor,” kata Mars.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Dikpora NTB, Syamsul Hadi, menyambut baik gagasan kolaborasi yang ditawarkan KPU NTB. Ia menilai pendidikan demokrasi bagi pelajar SMA sederajat merupakan kebutuhan penting yang harus terus diperkuat.

Baca Juga :  Dipersilahkan Masuk TPS Usai Cek Daftar Nama, Pemilih di Bima Malah Bacok Ketua KPPS

Menurutnya, lembaga pendidikan merupakan ruang yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak usia muda sehingga membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk KPU.

“Lembaga pendidikan merupakan tempat yang strategis untuk membangun nilai demokrasi sejak dini sehingga membutuhkan sinergi bersama berbagai pihak, termasuk KPU,” ujarnya.

Syamsul juga menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menghadirkan aktivitas yang menumbuhkan budaya demokrasi di lingkungan pendidikan. Karena itu, sekolah-sekolah didorong untuk membangun kolaborasi yang lebih erat dengan KPU.

Salah satu gagasan yang muncul dalam pertemuan tersebut adalah menghadirkan kelas inspirasi demokrasi di sekolah-sekolah bersama KPU. Program ini diharapkan menjadi sarana edukasi yang efektif untuk menghidupkan nilai-nilai demokrasi di kalangan generasi muda.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kadiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU NTB Agus Hilman, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Zuriati, Kadiv Perencanaan Data dan Informasi Bukhari, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya, serta Kabag SDM dan Parhumas Lalu Nizamuddin.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Bupati Bima: Pelantikan Ketua KONI Jadi Momentum Kebangkitan Prestasi Olahraga Kabupaten Bima
dr. H. Irfan Resmi Pimpin KONI Kabupaten Bima, Siap Wujudkan Bima sebagai Lumbung Atlet Berprestasi
Ketua KONI NTB Mori Hanafi Optimistis dr. H. Irfan Mampu Bawa Olahraga Bima Berprestasi di Tingkat Nasional
Mori Hanafi Lantik dr. H. Irfan sebagai Ketua KONI Kabupaten Bima, Siap Cetak Atlet Berprestasi untuk NTB
KUHAP Baru Jadi Sorotan di Rakernas ADVOKAI di Mataram, ICJR Pertanyakan Kewenangan Advokat yang Masih Sebatas Teks
DJ Cantik di Bima Ditangkap Polisi, Diduga Edarkan Sabu dari Rumahnya
Tak Sekadar Jual Produk, HNI Ajak UMKM NTB Naik Kelas Lewat Sertifikasi Halal
Rakernas ADVOKAI 2026 Resmi Dibuka, NTB dan ADVOKAI Kolaborasi Cetak 1.000 Paralegal untuk Indonesia
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 15:34 WIB

Bupati Bima: Pelantikan Ketua KONI Jadi Momentum Kebangkitan Prestasi Olahraga Kabupaten Bima

Sabtu, 6 Juni 2026 - 15:22 WIB

dr. H. Irfan Resmi Pimpin KONI Kabupaten Bima, Siap Wujudkan Bima sebagai Lumbung Atlet Berprestasi

Sabtu, 6 Juni 2026 - 15:17 WIB

Ketua KONI NTB Mori Hanafi Optimistis dr. H. Irfan Mampu Bawa Olahraga Bima Berprestasi di Tingkat Nasional

Sabtu, 6 Juni 2026 - 15:08 WIB

Mori Hanafi Lantik dr. H. Irfan sebagai Ketua KONI Kabupaten Bima, Siap Cetak Atlet Berprestasi untuk NTB

Sabtu, 6 Juni 2026 - 08:22 WIB

KUHAP Baru Jadi Sorotan di Rakernas ADVOKAI di Mataram, ICJR Pertanyakan Kewenangan Advokat yang Masih Sebatas Teks

Berita Terbaru