Wagub NTB Umi Dinda Ungkap Dua Daerah di NTB Zona Merah Stunting, Cek Daerah Mana Aja

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 3 Desember 2025 - 17:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Indah Dhamayanti Putri, mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan untuk semakin memperkuat kolaborasi nyata dalam percepatan penurunan angka stunting di NTB. Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan konsultasi dan koordinasi teknis penanganan stunting menjelang akhir tahun.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Indah Dhamayanti Putri, mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan untuk semakin memperkuat kolaborasi nyata dalam percepatan penurunan angka stunting di NTB. Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan konsultasi dan koordinasi teknis penanganan stunting menjelang akhir tahun.

SUMBAWAPOST.com| Mataram- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan untuk semakin memperkuat kolaborasi nyata dalam percepatan penurunan angka stunting di NTB.

Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan konsultasi dan koordinasi teknis penanganan stunting menjelang akhir tahun yang dihadiri mitra kerja, sebagai bagian dari evaluasi quickwin Provinsi NTB, di Mataram, (03/12/2025).

Dalam paparannya, Umi Dinda memaparkan perkembangan terbaru kondisi stunting di NTB. Dua kabupaten, Lombok Barat dan Sumbawa, telah berhasil masuk zona hijau. Namun, Lombok Timur dan Lombok Utara masih masuk zona merah. Ia menegaskan pentingnya upaya yang lebih diperkuat di kedua daerah tersebut.

“Kita tidak boleh menutup-nutupi data. Dengan mengetahui kondisi sebenarnya, kita bisa bekerja lebih keras untuk memperbaikinya. Daerah yang sudah hijau jangan sampai turun, yang kuning jangan sampai merah, dan yang merah harus berusaha naik,” tegasnya.

Wagub menekankan bahwa penanganan stunting bukan kampanye politik, melainkan gerakan untuk menyelamatkan generasi masa depan NTB, terutama menyongsong Generasi Emas 2045.

Baca Juga :  Keren, IMM Mataram Dapat Apresiasi Dari Kapolresta

Ia menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi berbagai instansi vertikal, termasuk TNI dan Polri, yang telah berperan aktif melalui program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting). Program ini menyediakan intervensi gizi selama 90 hari dengan dukungan dana Rp15.000 per hari. Namun, komitmen besar dari orang tua sangat diperlukan, mengingat rata-rata biaya mencapai sekitar Rp1,3 juta per anak selama intervensi.

Meski demikian, Umi Dinda mengakui biaya tersebut masih memberatkan masyarakat berpenghasilan UMR, sehingga partisipasi masyarakat dan inisiatif komunitas sangat dibutuhkan sebagai solusi berkelanjutan.

“Partisipasi masyarakat adalah kunci karena kita tidak bisa memastikan seberapa besar keberpihakan anggaran setiap tahunnya,” ujarnya.

Wagub juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan lintas sektor dalam penanganan stunting. Tidak cukup hanya dari sisi kesehatan, tapi juga pendidikan, ekonomi keluarga, dan lingkungan sosial menjadi faktor penting keberhasilan program. Pendekatan berbasis spasial juga dianggap krusial agar intervensi lebih tepat sasaran.

Baca Juga :  Dana Siluman Rp1,8 Miliar Dikembalikan DPRD NTB Bukan Amal Jariah, Jaksa Jadikan Bukti, Petinggi Pemprov Masuk Radar

Ia mengapresiasi kerja keras BKKBN, Dinas Kesehatan, organisasi wanita, dan lembaga pendamping yang terus hadir di lapangan. Seragam yang dikenakan peserta dikatakannya sebagai simbol komitmen untuk mendampingi para ibu dan anak di daerah terpencil.Umi Dinda juga menyinggung kisah-kisah nyata di lapangan, seperti ibu yang menjalani peran sebagai orang tua tunggal atau kondisi keluarga yang tidak ideal. Ia menegaskan pemerintahan hadir untuk membantu, namun tanggung jawab utama tetap pada keluarga.

Ia berharap peran ayah semakin aktif untuk mendukung istri dan anak-anaknya.Di penghujung sambutannya, Wagub mengajak seluruh pihak tak cepat puas dengan pencapaian saat ini.

“Kita harus terus kejar standar lebih baik, bukan hanya memenuhi target nasional, tapi menjadi provinsi yang mampu menunjukkan kemajuan lebih cepat,” tutupnya.

Memasuki bulan Desember, waktu untuk evaluasi program tahun berjalan sangat terbatas. Oleh karena itu, seluruh rencana program penurunan stunting 2025 harus segera dipastikan kesiapan dan tindak lanjutnya.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Sumber Berita: https://Umi%20Dinda,

Berita Terkait

Pajak Motor di Atas 150 CC di NTB Naik Mulai 1 Oktober 2026, Ini Besarannya
MotoGP Mandalika Tak Boleh Cuma Ramai Saat Balapan, Wagub NTB Dorong Ekonomi Bergerak Sepanjang Tahun
HMI Cabang Dompu Desak Distanbun Buka Data Penerima Alsintan, Soroti Kelompok Tani Fiktif
Musyafirin Tolak Mundur dari PDIP, Tetap Jadi Komisaris Bank NTB Syariah, Rachmat Hidayat Pastikan Dipecat
Anggaran Rehab GOR Turide Mataram untuk PON 2028 Dinolkan DPR RI, Mori Hanafi: Sudah Dinolkan
BPR NTB Resmi Bertransformasi Jadi BPRS, Gubernur Iqbal Sebut Babak Baru Ekonomi Syariah
Perda Pajak NTB Diubah, Gubernur Iqbal Tekankan PAD Adaptif dan Ramah Investasi
Dua Raperda NTB Jadi Perda, Gubernur Iqbal Instruksikan Perangkat Daerah Segera Tindak Lanjut
Berita ini 58 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 1 Oktober 2026 - 22:19 WIB

Pajak Motor di Atas 150 CC di NTB Naik Mulai 1 Oktober 2026, Ini Besarannya

Kamis, 1 Oktober 2026 - 21:13 WIB

MotoGP Mandalika Tak Boleh Cuma Ramai Saat Balapan, Wagub NTB Dorong Ekonomi Bergerak Sepanjang Tahun

Kamis, 1 Oktober 2026 - 20:48 WIB

HMI Cabang Dompu Desak Distanbun Buka Data Penerima Alsintan, Soroti Kelompok Tani Fiktif

Kamis, 1 Oktober 2026 - 14:00 WIB

Musyafirin Tolak Mundur dari PDIP, Tetap Jadi Komisaris Bank NTB Syariah, Rachmat Hidayat Pastikan Dipecat

Rabu, 30 September 2026 - 19:20 WIB

Anggaran Rehab GOR Turide Mataram untuk PON 2028 Dinolkan DPR RI, Mori Hanafi: Sudah Dinolkan

Berita Terbaru