Polres Dompu Bungkam Soal Laporan Dugaan Ijazah Palsu Oknum Anggota DPRD Dompu

Avatar

- Jurnalis

Senin, 30 Juni 2025 - 02:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Dompu – Dugaan penggunaan ijazah palsu kembali mencuat, kali ini menjerat salah satu anggota DPRD Dompu terpilih dari Partai Bulan Bintang (PBB) berinisial Erw. Laporan resmi terhadap Erw telah dilayangkan oleh LSM Fokus Untuk Keadilan dan Transparansi (FKT) Provinsi NTB ke Polres Dompu sejak 24 April 2024 lalu.

Kasus ini mendapat sorotan publik setelah Front Pemerhati Sosial (FPS) NTB turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda NTB. Dalam aksinya, mereka mendesak agar Polda NTB ikut mengawasi ketat penanganan kasus tersebut di Polres Dompu. FPS NTB khawatir proses hukum yang lamban akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penyidik Reskrim Polres Dompu.

Baca Juga :  Segera Akan Diaudit BPK, Ketua KPU NTB Tekankan Hal Ini Kepada KPU Kabupaten Kota

Sayangnya, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak kepolisian. Saat dikonfirmasi media ini, Kasi Humas Polres Dompu, Zuharis, mengaku belum mengetahui adanya laporan tersebut.

“Nanti saya tanyakan dulu soalnya saya belum tahu laporan itu,” ujarnya singkat saat dihubungi pada Sabtu (22/6).

Upaya untuk meminta keterangan lebih lanjut dari Kasat Reskrim Polres Dompu, Ramli, juga tidak membuahkan hasil. Pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp belum mendapat respons.

Baca Juga :  Dua Tersangka Korupsi Dana Desa Rp505 Juta di Loteng Dilimpahkan ke Kejari Praya

Media ini kembali mencoba menghubungi Kasi Humas Zuharis pada Senin pagi (30/06) untuk menanyakan hasil pengecekan terkait laporan tersebut, namun belum juga mendapat balasan hingga berita ini dipublikasikan.

Kasus ini terus menjadi sorotan publik, yang kini menanti langkah tegas dan transparan dari Polres Dompu dalam menangani dugaan serius ini demi menjaga marwah lembaga legislatif serta integritas proses pemilu daerah.

 

Berita Terkait

Kasus BGN Belum Tuntas, KAHMI NTB Minta Prabowo Tekan Tombol ‘Pause’ Program MBG
Viral Isu Istri dan Ipar Dapat Jabatan Strategis, Wali Kota Bima Aji Man Buka Suara
IKA MT Al-Kahfi FKIP Unram Kembali Gelar Olimpiade Matematika ke-4 se-Bali Nusra, Pendaftaran Resmi Dibuka
10 Ribu Rumah BSPS untuk NTB, Wagub Umi Dinda Ingatkan: Data Harus Valid, Bantuan Tak Boleh Nyasar
Puluhan Tahun Organisasi Internasional Masuk NTB, Gubernur Iqbal Beberkan Penyebab Kemiskinan Belum Turun Signifikan
NGO Spanyol 8 Tahun Dampingi NTB, Jangkau 1.200 Keluarga dan Puluhan Sekolah Setiap Tahun
Kangkung Lombok Diproyeksikan Jadi Ikon Agrowisata dan Produk Unggulan Berkelas Nasional
DPKP NTB Gandeng Kemenkum Perkuat Perlindungan Indikasi Geografis Kangkung Lombok
Berita ini 167 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 5 Juli 2026 - 15:49 WIB

Kasus BGN Belum Tuntas, KAHMI NTB Minta Prabowo Tekan Tombol ‘Pause’ Program MBG

Sabtu, 4 Juli 2026 - 22:15 WIB

Viral Isu Istri dan Ipar Dapat Jabatan Strategis, Wali Kota Bima Aji Man Buka Suara

Jumat, 3 Juli 2026 - 16:08 WIB

IKA MT Al-Kahfi FKIP Unram Kembali Gelar Olimpiade Matematika ke-4 se-Bali Nusra, Pendaftaran Resmi Dibuka

Jumat, 3 Juli 2026 - 16:05 WIB

10 Ribu Rumah BSPS untuk NTB, Wagub Umi Dinda Ingatkan: Data Harus Valid, Bantuan Tak Boleh Nyasar

Jumat, 3 Juli 2026 - 15:45 WIB

Puluhan Tahun Organisasi Internasional Masuk NTB, Gubernur Iqbal Beberkan Penyebab Kemiskinan Belum Turun Signifikan

Berita Terbaru