SUMBAWAPost, Mataram – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB Muhammad Khuwailid menekankan beberapa hal soal tranparansi laporan ke ke uangan.
Ia meminta kepada seluruh pengelola keuangan lingkup KPU se NTB untuk disiplin dalam mengelola keuangan, baik itu anggaran APBN ataupun APBD. Hal ini disampaikan pada acara Sosialisasi Keputusan KPU No.1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum di Mataram.
“Tahun ini kita akan menerima audit dari BPK”, imbuhnya.
KPU Provinsi yang turun monitoring ke kabupaten/kota kemarin itu dalam rangka persiapan untuk audit dari BPK
“Jadi kita semua tidak hanya sampai pada kelengkapan berkas mempersiapkannya, tetapi sampai dengan kebenarannya,” sambung Khuwailid.
Lebih lanjut dirinya mengingatkan bahwa soal tata kelola dan pertanggungjawaban, dari segi perencanaan harus di tata.
Contohnya kemarin sudah diberikan anggaran untuk perekrutan badan ADHOC, hasil teman-teman itu terjadi disparitas.
“Pesan saya, seluruh jajaran Sekretaris dan pasukannya dicek, dipastikan, bahwa rencana yang sudah direncanakan itu dimonitoring juga, tegasnya.
Diakhir sambutan Ia juga menyinggung soal kedisiplinan. “Disiplin itu soal tindakan walaupun kita ketahui jika tidak dilaksanakan, ya itu tidak akan selesai,’ tutupnya
