PDB NTB Anjlok, Senator Mirah Soroti Ketergantungan pada Tambang: Diversifikasi Ekonomi Jadi Kebutuhan Mendesak

Avatar

- Jurnalis

Senin, 2 Juni 2025 - 14:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram –Anggota DPD RI Dapil NTB Mirah Midadan Fahmid menyoroti kondisi perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menunjukkan tren mengkhawatirkan pada awal tahun 2025. Senin (2/06).

Pertumbuhan Ekonomi NTB dari Kacamata Mirah Midadan Fahmid

Jika ditelaah secara regional antar provinsi, NTB menduduki peringkat ke-dua dengan laju pertumbuhan (yoy) terendah yakni sebesar -1,47 persen di atas Papua Tengah (-25,53%). Selain dua provinsi itu, seluruh provinsi memiliki laju pertumbuhan yang bernilai positif. LANTAS?

Mengapa PDB NTB Anjlok?

Distribusi Produk Domestik Bruto
(PDB) NTB sangat terkonsentrasi dengan kegiatan pertambangan.

Titik permasalahan terjadi pada laju pertumbuhan sektor tambang tersebut. Walaupun pertanian dengan distribusi terbesar melaju sebesar 10,28 persen, namun pertumbuhan sektor pertambangan terkontraksi sangat dalam mencapai -30,14 persen menjadikan ekonomi NTB secara agregat terkontraksi signifikan.

Ekspor Tambang Turun Drastis

Hal ini juga sejalan dengan ekspor tambang NTB yang turun drastis.
Pada Februari 2024, ekspor tambang masih mencapai 229,89 juta dolar AS, namun pada Januari dan Februari 2025 tercatat nol, atau turun 100 persen. Ini mencerminkan dampak langsung dari turunnya produksi dan belum adanya penjualan akibat proses transisi dan kehati-hatian dalam pengoperasian smelter.

Ada Apa dengan sektor Tambang di NTB Triwulan I ?

Baca Juga :  Bukan ke Mataram Lagi! Dua RS di Sumbawa Siap Tangani Jantung, Stroke, dan Ginjal Mulai 2026

Laporan BPS 2025 menyebutkan bahwa terjadi penurunan produksi konsentrat dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Hal ini terjadi karena PT Amman Mineral Internasional Tbk, tambang terbesar di NTB, berpindah dari fase penambangan bijih berkadar tinggi di Fase 7 ke fase berikutnya (Fase 8) yang sebagian besar masih berisi batuan penutup dan bijih berkadar rendah.

Dampaknya cukup besar yakni:
Produksi tembaga turun 62 persen menjadi 37 juta pon
Emas turun 81 persen menjadi 32.340 ons, Konsentrat turun 554 persen menjadi 79.741 metrik ton kering

Selain itu, tidak ada penjualan pada triwulan 1-2025 – karena perusahaan memilih pendekatan hati-hati dalam proses awal pengoperasian smelter demi menjaga keselamatan.

Senator Mirah Dorong Solusi Pemprov NTB Terkait PDB Anjlok

Melihat kondisi ini, Senator Mirah Midadan Fahmid mendesak Pemerintah Provinsi NTB segera mengambil langkah serius dalam menyikapi ketergantungan ekonomi terhadap sektor tambang.

Berikut empat langkah strategis yang disampaikan oleh Senator Mirah:

1. Diversifikasi Ekonomi Menjadi Urgent Dilakukan

Ketergantungan yang tinggi pada sektor tambang membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi produksi dan harga komoditas. Oleh karena itu, NTB perlu mendorong pengembangan sektor lain seperti pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan agar lebih tahan terhadap guncangan eksternal dan mampu menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Baca Juga :  Skandal Suap DPD RI: Dua Senator NTB Diduga Kecipratan Dollar Haram, Pemuda NTB Kepung Kantor DPD di Mataram

2. Menyusun Kebijakan Sektor Ekonomi Non-Ekstraktif

Sudah seharusnya Pemprov NTB melakukan pemetaan potensi, penguatan UMKM, dan pengembangan industri hijau. Karena hal ini menjadi strategi kunci dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan tahan terhadap gejolak komoditas.

3. Perlunya Pengelolaan Ecological Fiscal Transfer (EFT)

Penerapan Ecological Fiscal Transfer (EFT) menjadi strategi potensial bagi NTB dalam mendiversifikasi ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan. Melalui insentif fiskal berbasis kinerja pengelolaan lingkungan, EFT memungkinkan transfer anggaran dari pemerintah pusat hingga ke desa. Skema ini dapat dilakukan melalui empat model transfer fiskal antara provinsi, kabupaten, dan desa serta alokasi berbasis kinerja OPD daerah.

4. Melalui Pengelolaan DBH SDA Minerba

Anggaran DBH SDA Minerba NTB tahun 2024 yang mencapai 35 persen dan total DBH mencerminkan tingginya ketergantungan fiskal terhadap sektor tambang. Namun, dana ini berpotensi menjadi modal awal diversifikasi ekonomi ke sektor non-tambang seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM, guna membangun struktur ekonomi NTB yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Mendorong Pemprov NTB segara transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh menghadapi dinamika global,”tutup senator Mirah Midadan Fahmid.

 

 

Berita Terkait

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub NTB Umi Dinda Luncurkan Voice for Equality
NTB Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub Umi Dinda Serukan Gerakan Bersama Melawan Kekerasan Gender
NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Sorot Absennya Kepala Kemenag dan Minimnya Data Kasus
NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Dorong Lombok Tak Hanya Jadi Pulau Seribu Masjid, Tapi Juga Pulau Seribu Perlindungan Perempuan dan Anak
Ketua DPRD Isvie Nyatakan Darurat Kekerasan Seksual di NTB, Ancam Dorong Penutupan Ponpes dan Lembaga Pendidikan Bermasalah
NTB Jadi Tuan Rumah Ajang Internasional IYTA 2026, Wagub Umi Dinda Dorong Anak Muda Tembus Panggung Dunia
Wagub NTB Dukung Duta Pendidikan Indonesia 2026, Generasi Muda Diminta Jadi Agen Perubahan Pendidikan
Kabar Baik untuk Sumbawa, Proyek SPAM Hadirkan 1.516 Sambungan Rumah Baru, 6.064 Warga Jadi Penerima Manfaat
Berita ini 77 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 21:53 WIB

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub NTB Umi Dinda Luncurkan Voice for Equality

Kamis, 4 Juni 2026 - 21:40 WIB

NTB Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub Umi Dinda Serukan Gerakan Bersama Melawan Kekerasan Gender

Kamis, 4 Juni 2026 - 20:31 WIB

NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Sorot Absennya Kepala Kemenag dan Minimnya Data Kasus

Kamis, 4 Juni 2026 - 18:29 WIB

NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Dorong Lombok Tak Hanya Jadi Pulau Seribu Masjid, Tapi Juga Pulau Seribu Perlindungan Perempuan dan Anak

Kamis, 4 Juni 2026 - 17:18 WIB

Ketua DPRD Isvie Nyatakan Darurat Kekerasan Seksual di NTB, Ancam Dorong Penutupan Ponpes dan Lembaga Pendidikan Bermasalah

Berita Terbaru