Panwaslu Asakota Sosialisasi dan Bentuk Kampung Pengawasan Partisipatif

Avatar

- Jurnalis

Minggu, 25 Agustus 2024 - 09:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPost, Bima – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Asakota, Kota Bima menggelar sosialisasi sosialisasi pengawasan partisipatif pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima 2024.

Sosialisasi yang digelar di aula kantor Kecamatan Asakota, pada Minggu, 25 Agustus 2024 tersebut juga dirangkaikan dengan membentuk kampung pengawasan partisipatif di Kecamatan Asakota.

Sosialisasi yang menghadirkan Camat Asakota Suryadin SH sebagai narasumber itu, dihadiri oleh Ketua Panwaslu Asakota, M. Akbar, S.Sos, Anggota Deden Solihin SH dan Syamsidar S.Pd serta puluhan orang dari berbagai latar belakang yang merupakan pengawas partisipatif.

Baca Juga :  Dipangkas Rp500 Miliar, Bupati Sumbawa Putar Otak Kejar Proyek Nasional Demi Ekonomi Rakyat dan Lapangan Kerja

Anggota Panwaslu Asakota, Syamsidar mengatakan sebagai penyelenggara Pemilu yang melakukan pengawasan, pihaknya perlu bekerja sama dengan masyarakat yang terlibat dalam kelompok pengawas partisipatif.

“Bawaslu akan melakukan penanganan pelanggaran jika adapun,” katanya.

Ia mengaku saat ini pihaknya telah membentuk kampung pengawas partisipatif Pilkada. Kampung pengawasan yang berada di Kelurahan Ule tersebut diberi nama Sori Kempa.

“Pembentukan Kampung Pengawasan ini sangat perlu dan penting. Salah satunya untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran di Pilkada, seperti money politik,” ujarnya.

Baca Juga :  Hendak Mutasi-Rotasi Ketika Pilkada, Pj Walkot Bima Dilaporkan ke Kemendagri

Ia berharap kampung pengawasan yang diisi oleh pengawas partisipatif dari kalangan pendidik, mahasiswa dan tokoh pemuda itu diharapkan juga memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan tim sukses peserta Pilkada.

“Kami harapkan juga, pengawas partisipatif juga intens memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih untuk mensukseskan Pilkada yang jurdil, aman dan bebas dari money politik dan politisasi SARA,” harap Syamsidar.

Berita Terkait

Diduga Telantarkan Istri Usai Jadi Ajudan Bupati, Polisi di Bima Sepakat Cerai Usai Disidang
Hardiknas 2026, Guru PPPK Paruh Waktu NTB di Era Iqbal-Dinda Dapat Insentif Rp500 Ribu
Dipaksakan dan Tak Sah, Subhan Bongkar Dugaan Kejanggalan Muscab PPP Dompu
PPP NTB Bergejolak, Marga Harun Sebut Muscab Dompu Tak Sah dan Bermasalah
Iqbal Libatkan Buruh di ‘Dapur Perda’, Skema PMI Disiapkan Putus Kemiskinan, Umi Dinda Ingatkan Ini
NTB ‘Sesak Napas,’ Badko HMI Bali-Nusra Bongkar Ketimpangan di Balik Mimpi Makmur Mendunia
Polisi di Bima Diduga Telantarkan Istri, Ajukan Cerai Usai Jadi Ajudan Bupati
Rinjani 100 Siap Digelar, 2.275 Pelari dari 38 Negara Bakal Taklukkan Gunung Rinjani
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 2 Mei 2026 - 20:57 WIB

Diduga Telantarkan Istri Usai Jadi Ajudan Bupati, Polisi di Bima Sepakat Cerai Usai Disidang

Sabtu, 2 Mei 2026 - 14:23 WIB

Hardiknas 2026, Guru PPPK Paruh Waktu NTB di Era Iqbal-Dinda Dapat Insentif Rp500 Ribu

Sabtu, 2 Mei 2026 - 13:55 WIB

Dipaksakan dan Tak Sah, Subhan Bongkar Dugaan Kejanggalan Muscab PPP Dompu

Sabtu, 2 Mei 2026 - 12:32 WIB

PPP NTB Bergejolak, Marga Harun Sebut Muscab Dompu Tak Sah dan Bermasalah

Jumat, 1 Mei 2026 - 18:48 WIB

Iqbal Libatkan Buruh di ‘Dapur Perda’, Skema PMI Disiapkan Putus Kemiskinan, Umi Dinda Ingatkan Ini

Berita Terbaru