NTB Kembangkan Blue Carbon di Lombok Timur, Kadis Kelautan Minta TERANGI Lakukan Survei Konservasi

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 10 Februari 2026 - 16:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, S.T., M.Si., menerima kunjungan Yayasan TERANGI di Mataram, membahas pengembangan program blue carbon di Lombok Timur.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, S.T., M.Si., menerima kunjungan Yayasan TERANGI di Mataram, membahas pengembangan program blue carbon di Lombok Timur.

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muslim, S.T., M.Si., menerima kunjungan Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI) pada Selasa, 10 Februari 2026. Pertemuan tersebut membahas konsultasi dan koordinasi terkait pengembangan program blue carbon di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam pertemuan itu, Kadis Kelautan NTB memberikan arahan agar Yayasan TERANGI terlebih dahulu melakukan survei di kawasan konservasi sebagai langkah awal sebelum membangun kerja sama lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah. “Kami mengarahkan agar dilakukan survei di kawasan konservasi sebagai langkah awal membangun kerja sama dengan Pemerintah Daerah,” ujar Muslim.

Baca Juga :  Investor Bidik Harta Karun Tuna NTB, Pelabuhan Soroadu Dompu Disiapkan Jadi Pusat Perikanan Baru

Meski kerja sama masih berada pada tahap awal, ia berharap program yang dirancang memiliki arah yang jelas dan fokus pada segmen-segmen strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Muslim menegaskan pentingnya pemahaman komprehensif terkait rencana pengembangan blue carbon, termasuk mekanisme pelaksanaan, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta manfaat ekologis dan ekonominya bagi daerah.

“Pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme, peluang, dan manfaat blue carbon sangat penting sebagai dasar menyiapkan dukungan kebijakan dan langkah teknis agar implementasinya efektif,” jelasnya.

Menurutnya, kesiapan pemerintah daerah dalam memahami konsep blue carbon akan menentukan arah dukungan kebijakan, fasilitasi, serta penguatan teknis dalam pelaksanaannya di lapangan.

Baca Juga :  DKP NTB Susun Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Hiu Paus Teluk Saleh, Perkuat Sinergi Lindungi Spesies Langka

Pemerintah Provinsi NTB juga menyatakan kesiapan untuk mendukung serta membangun kerja sama dengan NGO dan mitra pembangunan lainnya. Hal ini dilakukan guna memastikan program yang dijalankan selaras dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah pesisir, khususnya di Lombok Timur.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, NGO, dan pemangku kepentingan terkait, diharapkan terbangun komitmen kuat dalam mendukung terwujudnya ekonomi biru (blue economy) Indonesia yang berkelanjutan, sebagaimana arah kebijakan yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat, Ketua Satgas NTB Ingatkan Mitra dan Yayasan
3 Ahli Nilai Postingan Badai NTB Tak Langgar Pencemaran Nama Baik
Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat Mendadak, BGN Diminta Bongkar Tata Kelola SPPG
Musda V Demokrat NTB Ditunda, 18 September Batal Digelar, Ini Alasannya
DPP Terbitkan Surat Musda Demokrat NTB, Dijadwalkan 18 September
Dugaan Perselingkuhan Anggota DPRD Dompu Masuk Ranah Partai, Bisa Berujung PAW
Daun Kelor Mengubah Nasib Anak Pelosok Dompu hingga Tembus Pasar Internasional
Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun, DPMPTSP Dorong Ekonomi Tak Lagi Bergantung Tambang
Berita ini 38 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 13:40 WIB

Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat, Ketua Satgas NTB Ingatkan Mitra dan Yayasan

Minggu, 13 September 2026 - 20:13 WIB

3 Ahli Nilai Postingan Badai NTB Tak Langgar Pencemaran Nama Baik

Minggu, 13 September 2026 - 19:56 WIB

Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat Mendadak, BGN Diminta Bongkar Tata Kelola SPPG

Minggu, 13 September 2026 - 16:31 WIB

Musda V Demokrat NTB Ditunda, 18 September Batal Digelar, Ini Alasannya

Minggu, 13 September 2026 - 14:14 WIB

DPP Terbitkan Surat Musda Demokrat NTB, Dijadwalkan 18 September

Berita Terbaru

Tiga Ahli Yang Dihadirkan Tim Advokat Bersama Badai NTB Saat Mengikuti Persidangan Kasus ITE di Pengadilan Negeri Raba Bima, Jumat (11/9/2026).

Hukum & Kriminal

3 Ahli Nilai Postingan Badai NTB Tak Langgar Pencemaran Nama Baik

Minggu, 13 Sep 2026 - 20:13 WIB