Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bawah kepemimpinan Gubernur H. Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) meluncurkan program Desa Berdaya sebagai strategi besar menuju Misi nol Kemiskinan Ekstrem di Bumi Gora. Program ini menargetkan 7.225 Kepala Keluarga (KK) untuk keluar dari jerat kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, dan pendidikan di tingkat desa.
SUMBAWAPOST.com, Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya, sebuah inisiatif unggulan yang dirancang untuk membangun kemandirian desa dan memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Yusron Hadi, S.T., M.T., menegaskan pentingnya komunikasi publik dan transparansi sebagai kunci keberhasilan program tersebut.
“Desa Berdaya bukan sekadar proyek, tetapi kanal sinergi lintas sektor yang menyalurkan berbagai program pembangunan langsung ke desa. Seluruh hasil verifikasi lapangan akan dibuka transparan agar publik mengetahui sejauh mana kemajuan program ini,” ujar Yusron dalam kegiatan Bincang Kamisan di UPT Layanan Digital, Kompleks Kantor Gubernur NTB. Kamis 23 (23/10/2025).
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi fondasi penting agar masyarakat ikut mengawal jalannya program. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan seluruh proses pendataan dan pemetaan potensi desa rampung pada akhir tahun 2025.
Dengan dukungan lintas pihak pemerintah, swasta, akademisi, hingga komunitas Program Desa Berdaya diharapkan menjadi fondasi kuat menuju NTB tanpa kemiskinan ekstrem dan desa yang mandiri secara ekonomi dan sosial.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) NTB, Lalu Hamdi, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa Desa Berdaya merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun pusat pertumbuhan ekonomi berbasis desa.
“Program ini difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan, mewujudkan kemandirian pangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Menurut Lalu Hamdi, program ini dikembangkan melalui dua pendekatan utama yakni Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif. Pendekatan tematik mencakup 1.166 desa dan kelurahan di seluruh NTB dengan fokus penguatan potensi sesuai tema seperti pertanian, pariwisata, kesehatan, dan lingkungan. Sedangkan pendekatan transformatif menyasar 106 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi, di mana tahap pertama tahun 2026 akan mengintervensi 40 desa dan mendampingi sekitar 7.225 kepala keluarga.
“Pendamping desa menjadi ujung tombak. Mereka tidak hanya mendata, tetapi juga mengedukasi dan mendampingi keluarga miskin agar menemukan potensi usaha yang sesuai. Dua tahun ke depan, kami ingin keluarga miskin ekstrem benar-benar keluar dari garis kemiskinan,” tegasnya.
Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menambahkan bahwa Desa Berdaya merupakan platform integratif yang menyatukan seluruh program pembangunan lintas sektor mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga mitra swasta.
“Program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga pada proses graduasi, yakni transisi keluarga miskin dari kondisi rentan menuju kemandirian sosial dan ekonomi,” jelasnya.
Iswandi menyebutkan, program Desa Berdaya dibangun di atas empat pilar utama yakni perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan digitalisasi desa, Pemprov NTB ingin memastikan setiap intervensi pembangunan tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.
