SUMBAWAPOST.com | Bima- Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram kembali dikeluhkan masyarakat di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Kondisi ini mendapat sorotan dari Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Abdul Ra’uf, yang meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurut Abdul Ra’uf, keluhan terkait sulitnya memperoleh gas elpiji subsidi terus disampaikan masyarakat, baik saat dirinya melaksanakan kegiatan reses maupun melalui pesan pribadi di media sosial.
“Keluhan kelangkaan gas elpiji disampaikan langsung oleh masyarakat saat kegiatan reses, dan bahkan masyarakat menyampaikan melalui pesan pribadi (inbox) messenger facebook,” ujar Anggota DPRD NTB, Abdul Ra’uf dalam keterangan yang diterima media, Rabu (10/6/2026).
Ia menilai persoalan kelangkaan elpiji subsidi bukan hal baru. Hampir setiap tahun masyarakat dihadapkan pada masalah yang sama, mulai dari sulitnya mendapatkan tabung gas hingga harga yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Persoalan tersebut, kata dia, menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga dalam beberapa pekan terakhir.
“Masyarakat mengeluhkan ketersediaan gas yang sering langka di tingkat pengecer, bahkan harga jualnya kerap melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Harga jual antar 30 – 50 ribu rupiah,” bebernya.
Keluhan serupa juga ditemuinya di berbagai desa dan kelurahan yang dikunjungi selama masa reses. Warga mengaku kesulitan memperoleh gas elpiji 3 kilogram yang merupakan kebutuhan pokok rumah tangga.
“Keluhan yang sama juga banyak saya terima melalui inbox dan komunikasi langsung dari masyarakat. Karena itu, persoalan ini harus segera mendapatkan perhatian serius,” ujar Abdul Ra’uf.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Abdul Ra’uf mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur NTB agar persoalan kelangkaan elpiji segera menjadi perhatian pemerintah provinsi bersama pihak terkait.
Ia pun mengapresiasi langkah cepat Gubernur NTB yang telah melakukan komunikasi dengan Pertamina dan Patra Niaga sekitar dua pekan lalu guna memastikan kondisi pasokan elpiji subsidi di daerah.
“Alhamdulillah, Pak Gubernur merespons dengan sangat baik. Beliau bahkan telah berkoordinasi dengan Pertamina dan Patra Niaga untuk memastikan kondisi ketersediaan stok,” bebernya.
Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, diperoleh informasi bahwa tidak ada pengurangan kuota elpiji subsidi untuk wilayah NTB. Karena itu, menurut Abdul Ra’uf, persoalan yang terjadi diduga berkaitan dengan tata kelola dan pengawasan distribusi di lapangan.
“Pak Gubernur menjamin bahwa tidak ada pengurangan kuota gas elpiji untuk daerah kita,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa yang perlu dibenahi saat ini adalah sistem distribusi agar benar-benar tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Untuk itu, Abdul Ra’uf mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar lebih aktif melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi elpiji subsidi, mulai dari tingkat agen hingga pangkalan.
“Pengawasan yang ketat dinilai penting untuk mencegah terjadinya penimbunan, permainan harga, maupun distribusi yang tidak sesuai peruntukan,” beber Abdul Ra’uf, Anggota DPRD NTB Dapil VI yang meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu.
Politisi Partai Demokrat tersebut juga meminta para kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk tidak tinggal diam terhadap persoalan yang terus berulang setiap tahun tersebut.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat distribusi yang tidak tertib,” pungkasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, terutama kebutuhan energi rumah tangga yang sangat dibutuhkan masyarakat kecil.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
