Seorang pemikir politik Theodore Putih berkata “banjir uang yang mengalir dalam politik adalah merusak demokrasi”.
Secara historical menampakkan kian wajah kepemimpinan tokoh politik yang menjadi icon kegagalan kekuasaan dalam memahami penerapan sistem demokrasi secara ideal hingga, menjadikan diri mereka begitu anti terhadap sistem demokrasi. Begitu banyak elit-elit politik dan para mafia, sebut saja korporat, oligarki dan elit borjuasi, mereka demikian menjadi bayang-bayang penghancur nilai luhur demokrasi.
Walau demokrasi dasarnya tercipta atas mayoritas namun relatif waktu kaum minoritas, korporat dan elit-elit borjuasi begitu determinan/dominan menentukan arah bandul diatas penyebaran dan mengakarnya kapital mereka dalam sistem politik yang cenderung mengeksploitasi nilai luhur demokrasi.
Penetrasi penyebaran kapital para konglomerat elit-elit borjuasi terhadap elit politis sebagai modal cost politik dalam bingkai perjanjian (pinjam-balik modal) sungguh melucuri nilai luhur demokrasi. Hingga demokrasi hanya sebatas prosedur formal saja. Kondisi realitas praktik para elite politik di negri ini begitu selaras dalam buku, Republic Lost, dan Dark Dark Money. Sosok Lawrence Lessing menjelaskan bagaimana sekelompok miliarder telah membentuk dan memutar balikkan politik Amerika.
Pemilu yang diartikan dalam citra pesta rakyat tiada artinya bagi idealistis ditengah kerumunan para pedagang dan pembeli hingga menjadikan situasi pemilu hanya ruang pasar obral hak pilih terhadap elite politik
Para elit politik menjadi pelaku utama dalam sistem demokrasi yg kian momen pemilu menjelma hadir membodohi rakyat, atas nama demokrasi, segala taktik politik dimainkan ditengah sosial hingga berbagai macam pembodohan lebih-lebih nilai luhur demokrasi ia lacuri. Praktik Elit Politik bukan tak menyisakan duka dan luka yang bukan hanya pada rakyat pemilihnya, tetapi “proses politik” justru telah meninggalkan “borok demokrasi” dengan perilaku money politik dan ongkos politik / jual beli partai dengan mahar yang fantastis. Demokrasi terbuka, sepertinya salah dipahami yang berakibat bahwa politik hanya membincangkan tentang kalah dan menang tanpa harus mempertimbangkan etika dan moralitas.
Menjaga demokrasi sebagai nilai luhur bukan sebagai alat kekuasaan. Karena itu, dalam event politik yang dikenal dengan pilkada serentak sejak kian dekade berlalu, bahkan 2024 kali ini seakan tidak akan menyudahi praktik, “klientelisme elektoral” dan “bargaining crime” atau berbagai macam istilah praktik dalam proses politik yg dilakukan oleh elit politik atau kekuasaan. Segala bentuk praktik tsb dapat dianggap sebagai virus pembunuh nilai demokrasi sekaligus sebuah bentuk praktik yang mengeksploitasi nilai demokrasi.
PILKADA LAHAN INVESTASI BAGI PEMODAL
Mungkin ini adalah jawaban terhadap pernyataan sebagian kita bahwa demokrasi itu mahal. Kenapa? Sebab dalam setiap event politik baik di level lokal maupun nasional gejala perusakan demokrasi kian masif dan tampak. Dalam proses penjaringan kontestasi politik cenderung diwarnai tawar-menawar politik yang berujung pada “mahar politik” yang demikian besar. (Inilah bentuk praktik suatu wujud mother of corruption).
Tak mengherankan kalau kemudian sebagian partai politik tak lagi mampu menjaga etika dalam mengemban amanah kepartaian. Pragmatisme kian muncul di era demokrasi yang serba terbuka ini, apakah ini kemudian menjadi asumsi bahwa ‘instrumen partai dijadikan ruang akumulasi kekayaan bagi mesin partai’. Realitasnya Tawar-menawar kekuasaan antar-partai politik bukan prinsip demokrasi, sebab nilai luhur demokrasi tak pantas dijadikan komoditas kelompok elit partai. Namun hal demikian telah menjadi kultur dalam sistem demokrasi di Indonesia di tiap daerah tertentu.
Walau nampak sering kita saksikan praktik elit politik tercermin melunturkan kesucian nilai demokrasi hingga melahirkan asumsi buruk bagi kita terhadap partai, namun Partai politik sama sekali bukan musuh demokrasi. Justru ia bagian penting dalam demokrasi perwakilan.
Masalah terletak pada bagaimana partai politik itu dikelola. Tata kelola partai mencerminkan tujuan pendiriannya: berperan mewujudkan tujuan bernegara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau sekadar mengeruk keuntungan dari jabatan publik.
Partai politik yang didirikan untuk menopang demokrasi akan dikelola pula secara demokratis dalam pengkaderan, penentuan pengurus, hingga penentuan calon-calon wakil di lembaga legislatif dan eksekutif. Partai juga berperan penting dalam pendidikan politik. Partai seharusnya membongkar pemahaman dan perilaku politik masyarakat yang terpaku pada popularitas. Partai harus mengajari rakyat bagaimana memilih wakil-wakil mereka berdasarkan kapasitas dan integritas.
Alih-alih melakukan tugas demokrasi itu, partai politik malah memanfaatkan keawaman masyarakat untuk mendulang suara dengan memenuhi ruang publik dengan baliho dan slogan dangkal.
pada fenomena mahar politik ataupun sejenisnya seperti money politik bukan hal baru dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kandidat atau calon kepala daerah baik kader internal parpol maupun non kader yang potensial harus membayar sejumlah uang atau mahar untuk mendapatkan tumpangan “kendaraan” dalam tahapan pemilukada.
Sehingga tidak heran kalau kemudian, tidak sedikit kader partai terpental jauh karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli partai politik. Dan, di satu sisi partai politik pun kian tak percaya diri sehingga dengan alasan demokrasi dan elektabilitas, maka sebagian partai politik terjebak pada “pelacuran” dengan melamar non kader dengan mahar yang cukup besar. Ketidakpercayaan diri partai politik sangat membuka terjadinya konflik internal di partai dengan asumsi partai poltik lebih memilih non kader karena mereka memiliki finansial yang besar.
Realitas ini bukan saja dalam hal pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, pada pemilihan legislatif pun hal serupa sering terjadi. Tak sedikit calon legislatif kita harus menjual harta benda dan merogoh kocek demi nomor urut teratas. Yah, inilah wajah politik kita. Politik busuk. Politik yang diwarnai dengan uang.
Budaya politik transaksional telah merobek demokrasi dan menjadikannya sebagai instrumen komoditas. baik itu secara struktural maupun kultural. Sebab masyarakat pemilih pun di giring kearah untuk merusak tatanan demokrasi.
minimal terdapat empat sumber pengeluaran yang menyebabkan tingginya cost politik pilkada. Pertama biaya pencalonan (ongkos perahu politik) yang lazim disebut sebagai “mahar politik”. Kedua, cost kampanye. dana kampanye yang meliputi atribut kampanye, tim pemenangan, serta penggunaan media elektronik dan cetak. Ketiga, cost konsultasi dan survey melalui pelbagai lembaga konsultan dan lembaga survey. Keempat, “money politik” politik uang yang masih marak dilakukan oleh calon kepala daerah meliputi “serangan fajar”, sumbangan ke kantong pemilih, dan lainnya. Selain itu, dana yang cukup besar adalah perihal keberadaan saksi pada hari perhitungan suara.
Dalam mengikuti kontestasi politik, adalah sebuah keniscayaan bagi calon untuk mengikuti seluruh mekanisme pemilihan secara “demokratis” baik mekanisme internal partai maupun mekanisme eksternal sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU.
Mekanisme pemilihan calon kepala daerah di dalam partai ini yang seringkali sulit diawasi dan belum adanya transparansi karena bersifat internal atau sekedar formalitas belaka. Sehingga hal ini membuka peluang untuk adanya transaksi “jual-beli” antara para elit partai dengan bakal calon yang akan diusung oleh partai tersebut.
Persoalan mahar politik merupakan salah satu yang membuat proses pencalonan membutuhkan waktu yang cukup lama, banyak partai yang mengambil injury time untuk mendaftar ke KPU yang sebenarnya menyiratkan adanya tarik menarik seberapa besar “mahar” yang dikeluarkan dan bahkan ada calon yang batal dicalonkan di detik-detik terakhir. Hal ini menjadi momentum yang penting untuk melihat bahwa ada persoalan serius dalam mekanisme pemilu yang membuat tarik menarik politik menguat yang ujungnya bisa menghadirkan praktik yang koruptif.
Sebagai implikasi dari sistem Pilkada langsung berdasarkan suara mayoritas, hal ini cukup menjelaskan bahwa cost politik dalam sistem demokrasi saat ini begitu mahal. Berdasarkan data diskominfotik ntbprov go id, anggaran yang dikeluarkan dalam pilkada kabupaten berkisar Rp 5-20 miliar, sedangkan pilkada provinsi kisaran Rp 20-30 bahkan kemungkinan 70 miliar. Nilai yang begitu besar tersebut tidaklah sebanding dengan pendapatan resmi yang akan diterima oleh gubernur misalnya, yang hanya memperoleh gaji Rp 10 juta/bulan atau total tertentu selama lima tahun menjabat.
Inilah hal-hal yang dapat memicu korupsi dan koalisi (pemufakatan jahat) menjadi cara untuk mengeruk pundi-pundi kesejahteraan rakyat. Dengan modal awal yang cukup besar, orientasi dari kekuasaan yang dimiliki nantinya adalah bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sebelumnya. Catatan KPK dari 2004 hingga tahun 2024 menunjukan bahwa terdapat 163 bupati/walikota dan 25 gubernur yang tersandung kasus korupsi.
Tentu ini adalah catatan buruk proses demokrasi yang sedang kita jalani, karena sesungguhnya kita berharap proses demokrasi bukan hanya bersifat prosedural melainkan mencakup demokrasi yang substansial dan ideal. Dan, itu salah satunya dapat dilihat dari berjalannya keadilan dari proses pencalonan hingga keterpilihan calon dengan proses yang tidak mencederai nilai-nilai demokrasi.
Tetapi praktik “dagang sapi” di balik atas nama demokrasi adalah praktek busuk yang melukai dan merusak demokrasi dalam bingkai transaksional politik. Yang pada akhirnya berujung pada perilaku korupsi demi mengembalikan mahar politik. Seorang pemikir politik Theodore Putih-berkata “banjir uang yang mengalir dalam politik adalah merusak demokrasi”.
Artinya ; praktik elit politik yang tersaji dilapangan, baik tercermin suatu yg merusak tatanan nilai demokrasi perlu dibenahi dalam garis asas kesadaran bimbingan pengetahuan. ‘ Masa Depan dunia/negara hingga individu bukan hanya persoalan ekonomi melainkan Masa Depan negara yg baik itu tercipta dari praktik/perilaku warga negara yg ikhlas, tulus, dan jujur untuk kepentingan bersama.
Oleh- Jenlplegara
Mahasiswa di Salah Satu Kampus Di Kota Mataram Asal Kabupaten Dompu
