SUMBAWAPOST.com, Mataram – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muslim, meluapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pusat yang dinilai tidak adil dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) kelautan di daerah. Dalam sebuah forum resmi, ia menceritakan dengan tegas menyuarakan keresahan yang menurutnya tidak hanya dirasakan NTB, tetapi juga oleh seluruh kepala dinas kelautan di Indonesia.
“Daerah ini sebenarnya kasihan. Di tengah kondisi dana terbatas, nilai tambah pemanfaatan SDA terlalu sentralistis. Semua dikelola hasilnya ke pusat. Di satu sisi kita disuruh jaga, tapi uangnya nggak dikasih. Ini fakta,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ia bahkan menunjukkan bukti berupa percakapan di grup WhatsApp kepala dinas kelautan se-Indonesia yang ramai memprotes kondisi serupa. Dalam Rakornas di Bali, ia sempat mengkonfirmasi hal ini langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Contoh paling nyata itu benih lobster. NTB adalah penghasil terbesar benih lobster, tapi hasilnya semua lari ke pusat,” tegasnya.
Tak hanya itu, Muslim juga menyinggung soal dana miliaran dari sektor pertambangan dan kelautan yang mengalir ke pemerintah pusat tanpa kontribusi berarti ke daerah.
“Bayangkan tambang PT Amman Mineral untuk izin ruang penempatan tailing saja, bayarnya miliaran ke pusat. Mutiara di Sekotong juga, satu titik bisa miliaran dibayar ke pusat. Kita di daerah dapat apa?,” katanya dengan nada geram.
Ia mengaku sudah terlalu lama mengabdi di sektor kelautan ketimpangan perlakuan antara pusat dan daerah terlihat.
“Saya sudah biasa hidup di lapangan, bukan duduk di belakang meja. Saya ini bukan melawan pusat, saya hormat, tapi tolonglah proporsional sedikit,” tambahnya.
Muslim mengungkapkan bahwa ia telah menyuarakan hal ini ke berbagai pihak, termasuk ke Gubernur NTB dan anggota DPD RI asal NTB Evi Apita Maya.
“Saya minta ke Bu Evi tolong bantu. Ini bukan soal satu dinas, kehutanan juga, energi juga. Semua sama-sama teriak, tapi siapa yang dengar?,”keluhnya.
Pernyataan ini membuka kembali wacana soal urgensi revisi kebijakan fiskal sektoral antara pusat dan daerah. Banyak pihak menilai, jika tidak segera ada pembenahan, daerah penghasil SDA seperti NTB hanya akan menjadi penonton di tengah kekayaan alamnya sendiri.
