SUMBAWAPOST.com, Mataram –Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Kejaksaan Tinggi NTB untuk benar-benar serius dalam menangani dugaan korupsi Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025. Mereka menilai langkah-langkah yang selama ini diambil masih terkesan setengah hati dan hanya sekadar ‘menggertak’ publik.
“Kami melihat Kejati NTB belum menunjukkan komitmen penuh. Publik bertanya-tanya, ini penegakan hukum sungguhan atau hanya framing untuk meredam gejolak?,” tegas Ketua SEMMI NTB, Muhammad Rizal Ansari, dalam keterangan persnya, Minggu (3/8/2025).
Menurut SEMMI NTB, dugaan penyalahgunaan dana pokir yang notabene merupakan amanah rakyat bukan hanya mencederai rasa keadilan, tapi juga merusak marwah lembaga legislatif. Mereka mendesak agar Kejati NTB tak berhenti pada tahapan pemanggilan atau publikasi penyelidikan awal.
“Harus ada pembongkaran tuntas. Siapa yang bermain? Siapa yang diuntungkan? Dan siapa yang menjadi tameng mereka? Semua harus dibuka ke publik,” lanjut Rizal.
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
SEMMI NTB menegaskan, fokus penegakan hukum jangan hanya diarahkan kepada pelaksana teknis atau rekanan proyek, tetapi juga ke anggota legislatif yang disebut-sebut menginisiasi serta mengawal dana pokir melalui mitra titipan.
“Kalau Kejati NTB serius, maka nama-nama yang sudah ramai di media sosial harus diproses secara hukum. Jangan sekadar menenangkan publik dengan narasi normatif,” tegasnya.
Organisasi mahasiswa ini pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus tersebut. Mereka siap berkoordinasi dengan elemen masyarakat sipil lainnya agar dugaan korupsi dana pokir tidak sekadar jadi isu musiman setiap tahun anggaran.
Adapun tuntutan SEMMI NTB, antara lain:
- Kejati NTB harus membuka daftar anggota DPRD yang sudah atau akan diperiksa.
- Transparansi dalam setiap tahapan penanganan kasus dan penyampaian informasi ke publik.
- Penetapan tersangka tanpa pandang bulu jika ditemukan cukup bukti.
- Pengawasan ketat untuk mencegah intervensi politik dalam proses hukum.
“Kalau Kejati NTB sungguh-sungguh, buktikan dengan langkah nyata. Kalau tidak, kami pastikan gelombang aksi turun ke jalan,” pungkas Rizal dengan nada tegas.
