Ketua DPRD NTB Soroti Budaya Patriarki: Ada Perda Tidak Ada Pergub, Ada Pergub Tidak Ada Anggaran

Avatar

- Jurnalis

Senin, 27 Oktober 2025 - 14:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., tampil sebagai narasumber dalam Seminar Nasional yang digelar Program Studi Sosiologi Universitas Mataram. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Rektorat Unram itu mengusung tema ‘Dukungan Regulasi yang Berpihak pada Peningkatan Akses, Kapasitas, dan Kesejahteraan Perempuan.’

Dalam paparannya, Isvie menyoroti masih kuatnya tantangan yang dihadapi perempuan, terutama di wilayah pesisir NTB. Ia menilai budaya patriarki masih menjadi tembok tebal yang membatasi ruang partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Akibatnya, banyak perempuan belum memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya penting seperti modal, pelatihan, teknologi, hingga posisi strategis dalam pengambilan keputusan.

Baca Juga :  Diklat Wirausaha, Cara Diskop UMKM NTB Entaskan Miskin Ekstrem

Menurutnya, persoalan utama bukan pada minimnya regulasi, tetapi pada lemahnya pelaksanaan.

“Ada Perda tidak ada Pergub. Ada Pergub tidak ada anggaran,”ujar Ketua DPRD NTB dengan nada tegas, menyoroti belum optimalnya kesinambungan antara kebijakan dan dukungan anggaran dalam memperjuangkan kesetaraan perempuan. Senin (27/10/2025).

Isvie menegaskan bahwa perempuan harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Ia mendorong lahirnya regulasi dan kelembagaan yang lebih responsif gender, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, dan masyarakat.

Baca Juga :  Ketua KPU NTB Hadiri Buka Puasa Bersama Gubernur: Perkuat Sinergi untuk Demokrasi Berkualitas

“Kolaborasi dengan kampus penting, agar setiap kebijakan yang kita hasilkan berbasis pada data empiris dan kebutuhan nyata di lapangan,” tambahnya.

Seminar nasional tersebut menjadi ruang strategis bagi kalangan akademisi, legislatif, dan masyarakat untuk bersama-sama merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berpihak pada perempuan.

Berita Terkait

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari
Garnita NasDem NTB Tancap Gas, Ambil Bagian dalam Gerakan Nasional 1.500 Kakus Sekolah
Wagub NTB Sentil ASN Dinas Pertanian: Jangan Cuma Hadir di Absen, Hadirlah untuk Petani
HUT ke-15 Garnita NasDem NTB Tak Sekadar Tiup Lilin, 11 Kakus Sekolah Direstorasi
Tak Ada Niat Korupsi, Gubernur NTB Iqbal Ungkap Sistem Lemah yang Bisa Jerat Pejabat
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 01:10 WIB

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan

Kamis, 3 September 2026 - 17:53 WIB

Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut

Kamis, 3 September 2026 - 17:19 WIB

Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027

Kamis, 3 September 2026 - 12:10 WIB

ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari

Kamis, 3 September 2026 - 11:54 WIB

Garnita NasDem NTB Tancap Gas, Ambil Bagian dalam Gerakan Nasional 1.500 Kakus Sekolah

Berita Terbaru

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim Bersama Jajaran Menerima Kunjungan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara untuk Mempelajari Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pemerintahan

Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut

Kamis, 3 Sep 2026 - 17:53 WIB