Ketua DPRD NTB Soroti Budaya Patriarki: Ada Perda Tidak Ada Pergub, Ada Pergub Tidak Ada Anggaran

Avatar

- Jurnalis

Senin, 27 Oktober 2025 - 14:07 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., tampil sebagai narasumber dalam Seminar Nasional yang digelar Program Studi Sosiologi Universitas Mataram. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Rektorat Unram itu mengusung tema ‘Dukungan Regulasi yang Berpihak pada Peningkatan Akses, Kapasitas, dan Kesejahteraan Perempuan.’

Dalam paparannya, Isvie menyoroti masih kuatnya tantangan yang dihadapi perempuan, terutama di wilayah pesisir NTB. Ia menilai budaya patriarki masih menjadi tembok tebal yang membatasi ruang partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Akibatnya, banyak perempuan belum memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya penting seperti modal, pelatihan, teknologi, hingga posisi strategis dalam pengambilan keputusan.

Baca Juga :  Menteri Pendidikan Turun ke NTB, Gubernur dan Ketua DPRD Bahas Masa Depan Sekolah di Bumi Gora

Menurutnya, persoalan utama bukan pada minimnya regulasi, tetapi pada lemahnya pelaksanaan.

“Ada Perda tidak ada Pergub. Ada Pergub tidak ada anggaran,”ujar Ketua DPRD NTB dengan nada tegas, menyoroti belum optimalnya kesinambungan antara kebijakan dan dukungan anggaran dalam memperjuangkan kesetaraan perempuan. Senin (27/10/2025).

Isvie menegaskan bahwa perempuan harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Ia mendorong lahirnya regulasi dan kelembagaan yang lebih responsif gender, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, dan masyarakat.

Baca Juga :  2 Kali Kesempatan, Ketua DPRD NTB Isvie Cs Tak Kunjung Dapat Hadirkan Saksi Gugatan Aktivis 105 Miliar

“Kolaborasi dengan kampus penting, agar setiap kebijakan yang kita hasilkan berbasis pada data empiris dan kebutuhan nyata di lapangan,” tambahnya.

Seminar nasional tersebut menjadi ruang strategis bagi kalangan akademisi, legislatif, dan masyarakat untuk bersama-sama merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berpihak pada perempuan.

Berita Terkait

DPRD NTB Apresiasi Terobosan Gubernur, Antar-Jemput Gratis Siswa SLB Mulai Januari 2027
Dualisme PPP NTB Memanas, Akri Pegang SK PLT, Muzihir Sebut Tak Sah
Pokir DPRD NTB Terindikasi Anomali Ditertibkan, Fakhruddin Rob Minta Aspirasi Rakyat Tak Dikorbankan
Pokir DPRD NTB Terindikasi Anomali Tak Bisa Dieksekusi Tahun Ini, Ini Alasannya
Miq Iqbal Sebut NTB Salah Satu Provinsi dengan Tingkat Kebutaan Tertinggi di Indonesia
Gubernur NTB Siapkan Kendaraan Antar-Jemput Gratis untuk Siswa SLB Mulai Januari 2027
Miq Iqbal Pasang Target Baru, Semua RS Pemprov NTB Wajib Punya Petugas Bahasa Isyarat
Kurma Tropis NTB Dilirik Murung Raya, BRIDA NTB Siapkan Kajian hingga Pengembangan Bibit Unggul
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 09:36 WIB

DPRD NTB Apresiasi Terobosan Gubernur, Antar-Jemput Gratis Siswa SLB Mulai Januari 2027

Senin, 19 Oktober 2026 - 05:24 WIB

Dualisme PPP NTB Memanas, Akri Pegang SK PLT, Muzihir Sebut Tak Sah

Minggu, 18 Oktober 2026 - 10:46 WIB

Pokir DPRD NTB Terindikasi Anomali Ditertibkan, Fakhruddin Rob Minta Aspirasi Rakyat Tak Dikorbankan

Minggu, 18 Oktober 2026 - 10:26 WIB

Pokir DPRD NTB Terindikasi Anomali Tak Bisa Dieksekusi Tahun Ini, Ini Alasannya

Minggu, 18 Oktober 2026 - 10:05 WIB

Miq Iqbal Sebut NTB Salah Satu Provinsi dengan Tingkat Kebutaan Tertinggi di Indonesia

Berita Terbaru