SUMBAWAPOST.com | Mataram- Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahmad Masyhuri, menyoroti kendala utama pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih di tengah Rapat Koordinasi Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan yang digelar di Aula Tambora, Kantor Gubernur NTB, Senin (29/12/2025) kemarin.
Dalam laporannya kepada Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, Ahmad Masyhuri menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah terbentuk 1.166 koperasi desa dan kelurahan, terdiri dari 1.021 koperasi di desa dan 145 di kelurahan. Dari jumlah tersebut, 150 koperasi sudah mulai aktif melaksanakan kegiatan usaha.
“Berdasarkan data Sistem Informasi Koperasi Desa Merah Putih, saat ini terdapat sekitar 150 gerai koperasi yang sedang dalam proses pembangunan,” ujar Ahmad Masyhuri.
Namun, ia menekankan bahwa kendala utama pembangunan gerai adalah penyediaan dan kepastian status lahan. Kondisi ini membuat pembangunan gerai belum merata di seluruh kabupaten/kota di NTB.
“Di Kota Mataram dan Kota Bima, masing-masing baru ada satu gerai karena kesulitan mendapatkan lahan. Sementara di Lombok Tengah sudah ada 46 gerai yang sedang dibangun. Kabupaten lain rata-rata masih di angka belasan hingga puluhan, sehingga total keseluruhan mencapai 150 gerai,” jelasnya.
Ahmad Masyhuri menambahkan, beberapa koperasi telah mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada gubernur dan bupati, tetapi sampai saat ini belum ada kepastian penggunaan lahan. “Ini menjadi perhatian bersama, baik dari koperasi maupun unsur terkait, termasuk Korem,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, memberikan apresiasi kepada bupati, wali kota, dan OPD terkait atas dukungan mereka dalam pembentukan koperasi Merah Putih hingga berbadan hukum.
“Rapat koordinasi ini bertujuan memastikan percepatan pembangunan aset Koperasi Merah Putih, khususnya gerai sebagai fasilitas pendukung utama,” ujar Wagub.
Ia menekankan bahwa pembangunan gerai tidak memerlukan lahan luas, namun harus memiliki kepastian hukum agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Wagub berharap rapat ini menghasilkan solusi konkret dan menjadi pekerjaan rumah bersama yang dapat diselesaikan pada tahun 2026, mengingat Koperasi Merah Putih adalah program nasional yang dicanangkan langsung oleh Presiden dan menjadi tanggung jawab seluruh pemerintah daerah.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
