Kapolres Dompu Turun Langsung Kawal Gerakan Pangan Murah, 1,5 Ton Beras Ludes dalam 4 Jam

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 14 Agustus 2025 - 11:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Dompu – Harga pangan di pasaran mulai merangkak? Polres Dompu punya jurusnya. Kamis pagi (14/08/2025), pukul 09.00 WITA, Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K. langsung memimpin Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menstabilkan pasokan dan harga beras di wilayah hukumnya.

Bukan sekadar hadir, Kapolres terjun meninjau, memberi arahan, hingga memastikan harga jual sesuai aturan.

“Beras ini harus benar-benar dijual sesuai harga eceran yang sudah ditentukan. Tujuan kita jelas: membantu masyarakat menekan harga pasar,” tegasnya di sela memantau lapak penjualan.

Baca Juga :  Anggota DPRD NTB Efan Limantika Resmi Tersangka, Kuasa Hukum: Ini Fakta, dan Akan Ada Nama Lain Menyusul

Dua titik strategis jadi pusat kegiatan: halaman Primkopol Polres Dompu dan depan Mako Polsek Woja. Dengan harga Rp 58.000 per kemasan 5 kilogram, masyarakat berbondong-bondong membeli. Targetnya sederhana: membantu warga sekitar dan pengendara yang melintas.

Hasilnya? Dalam waktu kurang dari empat jam, 315 karung beras (1,575 ton) ludes dibeli warga. Dari stok awal 1.200 karung (6 ton), kini tersisa 290 karung (1,45 ton) di gudang Primkopol untuk penjualan berikutnya. Tak berhenti di situ, Polres Dompu juga sudah menyiapkan tambahan pasokan dari Bulog Dompu sebanyak 2 ton untuk putaran GPM berikutnya.

Baca Juga :  Utang Jadi Bahan Gosip, Parang Jadi Pelampiasan: Suami di Dompu Bunuh Istri Pakai Parang

Program ini akan digelar rutin setiap hari kerja mulai 9 Agustus hingga Desember 2025. Langkah ini menjadi bukti nyata dukungan Polres Dompu terhadap program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi di daerah.

Kegiatan berjalan aman, tertib, dan disambut antusias oleh warga. Di tengah isu harga pangan yang tak menentu, kehadiran Kapolres di lapangan menjadi bukti bahwa stabilisasi harga bukan hanya urusan pedagang, tapi juga kepedulian aparat penegak hukum.

 

Berita Terkait

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata
Paradoks “No Viral, No Justice”
Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’
Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut
Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II
Mandalika Tak Lagi Cuma Sirkuit, NTB Siapkan Etalase UMKM dan Budaya untuk Wisatawan
Sumbawa Barat Jadi Penyumbang Investasi Terbesar NTB, Lebih dari Rp11 Triliun, Disusul Dompu
Kejati NTB Jawab Desakan Badko HMI soal Reklamasi Amahami: Masih Ditangani
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:39 WIB

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:07 WIB

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agustus 2026 - 10:04 WIB

Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:54 WIB

Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:05 WIB

Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II

Berita Terbaru

Dr. Ufran, SH., MH., Ketua Departemen Hukum Pidana FHISIP Unram, menyoroti Paradoks “No Viral, No Justice” dan Pengaruh Viralitas Media Sosial Terhadap Perhatian Publik Serta Penegakan Hukum

Hukum & Kriminal

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agu 2026 - 15:07 WIB