Kadis PUPR NTB Sadimin Terseret di Sidang Korupsi Rp24 Miliar, Gubernur Didesak Copot

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 27 Mei 2025 - 07:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Dunia birokrasi NTB kembali diguncang skandal. Nama Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, secara terang-terangan disebut dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek Shelter Tsunami senilai Rp24 miliar. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor pada Rabu (7/5), dengan terdakwa Aprialely Nirmala yang membeberkan peran sejumlah pihak, termasuk menyebut nama Sadimin dalam konteks perubahan Detail Engineering Design (DED) proyek yang tengah diperiksa.

Pernyataan dalam ruang sidang itu sontak memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk Direktur Nasional Politik (NasPol) NTB, Ardiansyah. Ia mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot Sadimin dari jabatannya.

Baca Juga :  Namanya Diseret Terlibat Mafia Proyek DAK Dikbud NTB, Pengusaha Ikan Koi Dewi Wiliam Angkat Bicara

“Ini sudah sangat serius. Tidak mungkin seorang terdakwa menyebut nama pejabat sembarangan dalam ruang persidangan. Ini forum resmi dan sakral,” tegas Ardiansyah saat diwawancarai media. Selasa (27/05).

Lebih jauh, Ardiansyah menilai ini bukan kali pertama Gubernur NTB dinilai keliru dalam memilih pejabat strategis.

“Sebelumnya, penunjukan Wirajaya sebagai anggota timsel Bank NTB Syariah juga dipertanyakan. Sekarang Sadimin yang justru terseret dalam perkara korupsi besar,” ujarnya.

Konflik Kepentingan dan Krisis Kepercayaan Publik

Bukan hanya terseret dalam pusaran kasus korupsi, Sadimin juga dinilai memiliki konflik kepentingan. Selain menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, ia juga diketahui masih berperan aktif di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTB.

Baca Juga :  ‘Kemah Keadilan’ di Kantor APH NTB: Dana Siluman dan BTT Disorot, Rakyat Ditinggal Saat Banjir

“Secara aturan mungkin diperbolehkan, tapi secara etika dan transparansi ini sangat berbahaya. Bagaimana mungkin satu orang memegang kendali dua titik krusial dalam proyek-proyek besar?” ujar Ardiansyah menegaskan.

Ia mengingatkan bahwa ketidaktegasan dalam merespons situasi ini bisa menimbulkan kegaduhan yang lebih besar di tengah publik, dan memperparah ketidakpercayaan terhadap pemerintah provinsi.

“Saya mendesak Gubernur NTB untuk segera mencopot Sadimin demi menjaga integritas pemerintahan. Kalau dibiarkan, ini bisa merusak citra Pak Gubernur sendiri,” tandasnya.

 

Berita Terkait

Saat Dunia Makin Ribut, KPU NTB Ingatkan Satu Obat Ampuh: Pancasila
Dulu Terseok, Kini Ngebut Usai Utang Beres! RSUP NTB Siap Naik Kelas Jadi Rumah Sakit Pendidikan Unggulan
Hari Lahir Pancasila 2026 di NTB, Miq Iqbal Tegaskan Pancasila Adalah Jangkar Perdamaian Global
Sekolah Rakyat Pertama di Pulau Sumbawa Disiapkan di Bima, Jadi Harapan Baru Pemerataan Pendidikan NTB
KPU NTB Berkurban di Idul Adha, Agus Hilman: Yang Dinilai Bukan Dagingnya, Tapi Ketakwaannya
PKS NTB Sembelih 193 Hewan Kurban, Sebanyak 2.000 Paket Daging Dibagikan untuk Warga
Momentum Halal Bihalal Idul Adha, Harmoni Kepemimpinan Lombok Timur Tuai Apresiasi
Bahlil Lahadalia dan Sari Yuliati Salurkan Sapi Kurban untuk NTB, Golkar Potong Lima Ekor di Mataram
Berita ini 608 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 1 Juni 2026 - 19:49 WIB

Saat Dunia Makin Ribut, KPU NTB Ingatkan Satu Obat Ampuh: Pancasila

Senin, 1 Juni 2026 - 18:13 WIB

Dulu Terseok, Kini Ngebut Usai Utang Beres! RSUP NTB Siap Naik Kelas Jadi Rumah Sakit Pendidikan Unggulan

Senin, 1 Juni 2026 - 13:55 WIB

Hari Lahir Pancasila 2026 di NTB, Miq Iqbal Tegaskan Pancasila Adalah Jangkar Perdamaian Global

Sabtu, 30 Mei 2026 - 18:55 WIB

Sekolah Rakyat Pertama di Pulau Sumbawa Disiapkan di Bima, Jadi Harapan Baru Pemerataan Pendidikan NTB

Jumat, 29 Mei 2026 - 16:04 WIB

KPU NTB Berkurban di Idul Adha, Agus Hilman: Yang Dinilai Bukan Dagingnya, Tapi Ketakwaannya

Berita Terbaru