Kadis PUPR NTB Sadimin Terseret di Sidang Korupsi Rp24 Miliar, Gubernur Didesak Copot

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 27 Mei 2025 - 07:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Dunia birokrasi NTB kembali diguncang skandal. Nama Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, secara terang-terangan disebut dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek Shelter Tsunami senilai Rp24 miliar. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor pada Rabu (7/5), dengan terdakwa Aprialely Nirmala yang membeberkan peran sejumlah pihak, termasuk menyebut nama Sadimin dalam konteks perubahan Detail Engineering Design (DED) proyek yang tengah diperiksa.

Pernyataan dalam ruang sidang itu sontak memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk Direktur Nasional Politik (NasPol) NTB, Ardiansyah. Ia mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot Sadimin dari jabatannya.

Baca Juga :  Jadi Tuan Rumah GeoFEST 2024, Pj Gubernur: Bukti NTB Sangat Penting Bagi Dunia internasional

“Ini sudah sangat serius. Tidak mungkin seorang terdakwa menyebut nama pejabat sembarangan dalam ruang persidangan. Ini forum resmi dan sakral,” tegas Ardiansyah saat diwawancarai media. Selasa (27/05).

Lebih jauh, Ardiansyah menilai ini bukan kali pertama Gubernur NTB dinilai keliru dalam memilih pejabat strategis.

“Sebelumnya, penunjukan Wirajaya sebagai anggota timsel Bank NTB Syariah juga dipertanyakan. Sekarang Sadimin yang justru terseret dalam perkara korupsi besar,” ujarnya.

Konflik Kepentingan dan Krisis Kepercayaan Publik

Bukan hanya terseret dalam pusaran kasus korupsi, Sadimin juga dinilai memiliki konflik kepentingan. Selain menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, ia juga diketahui masih berperan aktif di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTB.

Baca Juga :  Laki dan Perempuan di Bima Ngopi Bareng Berujung Ketangkap, Karung Garam Ternyata 'Gudang Sabu'

“Secara aturan mungkin diperbolehkan, tapi secara etika dan transparansi ini sangat berbahaya. Bagaimana mungkin satu orang memegang kendali dua titik krusial dalam proyek-proyek besar?” ujar Ardiansyah menegaskan.

Ia mengingatkan bahwa ketidaktegasan dalam merespons situasi ini bisa menimbulkan kegaduhan yang lebih besar di tengah publik, dan memperparah ketidakpercayaan terhadap pemerintah provinsi.

“Saya mendesak Gubernur NTB untuk segera mencopot Sadimin demi menjaga integritas pemerintahan. Kalau dibiarkan, ini bisa merusak citra Pak Gubernur sendiri,” tandasnya.

 

Berita Terkait

Sekda Baru Dilantik, Ketua DPRD Isvie  ‘Warning’ Keras: Benahi Birokrasi dan Selamatkan Keuangan NTB
Di Tengah Efisiensi, Anggaran Makan-Minuman DPRD NTB Justru Capai Rp38 Miliar
Rektor Unram Siapkan Jalur Khusus Alumni: Dari Mentor hingga Orang Tua Asuh Mahasiswa
Konsolidasi Nasional IKA Unram, Ketua dan Rektor Kompak ‘Gas’ Ratusan Ribu Alumni Agar Tak Sekadar Nama
Halal Bihalal IKA Unram Jadi Ajang Konsolidasi Nasional, Alumni Didorong Perkuat Peran Strategis
Halal Bihalal IKA Unram, Isvie Rupaeda Tegaskan Peran Alumni Jadi Kunci Kemajuan Kampus
Perpres 4/2026 Disorot, Sawah NTB Beralih Fungsi, Direktur Mi6: Ini Sawah atau Real Estate Sih?
Soal Reklamasi Amahami, Persatuan Pemuda NTB Desak Kejati Tangkap Wali Kota Bima
Berita ini 605 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 April 2026 - 18:50 WIB

Sekda Baru Dilantik, Ketua DPRD Isvie  ‘Warning’ Keras: Benahi Birokrasi dan Selamatkan Keuangan NTB

Senin, 13 April 2026 - 13:46 WIB

Di Tengah Efisiensi, Anggaran Makan-Minuman DPRD NTB Justru Capai Rp38 Miliar

Sabtu, 11 April 2026 - 23:50 WIB

Rektor Unram Siapkan Jalur Khusus Alumni: Dari Mentor hingga Orang Tua Asuh Mahasiswa

Sabtu, 11 April 2026 - 22:35 WIB

Konsolidasi Nasional IKA Unram, Ketua dan Rektor Kompak ‘Gas’ Ratusan Ribu Alumni Agar Tak Sekadar Nama

Sabtu, 11 April 2026 - 21:55 WIB

Halal Bihalal IKA Unram Jadi Ajang Konsolidasi Nasional, Alumni Didorong Perkuat Peran Strategis

Berita Terbaru