Jelang HBKN, Gubernur NTB Instruksikan TPID Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Harga Pangan

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 11 Februari 2026 - 11:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur NTB memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama TPID dan perangkat daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang HBKN.

Gubernur NTB memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama TPID dan perangkat daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang HBKN.

SUMBAWAPOST.com| Mataram-  Menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan langkah pengendalian inflasi daerah.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Provinsi NTB yang digelar Rabu (11/2/2025) dan dibuka langsung oleh Gubernur NTB Dr.  Lalu Muhamad Iqbal.

Rapat koordinasi ini dihadiri Plt. Kepala Dinas terkait, didampingi fungsional Bidang PHSPP, bersama unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini menjadi sarana konsolidasi untuk memperkuat strategi pengendalian harga kebutuhan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang HBKN.

Gubernur NTB menegaskan pentingnya peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat. Ia menekankan agar seluruh unsur TPID memperkuat komitmen pelayanan publik dengan melibatkan pelaku usaha dan stakeholder terkait dalam memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan pangan.

Baca Juga :  KEJAM! Debt Collector Bertindak Bak Preman, Warga Ketakutan, Forum Rakyat NTB Murka

“Stabilitas harga pangan harus dijaga. TPID diharapkan bekerja sama dengan semua pihak agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi menjelang HBKN,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar secara berkala.

Baca Juga :  Debat Ketiga Sukses Digelar, KPU NTB: Buktikan Kepada Indonesia, NTB Siap Berdemokrasi

Langkah ini efektif untuk mengantisipasi lonjakan harga sekaligus mencegah praktik perdagangan yang merugikan konsumen. Selain itu, kerja sama antar daerah dengan wilayah sentra produksi disebut sebagai strategi penting untuk menjaga keseimbangan pasokan.

Gubernur menekankan pengendalian distribusi keluar daerah terhadap komoditas tertentu yang berpotensi menjadi penyumbang inflasi, “agar harga di tingkat lokal tetap stabil,”pesannya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap pengendalian inflasi dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan kebutuhan pangan menjelang HBKN dapat terpenuhi dengan baik.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata
Paradoks “No Viral, No Justice”
Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’
Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut
Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II
Mandalika Tak Lagi Cuma Sirkuit, NTB Siapkan Etalase UMKM dan Budaya untuk Wisatawan
Sumbawa Barat Jadi Penyumbang Investasi Terbesar NTB, Lebih dari Rp11 Triliun, Disusul Dompu
Kejati NTB Jawab Desakan Badko HMI soal Reklamasi Amahami: Masih Ditangani
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:39 WIB

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:07 WIB

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agustus 2026 - 10:04 WIB

Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:54 WIB

Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:05 WIB

Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II

Berita Terbaru

Dr. Ufran, SH., MH., Ketua Departemen Hukum Pidana FHISIP Unram, menyoroti Paradoks “No Viral, No Justice” dan Pengaruh Viralitas Media Sosial Terhadap Perhatian Publik Serta Penegakan Hukum

Hukum & Kriminal

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agu 2026 - 15:07 WIB