Isu Rapat di Hotel Mewah Bikin Panas, Pansus DPRD NTB Bongkar Fakta Sebenarnya

Avatar

- Jurnalis

Minggu, 11 Mei 2025 - 14:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Isu tak sedap menerpa Panitia Khusus (Pansus) DPRD NTB terkait pembahasan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Beredar kabar bahwa para anggota Pansus meminta agar rapat digelar di hotel mewah dan disertai permintaan uang saku.

Namun, informasi tersebut dibantah langsung oleh anggota Pansus, Muhammad Aminurlah. Politisi yang akrab disapa Maman itu menegaskan tidak ada satu pun anggota Pansus yang mengusulkan rapat di hotel.

“Tidak benar itu. Tidak ada satu pun anggota pansus yang minta rapat di hotel,” bantah Maman. Minggu (10/5).

Ia mengaku selalu hadir dalam setiap rapat Pansus yang membahas Raperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Baca Juga :  Ketua DPW PBB NTB Nadirah Al-Habsyi Sampaikan Duka Cita Atas Wafatnya Anggota DPRD NTB, H. Asaat Abdullah

“Setiap rapat saya ikut. Saya tidak pernah tidak hadir. Selalu hadir, dan tidak ada usulan pansus rapat di hotel,” tegasnya.

Maman mengakui bahwa memang ada usulan dari anggota Pansus asal Fraksi Gerindra untuk melakukan perjalanan dalam daerah, seperti ke Lombok Barat dan Lombok Tengah.

“Tapi itu baru usulan dan belum diputuskan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa usulan perjalanan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pembahasan SOTK, termasuk menggelar rapat bersama tim ahli dari kalangan akademisi.

“Gak ada permintaan di eksekutif rapat di hotel. Belum ada sama sekali. Teman-teman Gerindra ingin memaksimalkan perjalanan dalam daerah ini, sekaligus rapat dengan tim ahli dari akademisi. Ingin memperdalam naskah akademik dengan tim ahli,” ujarnya.

Baca Juga :  15.000 Pengunjung Serbu Lombok, Wagub NTB Umi Dinda: Budaya Pulau Sumbawa Jangan Sampai Absen di Fornas VIII 2025

Maman menyayangkan beredarnya isu yang dianggap mencemarkan nama baik Pansus, apalagi sampai dituduh meminta fasilitas mewah.

“Informasi seperti ini harus diluruskan. Karena ini fitnah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pembahasan perampingan OPD saat ini masih berlangsung. Sejumlah rapat telah digelar, termasuk dengan Sekda NTB untuk mendapatkan gambaran umum terkait SOTK.

“Jadi, perampingan OPD ini perlu kajian akademis. Hal ini agar OPD nantinya bisa memaksimalkan peran dan fungsi pelayanannya,” tambah Maman.

Berita Terkait

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan
Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 
Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB
Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi
Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat
Seorang Ayah di Lombok Tewas Diduga Dianiaya Anak Perempuan Sendiri
TGB Ingatkan Bahaya Ghibah, Tekankan Etika Sosial dalam Halalbihalal NWDI di Mataram
Halalbihalal NWDI Jadi Panggung Konsolidasi, Pemprov NTB Dorong Kolaborasi Percepat Pembangunan
Berita ini 92 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 15:33 WIB

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan

Selasa, 21 April 2026 - 13:28 WIB

Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 

Selasa, 21 April 2026 - 13:05 WIB

Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB

Selasa, 21 April 2026 - 12:10 WIB

Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi

Minggu, 19 April 2026 - 18:32 WIB

Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat

Berita Terbaru