Uang selalu punya bahasa yang lebih nyaring dari idealisme. Skandal dugaan suap senilai 13.000 dolar per kepala dalam pemilihan Ketua DPD RI kini menyeret dua senator asal NTB. Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB menyebut praktik ini bukan sekadar transaksi politik, melainkan pengkhianatan terhadap demokrasi dan wajah daerah yang mereka wakili.
SUMBAWAPOST.com, Mataram-Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan suap dalam pemilihan Ketua DPD RI periode 2024-2029 kembali menggema di Kota Mataram. Jumat (3/10/2025), Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB turun ke jalan menggelar aksi teatrikal jilid IV di simpang Bank Indonesia, pusat kota Mataram.
Dalam aksinya, massa memasang spanduk raksasa sepanjang 200 meter yang terbentang mencolok di jalan utama. Mereka menuntut KPK segera menindaklanjuti laporan yang menyeret nama dua anggota DPD RI asal NTB, yakni inisial MRF dan MMF
Kasus ini bermula dari laporan mantan staf DPD RI, Fithrat Irfan, yang mengungkap adanya praktik suap kepada sedikitnya 95 anggota DPD terkait pemilihan Ketua DPD RI 2024-2029.
Menurut kesaksiannya, setiap anggota menerima USD 13.000 atau sekitar Rp200 juta, dengan rincian USD 5.000 untuk pemilihan Ketua DPD dan USD 8.000 untuk pemilihan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD. Uang itu, kata Irfan, dibagikan secara door to door langsung ke ruang kerja para senator di Senayan.
Data yang dilaporkannya menyebut Papua menjadi penerima terbanyak (18 senator), disusul Sulawesi (14), Kalimantan (12), Sumatera (7), Kepri-Riau (7), NTB dan NTT (5), Banten-Jabar (5), Jawa Tengah (5), Maluku (4), Bengkulu (2), Jatim (1), dan DKI Jakarta (1).
Koordinator Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB, Saidin Alfajari, menegaskan aksi jilid IV ini merupakan perlawanan terbuka terhadap praktik korupsi yang mencoreng demokrasi dan merusak citra NTB.
“Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk kecaman. Berdasarkan data yang kami terima, ada dugaan kuat dua anggota DPD RI asal NTB menerima suap. Kami mendesak KPK segera mengungkap secara terang kasus ini,” tegas Saidin.
Meski mendapat tekanan untuk menghentikan aksi, pihaknya memastikan tidak akan mundur.
“Banyak yang meminta kami berhenti, tapi kami akan terus bergerak. Ini adalah perlawanan terhadap praktik korupsi yang mencederai demokrasi,” ujarnya lantang.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum menyampaikan perkembangan resmi terkait laporan dugaan suap tersebut. Namun informasi yang beredar menyebutkan, laporan sudah dilengkapi bukti transfer dan testimoni dari internal DPD.
Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB memastikan aksi jilid IV bukan yang terakhir. Mereka berjanji akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar sampai KPK memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada kepastian hukum,” tutup Saidin.
