SUMBAWAPOST.com, Mataram- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan audit dan investigasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Gerbang NTB Emas (GNE).
“Permintaan audit terhadap BUMD PT GNE kepada BPK dengan alasan mengingat perusahaan tersebut seperti penyakit tidak lagi bisa diagnosa, sakin parahnya, seperti manusia yang lagi sekarat,”sebut Muhammad Aminurlah Anggota Komisi III DPRD NTB Bidang Keuangan dan Perbankan Dapil NTB VI (Bima, Dompu dan Kota Bima) saat dimintai keterangan Kamis (23/01/2025).
Mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima ini menilai, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah berdiri sejak Tahun 1957 silam baik dalam pelaksanaan operasionalnya, sistem manajemen, dan pengelolaan pengunaan dananya, dan lain sebagainya sangat amburadul.
“Sehingga hari ini secara politik saya minta kepada DPRD secara kelembagaan untuk menyurati BPK untuk melakukan audit investigasi,”kata Politisi PAN ini.
Audit ini sebagai upaya menyelamatkan BUMD PT GNE menurut pria kelahiran sape Bima ini adalah Audit tuntas, tujuannya untuk melihat bagaimana aliran dana baik itu soal penyertaan modal dari pada perusahaan, bagaimana soal asetnya, yakni aset bergerak maupun aset yang tidak bergerak.
“Itu kemana aja dan dimana aja serta kewajiban-kewajiban yang selama ini yang di lakukan oleh PT GNE itu sejauh mana pajak yang belum di bayar seperti apa,”terangnya .
Tidak hanya itu, Audit ini tentunya, kata pria akrab disapa Pak Maman, ingin menegaskan kembali hal ini guna perbaikan dari pada perusahaan sebagaimana nanti hasil itu sebagai bahan melakukan restrukturisasi perusahaan.
“Baik menejemennya yang tidak profesional selama ini bagaimana kedepannya itu lebih profesional. Baik dalam pengelolaan keuangannya itu seperti apa, bagaimana dengan sistemnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana dengan operasionalnya dan lainnya,”bebernya.
Selain itu juga, sambung Pak Maman, hal ini juga sebagai alat ukur sejauh mana hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur NTB.
Dan juga sejauh mana bentuk pengawasan dan pembinaan selama ini oleh Gubernur.
“Apakah dilakukan investigasi atau tidak. Apakah dilakukan monitoring atau tidak, bagaimana bentuk pembinaan dilakukan, bagaimana bentuk pengawasannya, apakah Pengawasan itu dilakukan atau tidak terhadap perusahaan sendiri. Hal itu akan kita tahu saat dilakukan audit tuntas,”ujarnya.
Sehingga, kata Pak Maman, hasilnya nanti selain sebagai penyelamatan perusahan Daerah, hal ini juga kata Maman sebagai rujukan dan rekomendasi untuk Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih. “Audit tuntas dalam rangka perbaikan secara total,”pungkasnya.
Sebelumnya, tahun kemarin Inspektorat NTB melakukan audit keuangan PT Gerbang NTB Emas (GNE).
Penyebabnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu sebelumnya telah melakukan pinjaman modal sebesar Rp 27 miliar dari sejumlah bank.
Tidak hanya itu, pinjaman dana sebesar Rp 5 miliar juga dilakukan untuk kepentingan penyertaan modal dari Pemda, untuk memperluas investasi. Akan tetapi perusahaan malah merugi.
Inspektorat NTB melakukan audit dengan tujuan tertentu, dalam rangka memotret atau mendapatkan gambaran tentang proses pengelolaan keuangan, manajemen perusahaan, kegiatan apa saja yang telah dilakukan, bagaimana penyelenggaraan kegiatan di perusahaan itu, perencanaan, core bisnis perusahaan, dan masih banyak lagi.
Tidak hanya itu, sebelumnya juga keuangan PT GNE telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP).
