Kasus Tambang Ilegal Lombok-Sumbawa Mandek di APH: Diduga Dibekingi Penguasa, Istri Pejabat Turut Terlibat

Avatar

- Jurnalis

Senin, 17 Maret 2025 - 10:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Suasana panas melanda Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Sejumlah massa dari Forum Rakyat (FR) mendatangi gedung kejaksaan untuk mempertanyakan nasib kasus dugaan perusakan lingkungan akibat tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat, dan Lantung, Sumbawa.

Lebih dari sekadar tambang ilegal, FR juga menyoroti dugaan korupsi besar-besaran yang melibatkan pejabat penting di NTB. Bahkan, mereka menuding ada “tangan-tangan kotor” pejabat yang membekingi para WNA China, yang diduga menjadi bos di balik tambang emas ilegal tersebut.

Kasus Mengendap, Kejaksaan Diduga Lamban

Ketua Forum Rakyat, Hendrawan Saputra, menyatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan kejaksaan terkesan jalan di tempat. Sejak mencuatnya kasus ini beberapa bulan lalu, tak ada perkembangan berarti.

“Ini sudah berbulan-bulan, tapi tidak ada kejelasan dari Kejati. Apakah mereka sengaja membiarkan kasus ini mengendap?,” tegas Hendra, Senin 17 Maret 2025.

Baca Juga :  TGH Najamuddin Desak Bupati Lotim Inventarisasi Tanah Terlantar di Pesisir Selatan: Ancaman Demo Jika Tak Ditindak

Pejabat Diduga Terlibat, Istri Pejabat Jadi Pemain?

Tak hanya berhenti pada dugaan pembiaran kasus, Forum Rakyat juga mengklaim memiliki bukti kuat bahwa istri salah seorang pejabat penting terlibat dalam perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menjalankan tambang ilegal tersebut.

“Kami yakin ada pejabat yang mengamankan mereka (WNA China). Tidak mungkin mereka berani beroperasi tanpa perlindungan orang dalam,” ujar Hendra.

Forum Rakyat Ancam Laporkan Pejabat ke KPK

Tak main-main, Forum Rakyat mengaku telah mengantongi nama pejabat yang diduga terlibat dan berencana melaporkannya ke KPK.

“Besok kami akan laporkan nama-nama pejabat yang terlibat. Kami tidak akan tinggal diam. Setelah laporan kami masuk, kami akan kawal sampai ada tersangka,” ancam Hendra dengan lantang.

Baca Juga :  Gubernur Baru NTB Miq Iqbal Bergabung di Kompi A, Belajar Soal Akmil Hingga Terima Materi Soal HAM dan Kesetaraan Gender

Kejati NTB: Kami Masih Tunggu Berkas

Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi NTB melalui Humas Kejati, Efrien Saputra, berdalih bahwa mereka masih menunggu berkas dari penyidik Balai Lingkungan Hidup terkait dugaan perusakan lingkungan.

“Kami siap menindaklanjuti kasus ini setelah berkasnya kami terima. Untuk dugaan korupsi, kami persilakan siapa saja melapor, kami siap menerima,” ujar Efrien.

Akan Ada Tersangka? Forum Rakyat Siap Kawal

Kasus ini semakin memanas. Dengan tudingan keterlibatan pejabat, perlindungan terhadap WNA China, dan dugaan skandal besar, akankah kejaksaan berani menindak tegas para pemain besar di balik tambang ilegal ini?

Forum Rakyat memastikan mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum.

Berita Terkait

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari
Berita ini 182 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Jumat, 4 September 2026 - 01:10 WIB

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan

Berita Terbaru