DPD RI Mirah Midadan Fahmid Soroti Temuan 110 Ton Beras Oplosan di Lombok Timur, Dorong Pengawasan Bulog Diperketat

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 15 November 2025 - 09:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPD RI Dapil NTB, Mirah Midadan Fahmid, menyoroti temuan polisi sebanyak 110 ton beras oplosan yang dicampur menir di sebuah gudang di Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Dalam kunjungannya ke Kantor BULOG NTB, Mirah menekankan perlunya pengawasan ketat, audit menyeluruh, dan evaluasi mitra Bulog agar program SPHP tetap menjaga akses pangan murah tanpa celah bagi pelaku nakal.

SUMBAWAPOST.com| Mataram- Anggota DPD RI Dapil NTB, Mirah Midadan Fahmid, menyoroti langsung temuan 110 ton beras oplosan yang dicampur menir di sebuah gudang di Kecamatan Sikur, Lombok Timur, saat kunjungannya ke Kantor BULOG NTB pada 14 November 2025.

Baca Juga :  Pilkada 2024: Luthfi-Wahid Ingin Jadikan Lombok Timur Jadi Kabupaten Percontohan di NTB

“Ke depan, pemerintah daerah dan BULOG harus segera memperkuat pengawasan agar kejadian seperti ini tidak berulang,” tegas Mirah dalam keterangan yang diterima media ini. Sabtu (15/11/2025).

Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan BULOG dengan gudang-gudang rekanan. Mekanisme kontrol kualitas dan audit rutin perlu diperketat. “Jika terbukti melanggar, mitra wajib diputus kerja samanya,” ujarnya.

Mirah menambahkan, Program SPHP merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan akses pangan murah bagi masyarakat, sehingga tidak boleh ada celah bagi oknum nakal yang merugikan publik.

Baca Juga :  Lombok Kecil Cabai Rawit! Rinjani100 Diserbu 46 Negara, Gubernur Iqbal Gaspol Tahun Depan

Selain itu, Mirah mendorong audit menyeluruh terhadap seluruh gudang mitra BULOG di NTB, khususnya yang terlibat dalam penyaluran SPHP. Ia juga menekankan pentingnya pembentukan tim pengawasan terpadu yang melibatkan BULOG, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta aparat penegak hukum untuk memonitor distribusi beras hingga tingkat pengecer.

“Kontrol dan pengawasan yang ketat akan memastikan ketersediaan pangan berkualitas bagi seluruh masyarakat NTB,” pungkasnya.

Berita Terkait

Halal Bihalal IKA Unram, Isvie Rupaeda Tegaskan Peran Alumni Jadi Kunci Kemajuan Kampus
Perpres 4/2026 Disorot, Sawah NTB Beralih Fungsi, Direktur Mi6: Ini Sawah atau Real Estate Sih?
Soal Reklamasi Amahami, Persatuan Pemuda NTB Desak Kejati Tangkap Wali Kota Bima
Sekda NTB dari Madura, Bukan Putra Daerah-Iqbal Tuntut Pejabat Kerja ‘Extraordinary’
Nama Gubernur NTB Muncul di Sidang Kasus ‘Dana Siluman’ DPRD, Saksi Akui Terima Perintah
Daftar Lengkap Pejabat NTB Beserta Posisi yang Dilantik Iqbal: 6 Bulan Jadi ‘Tiket’ Bertahan atau Angkat Kaki
Ketua FKMHB Ungkap Indikasi Error in Objecto Aset Serasuba, DPRD Bima Sebut Tanah Bukan Milik Pemkot
Pria Asal Sumenep Madura, Abul Chair Resmi Jadi Sekda NTB, Iqbal Ungkap Proses Panjang di Balik Layar
Berita ini 45 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 11 April 2026 - 14:40 WIB

Halal Bihalal IKA Unram, Isvie Rupaeda Tegaskan Peran Alumni Jadi Kunci Kemajuan Kampus

Jumat, 10 April 2026 - 17:48 WIB

Perpres 4/2026 Disorot, Sawah NTB Beralih Fungsi, Direktur Mi6: Ini Sawah atau Real Estate Sih?

Jumat, 10 April 2026 - 17:01 WIB

Soal Reklamasi Amahami, Persatuan Pemuda NTB Desak Kejati Tangkap Wali Kota Bima

Jumat, 10 April 2026 - 09:58 WIB

Sekda NTB dari Madura, Bukan Putra Daerah-Iqbal Tuntut Pejabat Kerja ‘Extraordinary’

Kamis, 9 April 2026 - 22:38 WIB

Nama Gubernur NTB Muncul di Sidang Kasus ‘Dana Siluman’ DPRD, Saksi Akui Terima Perintah

Berita Terbaru