SUMBAWAPOST.com, Mataram – Fenomena pernikahan anak dan kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat terus menjadi sorotan. Anggota DPRD NTB, Nadirah Al-Habsyi angkat suara dan menegaskan bahwa pendidikan seksual yang komprehensif harus menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan.
“Pencegahan kekerasan seksual harus dimulai dari pendidikan seksual yang menyeluruh, bila perlu Pendidikan Seksual Harus Masuk Kurikulum,” ujar Nadirah saat diwawancarai sejumlah wartawan, Senin (26/5) di Gedung DPRD NTB, Jalan Udayana, Kota Mataram.
Sebagai Ketua DPW PBB NTB sekaligus legislator dari Dapil NTB VI (Bima, Dompu, dan Kota Bima), Nadirah menekankan bahwa pendidikan seksual bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga penting bagi laki-laki agar memahami secara utuh dampak dari pernikahan dini dan kekerasan seksual.
“Laki-laki juga harus paham betul bahaya dan konsekuensi dari pernikahan anak dan kekerasan seksual,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kekerasan seksual tidak selalu berbentuk fisik. Masih banyak masyarakat yang belum sadar bahwa bentuk kekerasan bisa berwujud ucapan atau perlakuan verbal yang merendahkan.
“Kekerasan seksual itu macam-macam, termasuk kekerasan verbal. Ini yang sering luput dari perhatian,” jelasnya.
Lebih jauh, Nadirah menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dan kerja sama lintas sektor dalam menekan angka pernikahan anak yang masih tinggi di NTB.
“Pemerintah desa punya peran besar. Harus ada kerja sama lintas sektor untuk mencegah praktik pernikahan anak,” ucapnya.
Terkait laporan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram ke Polres Lombok Tengah yang menyeret penghulu dan orang tua karena menikahkan anak di bawah umur, ia mendukung penuh langkah hukum tersebut.
“Bagus saja dilaporkan. Ini bisa menjadi efek jera. Supaya tidak semudah itu orang tua atau siapa pun menikahkan anak di bawah umur,” ungkapnya.
Nadirah juga mendorong agar pendidikan seksual dijadikan bagian dari kurikulum pendidikan formal sejak tingkat dasar.
“Pendidikan seksual harus diberikan sejak tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ini sangat penting,” tegasnya.
Sebagai penutup, ia mengajak semua pihak bergandengan tangan melawan praktik pernikahan anak dan kekerasan seksual di NTB.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Semua pihak harus berkolaborasi,” pungkasnya.
Dengan nada tegas sekaligus penuh harap, ia menambahkan pesan moral yang menohok: “Sekolahkan, Jangan Seret ke Pelaminan,” seru Mantan Anggota DPRD Dompu dua periode tersebut.
