SUMBAWAPOST.com, Lombok Utara- Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH, menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI, Dr. Yayat Ruyat, M.Eng, di Hotel Anema, Desa Sigar Penjalin, Rabu (15/10/2025). Pertemuan ini membahas persoalan tumpang tindih regulasi status tiga Gili Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air yang menjadi kawasan strategis pariwisata nasional sekaligus kawasan konservasi.
Dalam sambutannya, Bupati Najmul menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada rombongan DPN RI. Ia menjelaskan, Lombok Utara sebagai kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki posisi yang sangat strategis secara ekonomi dan keamanan.
“Selamat datang dan mohon maaf bila dalam penyambutan kami ada kekurangan. Kami merasa terhormat atas kehadiran bapak-bapak di Lombok Utara,” ujar Najmul.
Najmul mengungkapkan, kerja sama antara Pemkab Lombok Utara dan Kementerian Pertahanan RI telah dimulai sejak lama, termasuk wacana pendirian perguruan tinggi di bawah Kemenhan.
Ia menyoroti bahwa tumpang tindih regulasi di kawasan tiga Gili menjadi kendala serius bagi iklim investasi dan tata kelola pariwisata.
“Tiga Gili diatur oleh beberapa regulasi, antara lain Perpres Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional, serta Keputusan Menteri KLHK dan Menteri KKP Nomor 34 Tahun 2022 yang memasukkannya sebagai kawasan hutan dan konservasi,” jelas Najmul.
Bupati menambahkan, kawasan tiga Gili memiliki nilai strategis nasional. Berdasarkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, kawasan strategis seperti tiga Gili diharapkan menyumbang hingga 8 persen dari sumber ketahanan ekonomi nasional.
“Karena kawasan ini merupakan wajah Indonesia di mata dunia, kami berharap dukungan pusat untuk mempercepat penyelesaian status hukumnya agar tertata dan berdaya saing global,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Geoekonomi DPN RI, Dr. Yayat Ruyat, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Jakarta.
“Kami datang untuk menyerap dan menampung semua informasi dari Bupati dan jajaran, serta mencari solusi cepat untuk disampaikan kepada Presiden,” kata Yayat.
Yayat menjelaskan, DPN RI memiliki tiga bidang utama Geoekonomi, Geostrategi, dan Geopolitik yang bertugas memberi saran kebijakan kepada Presiden melalui Menhan dan Wamenhan selaku ketua harian.
“Kami berkomitmen mempercepat langkah-langkah strategis agar kawasan tiga Gili dapat berkembang selaras antara aspek ekonomi dan konservasi,” pungkasnya.
