SUMBAWAPOST.com| Mataram-Suasana Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Selasa pagi 25 November 2025, tampak berbeda dari biasanya. Puluhan anggota Aliansi Honorer 518 Pemprov NTB memilih duduk bersila di halaman kantor, menyampaikan aspirasi secara damai namun penuh makna sebuah cara mengetuk hati Pemerintah agar membuka kembali peluang bagi honorer Non-data base yang selama ini belum mendapatkan kepastian status.
Aksi damai ini dilakukan untuk menyambut peluang baru berupa Skema PPPK Paruh Waktu Tambahan, yang dinilai bisa menjadi solusi bagi honorer non-data base yang sebelumnya tidak terakomodir dalam proses rekrutmen.
Dalam momentum tersebut, Aliansi memaparkan hasil audiensi mereka bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta.
Irfan, Koordinator Aliansi Honorer 518 Pemprov NTB, menegaskan bahwa peluang ini bukan sekadar kabar baik, melainkan jalan konkret yang dapat diambil oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah dapat mengusulkan kembali honorer non data base yang tidak dapat terakomodir sebelumnya pada skema PPPK Paruh Waktu Tambahan, dengan mengajukan surat permohonan tambahan yang melampirkan nama-nama yang dimohonkan beserta surat pernyataan kesanggupan penggajian oleh daerah tersebut,” jelas Irfan.
Pernyataan itu langsung disambut positif oleh BKD NTB. Kepala Bidang PPI BKD NTB, Rian Priandana, menegaskan bahwa pihaknya siap membersamai perjuangan honorer 518.
Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut tetap membutuhkan restu Pimpinan Daerah.
“Kami akan sampaikan peluang ini kepada Pak Gubernur, dan melakukan follow up kepada MenPAN-RB atas informasi ini,” ujarnya.
BKD memastikan bahwa tindak lanjut atas informasi yang dibawa Aliansi akan dilakukan sesuai prosedur, termasuk koordinasi resmi ke pemerintah pusat.
Aksi duduk bersila para honorer menjadi simbol kesabaran, keteguhan, dan harapan. Mereka berharap pemerintah daerah dapat bergerak cepat agar peluang yang telah dibuka pemerintah pusat tidak berlalu begitu saja.
Kini, bola berada di tangan pemerintah daerah. Honorer menantikan langkah nyata sebagai bentuk keberpihakan terhadap ratusan tenaga pengabdi yang selama ini setia menjaga pelayanan publik di NTB.
