Bikin Usaha Tak Lagi Pakai ‘Orang Dalam’, DPRD NTB Bahas Raperda Perizinan Digital dan Terpadu

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 25 Juni 2025 - 16:21 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menggelar rapat lanjutan guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Selasa, 24 Juni 2025. Bertempat di Ruang Rapat Banggar Lantai II Gedung Sekretariat DPRD NTB, agenda penting ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus I, Abdul Rauf, S.T., M.M., dan diikuti oleh seluruh anggota Pansus bersama jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB.

Dalam rapat tersebut, fokus utama pembahasan adalah memastikan strategi implementasi Raperda agar selaras dengan regulasi nasional dan mampu menjawab kebutuhan daerah. Pansus dan DPMPTSP secara teknis membedah ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam regulasi, mulai dari mekanisme pelayanan, sistem pengawasan, hingga integrasi teknologi dalam sistem perizinan.

Baca Juga :  Nadirah Al-Habsyi Nahkodai DPW PBB NTB: Perempuan Dompu Pertama Pimpin Partai di Level Provinsi

“Raperda ini harus mampu menjadi payung hukum yang tidak hanya memberi kepastian, tapi juga mendorong pelayanan perizinan yang cepat, terpadu, dan terukur,” tegas Ketua Pansus Abdul Rauf dan Duta Partai Demokrat Dapil NTB VI (Bima, Dompu dan Kota Bima) dalam keterangan rapat

Lebih lanjut, diskusi juga menekankan pentingnya harmonisasi antara isi regulasi dengan realitas di lapangan, khususnya dalam mendukung percepatan investasi dan kemudahan berusaha. Upaya ini dilakukan agar nantinya DPMPTSP sebagai ujung tombak layanan perizinan memiliki kerangka kerja hukum yang kuat dan adaptif.

DPRD NTB menargetkan Raperda ini dapat segera rampung dan disahkan dalam waktu dekat. Harapannya, regulasi tersebut mampu menjadi instrumen strategis dalam memperkuat iklim investasi, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di sektor perizinan berusaha.

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Berita ini 56 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Berita Terbaru