SUMBAWAPOST.com | Lombok Tengah- Perebutan Kursi Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Lombok Tengah berlangsung serentak di 87 Desa, Kamis (29/10/2026). Sebanyak 334 Calon Kepala Desa bersaing mendapatkan kepercayaan Masyarakat. Ribuan personel gabungan dan jajaran Pemerintah Daerah pun turun memantau pelaksanaan Pesta Demokrasi tingkat Desa tersebut.
Pengamanan dan pemantauan dilakukan untuk memastikan pemungutan suara di 1.014 tempat pemungutan suara (TPS) berjalan aman, tertib, dan kondusif. Polresta Lombok Tengah bersama unsur TNI dan instansi terkait menyiagakan personel selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 Oktober 2026.
Kapolresta Lombok Tengah Komisaris Besar Polisi Hariyanto mengatakan, pola pengamanan disusun berdasarkan pemetaan tingkat kerawanan di setiap TPS.
“Pengamanan mencakup 1.014 tempat pemungutan suara (TPS) yang telah dipetakan berdasarkan tingkat kerawanan,” kata Hariyanto usai Apel Pelepasan Pasukan Pengamanan Pilkades di Lombok Tengah. Rabu (28/10/2026) dalam keterangan yang diterima media ini.
Ia menjelaskan, pengerahan personel gabungan bertujuan memastikan seluruh tahapan pemungutan suara Pilkades Serentak 2026 berjalan aman, tertib, dan kondusif.
“Pengamanan dilaksanakan selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 Oktober 2026,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemetaan kepolisian, sebanyak 978 TPS masuk kategori aman, sedangkan 36 TPS lainnya dikategorikan rawan. Tidak ada TPS yang masuk kategori sangat rawan berdasarkan pemetaan tersebut.
“Pemetaan tersebut menjadi dasar penentuan pola dan kekuatan pengamanan di setiap TPS. Pada TPS kategori aman, dua personel Polri dapat ditugaskan untuk mengamankan empat hingga enam TPS dengan dukungan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di masing-masing TPS,” katanya.
Sementara itu, TPS yang masuk kategori rawan mendapatkan pola pengamanan lebih ketat, dengan rasio dua personel Polri untuk dua TPS dan dukungan petugas Linmas.
Kategori rawan mencakup lokasi yang memiliki riwayat konflik Pilkades, potensi intimidasi, praktik politik uang, hingga kondisi geografis yang relatif sulit dijangkau.
Adapun untuk TPS dengan kategori sangat rawan, kepolisian menyiapkan pola pengamanan dengan rasio dua personel Polri untuk satu TPS. Pengamanan juga dapat diperkuat personel TNI atau Brimob sesuai kebutuhan.
“Berdasarkan hasil pemetaan saat ini, tidak terdapat TPS yang masuk kategori sangat rawan,” katanya.
Untuk mendukung efektivitas pengamanan, Polresta Lombok Tengah membagi wilayah operasi ke dalam empat rayon. Personel dan pasukan penguatan ditempatkan sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
“Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan, Polresta Lombok Tengah juga menyiagakan pasukan penguatan di sejumlah titik strategis,”katanya.
Di sisi lain, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, bersama Wakil Bupati Dr. H. M. Nursiah, Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) turut memantau pelaksanaan Pilkades serentak.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan pemungutan suara berlangsung lancar, aman, tertib, dan kondusif, sekaligus memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Bupati, Wakil Bupati, dan unsur Forkopimda dibagi menjadi dua tim untuk meninjau sejumlah lokasi pelaksanaan Pilkades. Sementara itu, kepala OPD beserta staf melakukan pemantauan berdasarkan wilayah binaan masing-masing yang tersebar di 12 kecamatan di Lombok Tengah.
Pembagian tim tersebut bertujuan memperluas jangkauan pemantauan sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemerintah Daerah, aparat keamanan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan panitia penyelenggara.
Dalam kegiatan itu, jajaran Pemkab Lombok Tengah bersama Forkopimda turut memantau kesiapan TPS, kelancaran pemungutan suara, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pemantauan Pilkades juga dilakukan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lombok Tengah, Drs. H. Lalu Herdan, bersama jajaran staf di Wilayah binaan Diskominfo, Kecamatan Pujut, Kamis (29/10/2026).
Lalu Herdan dan tim memantau sejumlah TPS yang tersebar di tiga desa, yakni Desa Pengembur, Desa Kawo, dan Desa Rembitan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembagian tugas pemantauan oleh OPD di 12 kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah. Setiap OPD bertanggung jawab memantau perkembangan pelaksanaan Pilkades di wilayah binaan masing-masing.
Melalui pemantauan langsung, pemerintah daerah berupaya memperoleh gambaran mengenai kondisi di lapangan, memperkuat koordinasi, serta mengidentifikasi kendala yang berpotensi mengganggu kelancaran pemungutan suara untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Dalam kunjungannya, Kadis Kominfo bersama jajaran staf meninjau situasi di sejumlah TPS sekaligus memantau kondisi lingkungan di sekitar tempat pemungutan suara.
Kehadiran jajaran OPD di Wilayah binaan masing-masing menjadi bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan pelaksanaan Pilkades berlangsung tertib, aman, dan kondusif di seluruh Wilayah Penyelenggaraan.
“Pemantauan terpadu ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pemilihan sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Panitia Penyelenggara,”terangnya.
Di tengah persaingan 334 calon kepala desa untuk memperebutkan kepercayaan warga di 87 desa, Anggota DPRD Lombok Tengah Ferdian Elmansyah mengingatkan seluruh pihak agar menjaga suasana sejuk dan Demokratis.
“Pesta demokrasi di desa ini benar-benar dijalankan secara demokratis,” ujar Ferdian kepada Lombok Post, Rabu (28/10/2026).
Politisi muda Golkar tersebut berharap hasil akhir Pilkades tidak merusak tali silaturahmi dan persaudaraan antarwarga maupun tetangga yang memiliki pilihan berbeda.
“Siapapun yang terpilih adalah orang-orang terbaik yang dipercaya masyarakat untuk memimpin desanya,” lanjut Ferdian.
Masyarakat, panitia penyelenggara, calon Kepala Desa, dan tim sukses juga diimbau menjaga kondusivitas serta tidak mudah terprovokasi isu negatif yang berpotensi memicu konflik.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap seluruh rangkaian Pilkades serentak berlangsung lancar dan demokratis serta menghasilkan kepala desa yang mampu menjalankan amanah masyarakat dan mendorong pembangunan di wilayah masing-masing.
Pada akhirnya, 87 kursi kepala desa memang menjadi rebutan 334 calon. Namun, kompetisi politik di tingkat desa tidak seharusnya membuat hubungan antarwarga ikut renggang. Beda pilihan boleh, tetapi persaudaraan jangan sampai menjadi korban. Siapa pun yang terpilih, keamanan, kerukunan, dan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
