SUMBAWAPOST.com, Mataram- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muslim, ST., M.Si., menghadiri Sarasehan Pengawal (Pengelolaan Lokal Kawasan Laut) yang digelar oleh Yayasan Juang Laut Lestari (JARI) di Hotel Lombok Astoria, Mataram.
Dalam sambutannya, Muslim menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Yayasan JARI yang sejak 2019 konsisten mengawal pengelolaan perikanan gurita di NTB. Ia menilai, keberhasilan kebijakan Blue Economy yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat pesisir.
“Kebijakan Blue Economy hanya akan berhasil apabila masyarakat lokal dilibatkan secara aktif, sebagaimana semangat yang diusung oleh Yayasan JARI selama ini,” ujar Muslim.
Lebih lanjut, Kadislutkan NTB menyoroti sejumlah regulasi pemerintah pusat yang dinilainya masih kontra produktif terhadap upaya penguatan sektor kelautan di daerah. Ia mendorong semua pihak terutama NGO dan akademisi untuk ikut berkontribusi memberi masukan konstruktif demi keberlanjutan ekologi laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kita butuh sinergi lintas sektor agar pembangunan kelautan berjalan berkelanjutan. Kritik dan masukan dari masyarakat sipil justru penting untuk memastikan kebijakan kita berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Muslim mengungkapkan bahwa Pemprov NTB saat ini tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan. Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum bagi masyarakat pesisir dalam menjaga laut dan sumber daya yang menjadi penopang hidup mereka.
“Dengan adanya perda ini, peran masyarakat lokal dalam menjaga laut akan lebih kuat secara hukum dan terarah,” pungkasnya.
