Kadislutkan NTB Muslim Tegaskan Keberhasilan Blue Economy Bergantung pada Keterlibatan Masyarakat Lokal

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 9 Oktober 2025 - 06:39 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muslim, ST., M.Si., menghadiri Sarasehan Pengawal (Pengelolaan Lokal Kawasan Laut) yang digelar oleh Yayasan Juang Laut Lestari (JARI) di Hotel Lombok Astoria, Mataram.

Dalam sambutannya, Muslim menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Yayasan JARI yang sejak 2019 konsisten mengawal pengelolaan perikanan gurita di NTB. Ia menilai, keberhasilan kebijakan Blue Economy yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat pesisir.

“Kebijakan Blue Economy hanya akan berhasil apabila masyarakat lokal dilibatkan secara aktif, sebagaimana semangat yang diusung oleh Yayasan JARI selama ini,” ujar Muslim.

Baca Juga :  Pria Asal Sumenep Madura, Abul Chair Resmi Jadi Sekda NTB, Iqbal Ungkap Proses Panjang di Balik Layar

Lebih lanjut, Kadislutkan NTB menyoroti sejumlah regulasi pemerintah pusat yang dinilainya masih kontra produktif terhadap upaya penguatan sektor kelautan di daerah. Ia mendorong semua pihak terutama NGO dan akademisi untuk ikut berkontribusi memberi masukan konstruktif demi keberlanjutan ekologi laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Kita butuh sinergi lintas sektor agar pembangunan kelautan berjalan berkelanjutan. Kritik dan masukan dari masyarakat sipil justru penting untuk memastikan kebijakan kita berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Muslim mengungkapkan bahwa Pemprov NTB saat ini tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan. Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum bagi masyarakat pesisir dalam menjaga laut dan sumber daya yang menjadi penopang hidup mereka.

“Dengan adanya perda ini, peran masyarakat lokal dalam menjaga laut akan lebih kuat secara hukum dan terarah,” pungkasnya.

 

Berita Terkait

Masuk Area Islamic Center NTB Tak Lagi Gratis, Tarif Parkir Tembus Rp15 Ribu
Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 20:18 WIB

Masuk Area Islamic Center NTB Tak Lagi Gratis, Tarif Parkir Tembus Rp15 Ribu

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 November 2026 - 20:09 WIB

Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB