Tambang Ilegal Lantung Makan Korban, Bupati dan DPRD Sumbawa Turun Cek Lokasi, Ingatkan Hal Ini

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 9 September 2026 - 15:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Sumbawa Ir. Syarafuddin Jarot Bersama Pimpinan DPRD dan Jajaran Pemerintah Daerah Saat Mengecek Langsung Lokasi Pertambangan Rakyat Lawang Tuwa, Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Pascalongsor.

Bupati Sumbawa Ir. Syarafuddin Jarot Bersama Pimpinan DPRD dan Jajaran Pemerintah Daerah Saat Mengecek Langsung Lokasi Pertambangan Rakyat Lawang Tuwa, Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Pascalongsor.

SUMBAWAPOST.com |™ Sumbawa- Aktivitas Pertambangan Ilegal di Kawasan Pertambangan Rakyat Lawang Tuwa, Desa Lantung, Kecamatan Lantung, mendapat Perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Setelah terjadi longsor yang menimbulkan Korban, Bupati Sumbawa Ir. Syarafuddin Jarot bersama Pimpinan DPRD Turun Langsung Mengecek Kondisi lokasi, Rabu sore, (9/9/2026).

Bupati Jarot didampingi Sekretaris Daerah serta Wakil Ketua I dan III DPRD Kabupaten Sumbawa. Rombongan melihat langsung Kondisi Kawasan setelah Longsor terjadi pada pekan sebelumnya.

Peninjauan tersebut sekaligus untuk memastikan Larangan Aktivitas Penambangan Ilegal yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Benar-benar dilaksanakan.

Larangan itu berlaku terhadap seluruh Aktivitas Penambangan Ilegal di Kawasan Lawang Tuwa, baik yang dilakukan Masyarakat maupun Pengelola Lokasi.

Baca Juga :  Pengelolaan Keuangan UIN Mataram Tahun 2024 Meraih Banyak Label Penghargaan Terbaik

Dalam peninjauan tersebut, Bupati bersama rombongan memastikan tidak ada lagi Aktivitas Penambangan yang berpotensi membahayakan keselamatan Masyarakat.

Bupati menegaskan, Keselamatan Masyarakat menjadi Prioritas utama Pemerintah Daerah. Larangan terhadap Aktivitas Penambangan tanpa izin, kata dia, bukan sekadar persoalan Administratif, tetapi merupakan langkah untuk melindungi Masyarakat dari risiko kecelakaan hingga korban jiwa.

“Saya datang langsung ke lokasi untuk memastikan bahwa larangan yang telah kita keluarkan Benar-benar dilaksanakan” tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah tidak bermaksud menghalangi Masyarakat mencari nafkah. Namun, setiap kegiatan Pertambangan harus dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, memperhatikan keselamatan kerja dan Kelestarian Lingkungan, serta memiliki izin yang sah.

Baca Juga :  Komisi V DPRD NTB Gerak Cepat Tangani Sekolah Terdampak Banjir

Bupati juga meminta Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Aparat Keamanan dan Masyarakat sekitar ikut melakukan Pengawasan terhadap Kawasan Lawang Tuwa.

Ia menegaskan, potensi Sumber Daya Alam harus mampu memberikan manfaat bagi Masyarakat dan Daerah. Namun, pengelolaannya tidak boleh mengorbankan Keselamatan Manusia maupun Lingkungan.

“Sumber Daya Alam Kita memang harus dikelola dan memberikan manfaat bagi Masyarakat. Tetapi pengelolaannya harus Legal, Aman, Tertib dan Bertanggungjawab. Jangan sampai karena ingin mendapatkan keuntungan, justru nyawa yang menjadi taruhannya,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan akan terus memantau Kawasan Lawang Tuwa dan Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah kembali munculnya Aktivitas Pertambangan Tampa izin.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Status Kekeringan Lombok Barat Naik Jadi Darurat
Diisukan Miliki Hubungan Khusus dengan Istri Orang, Anggota DPRD Dompu: Silakan Laporkan Saya
Gubernur NTB Tegaskan Pers Bukan Corong Pemerintah, Tapi Juga Bukan Musuh
120 Wartawan Ikuti OKK PWI NTB, 54 Peserta Jalani Uji Kompetensi
6,7 Juta Batang Rokok Ilegal dan 2.820 Liter Miras Dimusnahkan Bea Cukai Mataram
PMI NTB Diproyeksikan Jadi Duta Budaya dan Pariwisata di Luar Negeri
Gubernur Iqbal Lepas Kafilah NTB ke MTQ Nasional Semarang, Bawa Misi Lebih dari Sekadar Juara
Kejari Bima-Bawaslu Kompak, Demokrasi Dijaga, Aturan Jangan Dilanggar
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 20:19 WIB

Status Kekeringan Lombok Barat Naik Jadi Darurat

Kamis, 10 September 2026 - 18:01 WIB

Diisukan Miliki Hubungan Khusus dengan Istri Orang, Anggota DPRD Dompu: Silakan Laporkan Saya

Kamis, 10 September 2026 - 14:31 WIB

Gubernur NTB Tegaskan Pers Bukan Corong Pemerintah, Tapi Juga Bukan Musuh

Kamis, 10 September 2026 - 13:12 WIB

120 Wartawan Ikuti OKK PWI NTB, 54 Peserta Jalani Uji Kompetensi

Kamis, 10 September 2026 - 11:11 WIB

6,7 Juta Batang Rokok Ilegal dan 2.820 Liter Miras Dimusnahkan Bea Cukai Mataram

Berita Terbaru

Pelaksana Tugas Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha Memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kekeringan di Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (10/9/2026).

Pemerintahan

Status Kekeringan Lombok Barat Naik Jadi Darurat

Kamis, 10 Sep 2026 - 20:19 WIB

Ketua PWI NTB, Dan Wartawan Dari Berbagai Daerah di NTB Mengikuti Kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI NTB di Mataram.

Pendidikan

120 Wartawan Ikuti OKK PWI NTB, 54 Peserta Jalani Uji Kompetensi

Kamis, 10 Sep 2026 - 13:12 WIB