SUMBAWAPOST.com, Mataram- Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat menanggulangi kerusakan pada sekolah-sekolah yang terdampak banjir dan cuaca ekstrem.
Koordinasi telah dilakukan dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB, untuk memastikan mitigasi bencana dan langkah antisipasi berjalan optimal.
Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi, menegaskan bahwa pihaknya telah meminta OPD terkait untuk menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelamatan di sekolah guna memastikan keselamatan seluruh warga sekolah.
“Fokus utama kami adalah membangun koordinasi cepat terkait SOP penyelamatan di sekolah. Selain itu, perlu juga mewaspadai kondisi sarana dan prasarana yang rentan rusak akibat banjir, longsor, dan hujan deras,” jelasnya pada Senin, 10 Februari 2025.
Sebagai langkah antisipasi, OPD terkait telah melakukan pendataan dan inventarisasi sekolah yang terdampak bencana. Data yang terkumpul ini nantinya akan menjadi dasar untuk kebijakan jangka panjang, termasuk koordinasi dan pelaporan ke kementerian serta lembaga terkait di pusat.
“Langkah ini sangat penting agar ke depan dapat ada kebijakan strategis yang lebih proaktif dalam menangani dampak bencana terhadap fasilitas pendidikan,” tambah Didi.
Komisi V DPRD NTB juga mengajak pimpinan eksekutif, OPD, dan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan solidaritas dalam menghadapi bencana.
“Kami menghimbau masyarakat untuk memperbanyak doa dan meningkatkan ibadah agar kita semua terhindar dari bencana dan musibah,” ujarnya.
Komisi V DPRD NTB akan terus memantau secara intensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka dalam menangani dampak bencana terhadap fasilitas pendidikan di NTB.
