SUMBAWAPOST.com |™ Dompu- Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Tenaga Teknis menggelar Aksi Unjuk Rasa (Unras) di Kabupaten Dompu, Senin, (7/9/2026).
Mereka menuntut Kepastian pengangkatan menjadi PPPK Penuh waktu sekaligus mempersoalkan Perlakuan yang dinilai berbeda dengan PPPK dari Formasi Guru.
Massa awalnya berkumpul di depan Masjid Raya Dompu. Dari lokasi tersebut, mereka berjalan kaki menuju Kantor DPRD Kabupaten Dompu untuk menyampaikan aspirasi.
Di depan gedung DPRD, massa bergantian berorasi dan menyampaikan berbagai tuntutan. Setelah itu, mereka melanjutkan aksi ke Kantor Pemerintah Kabupaten Dompu.
Kedatangan massa ke Kantor Pemerintah Daerah (Pemkab) tersebut untuk menagih kepastian mengenai masa depan mereka, terutama peluang pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Aksi tersebut merupakan bagian dari Gerakan Serentak Nasional. Para PPPK dari Tenaga Kesehatan dan Teknis mempersoalkan ketimpangan antara Beban Kerja, Kesejahteraan, dan Kepastian Status Kepegawaian yang mereka terima.
Mereka menilai Status Paruh Waktu tidak sebanding dengan beban kerja serta tanggung jawab yang selama ini dijalankan dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat.
Salah seorang peserta aksi, Siti Sarah, mengatakan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Paruh Waktu memiliki beban kerja yang tidak ringan.
“Kami hari ini ingin Ada Kepastian Pengangkatan. Kami ingin Kesejahteraan dan Pengakuan status sebagai Aparatur Sipil Negara yang layak,” tegas Sarah, dalam Video yang Diterima Media ini, Selasa, (8/9/ 2026).
Dalam orasinya, Sarah juga mempertanyakan perlakuan terhadap PPPK Paruh Waktu bagi Tenaga Kesehatan dan Teknis dibandingkan PPPK dari Formasi Guru.
“Kenapa Kami Dianaktirikan, Kenapa Guru-guru diberikan Keistimewaan?,” tegas Sarah.
“Kami Melayani Masyarakat 24 jam, bertarung nyawa. Padahal Kita Sama-sama Tenaga paruh Waktu, kenapa harus dibedakan?,” sambungnya.
Dalam Aksi tersebut, massa membawa sejumlah Apanduk dan Pamflet berisi tuntutan. Salah satunya bertuliskan ‘PPPK Penuh Waktu Harga Mati’.
Massa juga membentangkan Spanduk bertuliskan ‘Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Bukan Budak Negara’.
Selain itu, terdapat pamflet bertuliskan ‘Hargai Pengabdian Kami, Kami Bukan Honorer Siluman.’
Para PPPK menegaskan Status sebagai Tenaga Teknis maupun Tenaga Kesehatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pengabdian mereka. Mereka mengaku telah bertahun-tahun menjalankan tugas dan memberikan Pelayanan kepada Masyarakat serta pemerintah Daerah.
“Tidak ada bedanya kami dengan Guru. Kami Sama-sama mengabdi kepada Daerah dan Negara. Karena itu, kami meminta Pemerintah memberikan kepastian dan memperjuangkan Kami agar bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” tegas salah seorang orator Lainya di hadapan massa.
Selain menuntut kepastian pengangkatan, massa meminta standardisasi upah secara Nasional, Perlindungan Hukum, serta kepastian status Kepegawaian.
Salah seorang PPPK lainnya, Arifin, meminta Pemerintah Kabupaten Dompu mengambil langkah nyata untuk memperjuangkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis.
“Kami butuh Kesejahteraan dan upah yang layak untuk Keluarga serta Anak-anak kami. Kami menuntut Standarisasi yang layak secara Nasional bagi seluruh angkatan Kerja Nakes dan Teknis,” ujar Arifin.
Massa mendesak Pemkab Dompu dan DPRD Kabupaten Dompu tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mengirimkan Rekomendasi resmi kepada Pemerintah Pusat.
Kekecewaan massa semakin terasa ketika mereka tiba di Kantor Pemerintah Kabupaten Dompu. Para pendemo berharap dapat bertemu langsung dengan Bupati Dompu Bambang Firdaus untuk mendapatkan jawaban atas tuntutan yang mereka sampaikan.
Namun, Bupati disebut tidak berada di tempat sehingga massa tidak dapat bertemu langsung dengan Kepala Daerah. Massa pun mendesak Pemkab Dompu tidak berhenti pada Penerimaan aspirasi. Mereka meminta adanya langkah Nyata, Keberpihakan, dan Kepastian kebijakan terkait masa depan PPPK Teknis dan Nakes Paruh Waktu.
Massa menegaskan aksi tersebut bukan akhir dari perjuangan. Mereka akan terus mengawal persoalan ini sampai Pemerintah memberikan kejelasan mengenai masa depan PPPK Paruh Waktu.
Di tengah aksi, suasana berbeda terlihat dalam pengamanan yang dilakukan jajaran Polres Dompu. Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur, bersama Anggota Polri berdiri di Gerbang Kantor DPRD Dompu menyambut peserta aksi dengan membentangkan spanduk bertuliskan. ‘Selamat Datang Saudaraku. Mari Sampaikan Aspirasi Dengan Damai, Tertib Dan Penuh Kasih’.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mengamankan penyampaian pendapat di muka umum secara Humanis. Tidak terlihat pagar beton maupun barikade. Polisi justru menyambut massa dengan pesan agar aspirasi disampaikan secara damai dan tertib.
Dengan membawa Bendera Merah Putih serta berbagai Spanduk tuntutan, massa PPPK Paruh Waktu Dompu terus menyuarakan harapan agar pengabdian mereka mendapat Penghargaan melalui kepastian Status sebagai PPPK Penuh Waktu.
Sementara itu, Bupati Dompu Bambang Firdaus telah dihubungi media ini untuk dimintai tanggapan terkait tuntutan massa. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
