SUMBAWAPOST.com, Jakarta – Dalam upaya memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi NTB melakukan kunjungan konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Migran Indonesia (P2MI), Kunjungan ini menjadi bagian penting dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan PMI asal NTB.
Rombongan DPRD NTB dipimpin langsung oleh Ketua Pansus II, H. Didi Sumardi, S.H., dan diterima hangat oleh Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian P2MI, Rinardi, S.E., M.Sc., beserta jajaran pejabat kementerian.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian P2MI memberikan sejumlah masukan substansial terhadap draf Raperda yang sedang digodok. Masukan tersebut mencakup aspek hukum, kelembagaan, serta mekanisme perlindungan yang komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari pra-penempatan, masa bekerja, hingga pasca-kepulangan para PMI.
Dirjen Perlindungan P2MI, Rinardi, mengapresiasi inisiatif DPRD NTB yang dinilai progresif dan visioner. “Langkah ini patut dicontoh oleh daerah lain. DPRD NTB telah menjadi pionir dalam membangun regulasi daerah yang berpihak pada nasib dan masa depan pekerja migran,” ujar Rinardi.
Ketua Pansus II, H. Didi Sumardi, menyatakan bahwa raperda ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap dinamika dan tantangan yang dihadapi PMI asal NTB. “Kami ingin memastikan bahwa negara, melalui pemerintah daerah, hadir secara nyata dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi PMI, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun ekonomi,” tegasnya.
Sementara, Anggota DPRD NTB PBB Nadirah Al-Habsyi mengungkapkan, Raperda ini diharapkan menjadi fondasi hukum yang kokoh dalam menjamin hak-hak PMI asal NTB. Hal ini juga sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi,”katanya. Selasa (27/05).
DPRD NTB menargetkan penyusunan dan pengesahan Raperda ini dapat rampung dalam waktu dekat, “agar dapat segera memberikan manfaat langsung bagi masyarakat NTB, khususnya para keluarga PMI,”pungkas Srikandi yang saat ini jadi Ketua DPW PBB NTB.
