SUMBAWAPOST.com| Mataram- Di tengah narasi besar ‘Makmur Mendunia’, suara kritis justru mengemuka. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Bali-Nusa Tenggara (Badko HMI Bali-Nusra) membedah ketimpangan pembangunan di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui diskusi publik bertajuk ‘Menakar Ikhtiar Pemprov NTB dalam Melakukan Perimbangan Pembangunan’, Kamis (30/04/2026) malam.
Bertempat di Meeino Warking, Kota Mataram, forum ini menjadi ruang temu gagasan antara pemerintah, akademisi, dan aktivis.
Diskusi tidak hanya menyoroti capaian, tetapi juga menguji sejauh mana arah pembangunan benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat.
Ketua Umum Badko HMI Bali-Nusra, Caca Handika, menegaskan bahwa setiap kebijakan tidak boleh berhenti pada simbol fisik semata, melainkan harus dikawal agar berdampak nyata.
“Langkah-langkah Pemerintah dengan berbagai program perlu dikawal, yang baik kita awasi, dan yang kurang kita kritisi, demi mewujudkan NTB Makmur Mendunia,” tegas Caca dalam sambutannya.
Dari sisi pemerintah, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si, menegaskan bahwa arah pembangunan sejatinya telah tersusun secara sistematis dalam dokumen perencanaan.
“Intervensi kebijakan terkait pembangunan di Pulau Sumbawa sebenarnya sudah tersusun rapi dalam dokumen RPJMD maupun RPJMN. Secara kuantitas dan alokasi anggaran, kita telah berupaya menjaga proporsi yang adil dan sistematis,” ujar Nelly.
Ia juga memastikan bahwa komitmen tersebut telah terakomodasi dalam buku saku pembangunan daerah. Namun, pertanyaan besarnya, sejauh mana dokumen itu benar-benar terwujud di lapangan?
Persoalan mulai terasa ketika realitas fiskal dibuka. Akademisi Universitas Bima Internasional, Dr. Alfisahrin, M.Si, mengungkap tekanan serius terhadap keuangan daerah.
Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,4 triliun membuat ruang gerak APBD yang tersisa sekitar Rp6,4 triliun semakin sempit.
“Problem besarnya adalah eksekusi di tengah ruang fiskal yang minim. Pemangkasan anggaran pusat ini menyulitkan pemerintah untuk bersikap rasional antara menangani infrastruktur yang kritis atau pelayanan publik dasar yang sama mendesaknya,” urai Dr. Alfi.
Kondisi inilah yang memunculkan istilah ‘NTB Sesak Napas,’ ruang fiskal terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus mendesak.
Di sisi lain, persoalan mendasar justru terletak pada kualitas sumber daya manusia. Direktur LPW NTB, Taufan, S.H., M.H., menilai ketimpangan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.
Data menunjukkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di NTB masih berada di angka 7,74 tahun, setara kelas 1-2 SMP.
“Kita bicara perimbangan pembangunan, tapi bagaimana masyarakat bisa seimbang jika pendidikannya rendah? RLS kita setara kelas 1 atau 2 SMP. Akibat literasi lemah, warga di hulu terpaksa melakukan alih fungsi lahan secara masif demi bertahan hidup karena tidak punya pilihan keahlian lain,” ungkap Taufan.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh semata berorientasi fisik, tetapi harus dilihat sebagai bentuk keadilan pelayanan negara.
“Fokus pembangunan pendidikan dan SDM, serta kesediaan infrastruktur pendukung seperti jalan dan akses informasi hingga pelosok,” ujar Taufan lebih lanjut.
Sementara, PTKP Badko HMI Bali-Nusra David Putra Al-Fatih menegaskan, bahwa pola pembangunan konvensional yang cenderung Lombok-sentris tidak lagi relevan di tengah tekanan fiskal dan ketimpangan wilayah.
“Ke depan, tantangan terbesar pemerintah daerah bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi memastikan manfaatnya dirasakan merata hingga ke pelosok Pulau Sumbawa,”ungkapnya.
“Ujian sesungguhnya ada pada keberanian menggeser paradigma dari pembangunan yang terlihat megah, menuju pembangunan yang benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan menyetuh sendi-sendi kehidupan masyarakat,”tutupnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
