Dipaksakan dan Tak Sah, Subhan Bongkar Dugaan Kejanggalan Muscab PPP Dompu
SUMBAWAPOST.com | Mataram – Polemik pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Dompu kian memanas. Kali ini, sorotan tajam datang dari kader sekaligus formatur PPP Dompu, Mohamad Subhan, yang secara terbuka membongkar sejumlah kejanggalan dalam proses tersebut.
Subhan mengungkapkan, dirinya ditunjuk sebagai formatur usai mengikuti Musyawarah Wilayah (Muswil). Namun dalam perjalanannya, ia menilai proses organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama terkait penentuan nama untuk posisi sekretaris wilayah yang dinilai tidak jelas
“Jadi setelah saya mengikuti muswil kemarin saya pun di daulat menjadi formatur, yang menjadi persoalan nama yang di sebutkan dalam formatur utk menjadi sekwil tidak di respon pertanyaan saya organisasi macam apa ini,” ujarnya. Sabtu (2/5/2026) dalam keterangan yang diterima media ini.
Ia juga mengaku sempat dipanggil oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mendapatkan penjelasan terkait regulasi partai. Setelah mempelajari aturan tersebut secara menyeluruh, Subhan menyatakan sikap tegas menolak pelaksanaan Muscab yang ramai beredar di media sosial.
“Kemudian saya di panggil oleh dpp dan menjelaskan semua apa yg menjadi regulasi dan saya baca dan memahami semua saya pun menolak muscab yg saya liat kemarin di media sosial pra muscab,” lanjutnya.
Menurutnya, komposisi peserta dalam Pra-Muscab menjadi salah satu indikasi adanya kejanggalan. Ia menilai sejumlah pihak yang hadir tidak sepenuhnya representatif sebagai kader aktif yang sejalan dengan partai, bahkan ada yang sebelumnya tidak mendukung PPP pada Pilkada maupun yang telah mengundurkan diri.
“Jadi orang-orang yang hadir ada kader PPP yang Sami, na wato, a na terhadap partai ada yang tidak searah dengan partai saat pilkada kemarin dan ada juga yang jelas2 sudah mengundurkan diri karena kita bisa melihat jejak digitalnya berarti organisasi itu tidak jelas,” tegasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Subhan, membuat pelaksanaan Muscab terkesan dipaksakan tanpa landasan organisasi yang kuat.
“Kasian sekali jadi seakan-akan semua urusan ini di paksakan,” imbuhnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa penolakannya didasarkan pada hasil pembacaan dan pengamatan terhadap regulasi, termasuk hasil komunikasi langsung dengan DPP yang menurutnya belum memberikan kejelasan.
“Kenapa saya secara pribadi menolak muscab, karena saya sudah membaca dan mengamati semua regulasi yg ada termasuk hasil saya menghadap ke DPP semua blum ada ujungnya,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti aspek administrasi yang dinilai belum memenuhi ketentuan hukum. Salah satunya adalah Surat Keputusan (SK) Muswil yang disebutnya masih berbentuk dokumen PDF tanpa tanda tangan resmi dari Sekretaris Jenderal.
“Bahkan SK Muswilnya masih dalam bntuk PDF, karena merujuk pada aturan UU pemilu dan UU Parpol semua harus ada tanda tangan SEKJEN pusat artinya keabsahannya masih di pertanyakan,” jelasnya.
Subhan menambahkan, berdasarkan data Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di KPU, hingga saat ini belum ada perubahan struktur kepengurusan yang sah.
“Yang saya tau sampai sekarang berdasarkan SIPOL di KPU masih Ketuanya Pak H. Muzihir dan sekjend nya pak H. Akri belum ada perubahan,” katanya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk tetap taat pada aturan dan regulasi partai, termasuk terkait batasan masa jabatan.
“Kalau berdasarkan regulasi saya sudah tidak bisa lagi menjadi ketua PARTAI karena sudah dua periode, saya taat asas dan taat hukum,” ujarnya.
Meski demikian, Subhan mengaku tetap mendapat undangan khusus dari DPP sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan kader PPP di sejumlah daerah pada Pilkada 2024, termasuk di Kabupaten Dompu.
“Tapi saya di undang khusus oleh DPP, karena mereka mberikan penghargaan pada ketua yang mampu menangkan kadernya sendiri di pilkada tahun 2024,” jelasnya.
Di bagian lain, Subhan juga menegaskan posisinya sebagai kader lama yang telah lama berproses di tubuh PPP, bukan kader instan yang datang saat momentum politik.
“Saya ini kader yang makan asam garam di partai bukan kader ketika ada kebutuhan masuk ketika partai ini gagal keluar, saya di besarkan dari darah biologis PPP, mereka tau apa di partai ini, tentu saya di tingkat DPP sangat di kenal luas,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut bahwa figur-figur yang selama ini dikenal luas di tingkat nasional dari Dompu adalah mereka yang benar-benar berjuang untuk partai.
“Yang di kenal orang di Indonesia ini khususnya Dompu NTB, wakil bupati, saya dan saudara MARGA Harun, karena kami betul-betul berjuang buat partai ini, bukan kader abal-abal, yang tiba saat tiba masa,” tambahnya.
Subhan mengingatkan kembali nilai perjuangan dalam tubuh PPP sebagaimana pesan tokoh partai.
“Masih terngiang di telinga saya katanya tokoh PPP KH. Maimun Jubair bahwa PPP adalah lambang perjuangan, dan harus di junjung tinggi, bukan malah kita menghianati perjuangan partai,” tutupnya.
Menjadi catatan, Muscab tidak hanya ditolak di Dompu tapi sejumlah Daerah lainya di NTB Seperti Di antara yang menolak tersebut adalah DPC PPP Kabupaten Lombok Utara (KLU), DPC Kabupaten Lombok Timur (Lotim), DPC Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), DPC dan DPC Kota Bima.
Ketua DPC PPP Lombok Timur, Lalu Husnan Kariyadi. Ia menilai Muscab sebaiknya tidak dilaksanakan dalam situasi internal partai yang belum kondusif.
“Kami ingin muscab DPC PPP di NTB dilaksanakan dengan suasana riang gembira bersama PAC dan seluruh pengurus,” ujarnya.
Menurutnya, penolakan bukan berarti menolak Muscab sepenuhnya, melainkan meminta penundaan hingga konflik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) selesai.
“Kata kuncinya adalah kami ingin Ketum dan Sekjen berjalan bersama dalam menentukan arah partai ke depan,” jelasnya.
Husnan juga menekankan pentingnya legalitas, terutama dalam penerbitan SK hasil Muscab yang harus ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Penolakan ini, lanjutnya, diperkuat dengan surat DPP PPP Nomor 009/IN/DPP/III/2026 yang ditandatangani Sekjen Taj Yasin Maimoen, yang menyatakan bahwa SK Pelaksana Tugas (Plt), serta hasil Muswil dan Muscab tanpa tanda tangan resmi Sekjen dinyatakan batal.
“Kami akan melaksanakan Muscab setelah situasi DPP normal. Pemaksaan sepihak justru membuat kondusivitas partai di daerah terganggu,” tegasnya.
Ketua DPC PPP Lombok Utara, Narsudin, juga menolak pelaksanaan Muscab karena belum adanya dasar aturan baru pasca Muktamar 2025.
“Apa dasarnya mau menggelar Muscab. Belum ada AD/ART atau peraturan organisasi baru,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Bima, Syafriansar, menegaskan pihaknya tidak akan menggelar Muscab sebelum konflik di tingkat pusat diselesaikan.
“Proses di DPP saja belum selesai. Bagaimana mau konsolidasi sampai ke bawah,” katanya.
Ia menambahkan, kader di daerah saat ini justru kebingungan karena tidak adanya kejelasan arah dari pusat.
“Kami yang di daerah ini bingung. Kami menunggu acuan di atas, tapi di bawah yang terdampak,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPC PPP Sumbawa Barat, Amirudin Embeng. Ia menekankan bahwa keputusan organisasi harus bersifat kolektif kolegial dan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Selama tidak ada tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen, maka tidak sah,” tegasnya.
Ia juga menilai struktur kepengurusan DPP yang belum lengkap menjadi alasan kuat untuk menunda konsolidasi hingga ke daerah.
“DPP harus tuntaskan kepengurusan dulu baru melakukan konsolidasi ke bawah,” pungkasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
